Keraton Yogyakarta Tiadakan Rangkaian Prosesi Sekaten 2020 Kegiatan Miyos Gangsa. (Foto: MP/Humas Keraton Yogyakarta)

MerahPutih.com - Keraton Yogyakarta meniadakan rangkaian prosesi acara Sekaten 2020. Peniadaan rangkaian prosesi ini terjadi karena masih tingginya kasus COVID-19 di wilayah Yogyakarta.

Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono menjelaskan, prosesi sekaten yang tidak dilaksanakan meliputi kegiatan Miyos Gangsa, Kondur Gangsa, dan Garebeg Mulud.

"Seiring dengan kondisi tanggap darurat COVID-19 DIY sekaligus menaati anjuran dari pemerintah, kami informasikan bahwa rangkaian kegiatan hajad dalem (kegiatan budaya) yang sedianya berlangsung sejak 22 Oktober hingga 29 Oktober tahun Jimakir 1954/2020 akan ditiadakan," jelas GKR Condrokirono melalui akun IG resmi Keraton Yogyakarta seperti ditulis pada Senin (12/10).

Baca Juga:

Saat Pandemi, Wisatawan Keluarga Dominasi Kunjungan Ke Yogyakarta

Hajad Dalem sekaten adalah kegiatan budaya yang rutin dilakukan setiap tahun untuk menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Prosesi ini dimulai dari kegiatan Miyos Gangsa yakni keluarnya sepasang gamelan pusaka Keraton, gamelan Sekati, yakni Kanjeng Kiai Naga Wilaga dan Kanjeng Kiai Guntur Madu. Kedua gamelan ini akan dibawa ke Masjid Gedhe Kauman dan diletakkan di sana.

Selama tujuh hari berturut tanpa berhenti, dua gamelan pusaka itu akan dimainkan oleh para abdi dalem untuk memanggil warga agar berkumpul ke sekitar masjid.

Di sela-sela pemukulan gamelan, Raja Keraton Yogya Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X akan hadir menyapa warganya dalam prosesi tradisi Nyebar Udhik-Udhik.

Isi Udhik adalah beras, bunga, dan uang logam sebagai simbolisasi upaya seorang pemimpin untuk selalu berusaha menyejahterakan rakyatnya.

  Kegiatan Miyos Gangsa. (Foto: MP/Humas Keraton Yogyakarta)
Kegiatan Miyos Gangsa. (Foto: MP/Humas Keraton Yogyakarta)

Raja biasa menyebar udhik di Pagongan Lor dan Kidul Masjid Gedhe Kauman.

Usai tujuh hari, gamelan akan dibawa masuk kembali kedalam Keraton Yogyakarta. Prosesi pengembalian gamelan pusaka itu dari Masjid Kauman ke Keraton sendiri disebut tradisi Kondur Gangsa.

Rangkaian sekaten akan ditutup dengan pembagian garebeg (gunungan) yang berisi hasil bumi. Ada 7 gunungan yang biasa dibagikan pada masyarakat. Ketujuh gunungan akan dikawal oleh para Prajurit dari dalam Keraton ke Masjid Gedhe Kauman, Puro Pakualaman dan kantor Kepatihan ( Gubernuran).

Gunungan ini di bagikan dalam prosesi Garebeg Mulud yang biasa jatuh pada hari kelahiran (maulid) Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiulawal.

Baca Juga:

Demo Tolak UU Ciptaker di Yogya Ricuh dan Satu Bangunan Terbakar

Setelah Gunungan selesai didoakan oleh Kyai Penghulu Keraton, maka warga dan wisatawan berama-ramai berebut isi gunungan. Siapa pun yang mendapatkan isi gunungan yang dipercaya bisa mendapat rezeki dan berkah.

GKR Condrokirono melanjutkan, tradisi Garebeg Mulud tetap akan dilaksanakan dengan format berbeda. Nantinya pembagian gunungan dilakukan terbatas hanya untuk para keluarga keraton, kerabat, dan abdi dalem keraton. Lokasi rebutan gunungan juga dilakukan di dalam Keraton Yogyakarta sesuai dengan protokol new normal.

"Keraton akan tetap melakukan pembagian gunungan secara terbatas tanpa. Hanya untuk internal saja. Tanpa mengurangi esensi dan filosofi Garebeg sebagai bentuk konsistensi pelestarian budaya," tutup putri kedua Sri Sultan HB X ini. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga:

Warga Yogyakarta dan Solo Segera Nikmati Layanan Commuter Line

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Garap Eks Bos Keuangan PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Garap Eks Bos Keuangan PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

DKPP Tidak Akan Mengubah Putusan Pemberhentian Evi Novida Ginting
Indonesia
DKPP Tidak Akan Mengubah Putusan Pemberhentian Evi Novida Ginting

Dewan sudah berkomitmen terkait dengan keputusan pemberhentian Evi Novida Ginting dari jabatannya sebagai Komisioner Pemilihan Umum (KPU).

Bersedia Jabat Ketum Gerindra, Prabowo Ingin Bertarung di Pilpres 2024
Indonesia
Bersedia Jabat Ketum Gerindra, Prabowo Ingin Bertarung di Pilpres 2024

"Tetapi ini baru posisi sementara. Tentu perlu dilihat peta perubahan dukungan dalam dinamika politik ke depan yang masih sangat dinamis," ucapnya.

INTI Gandeng Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan ke Warga Terimbas COVID-19
Indonesia
INTI Gandeng Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan ke Warga Terimbas COVID-19

Bantuan itu berupa face shield 100 buah, termometer gun 10 unit, masker kain 2.000 lembar, dan 2.000 paket sembako

KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi
Indonesia
KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi

Pada pemeriksaan pertama, Ade dikonfirmasi perihal kegiatan usaha yang dikerjakan oleh pihak keluarganya

Penambahan Kasus Baru Corona di Jakarta Sebanyak 1.153 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru Corona di Jakarta Sebanyak 1.153 Jiwa

Dengan positivity rate 9 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.153 jiwa.

KPK Temukan Duit Patungan Rp8 M Sejak Oktober Jatah Mensos Juliari
Indonesia
KPK Temukan Duit Patungan Rp8 M Sejak Oktober Jatah Mensos Juliari

Menteri dari PDIP itu diduga telah menerima aliran duit haram sejak Oktober lalu.

Belum Tentukan Sikap Wagub DKI, Fraksi Demokrat: Semua Keputusan Ada di DPD
Indonesia
Belum Tentukan Sikap Wagub DKI, Fraksi Demokrat: Semua Keputusan Ada di DPD

Fraksi Demokrat pun belum menyatakan sikap atau dukungannya ke salah satu kandidat calon pengganti Sandiaga Uno.

Vaksin COVID-19 Datang, Jokowi Janji Pakai Pertimbangan Ilmiah Sebelum Vaksinasi
Indonesia
Vaksin COVID-19 Datang, Jokowi Janji Pakai Pertimbangan Ilmiah Sebelum Vaksinasi

Pemerintah masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin untuk tiba di awal Januari 2021.

KPUD Batasi Dana Kampanye Gibran dan Bagyo Maksimal Rp19,7 Miliar
Indonesia
KPUD Batasi Dana Kampanye Gibran dan Bagyo Maksimal Rp19,7 Miliar

Jika dari rekening dana kampanye ditemukan adanya kelebihan dana kampanye, dana tersebut akan masuk ke kas negara. Hal itu sudah diatur dalam PKPU.