Kerajaan King of The King di Tangerang Terancam Dijerat Pidana Penyiaran Berita Bohong Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim (Humas Polresta Tangerang Kota)

MerahPutih.Com - Polisi sudah memeriksa sejumlah orang terkait pemasangan spanduk King of The King YM Soekarno Mr Dony Pedro yang berada di Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten. Total, ada tiga orang yang sudah dimintai klarifikasi.

Mereka adalah P, N, dan H. Dalam hal ini, P dan N merupakan bagian dari Kelompok King of The King.

Baca Juga:

Marak Kerajaan Fiktif, Kapolri: Banyak yang Ingin Jadi Raja

"Betul (tiga orang diperiksa), inisial P, N, dan H," kata Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim saat dikonfirmasi, Kamis (30/1).

Kabid Humas Polda Metro Jaya sebut pendiri King of the King dijerat dengan pasal pidana penyiaran berita bohong
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus (MP/Asropih)

Sementara, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pihaknya telah memeriksa ahli pidana dan ahli bahasa. Rencana, polisi bakal melakukan gelar perkara guna mengetahui apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Hari ini dilaksanan gelar perkara. Sudah diklarifikasi ya, pertama si saudara Prapto, kemudian ada beberapa dari instasi terkait, ahli pidana sudah. Ahli bahasa juga sudah," papar Yusri.

Diduga, kelompok tersebut melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

"Tentang penyiaran berita bohong," tambah Yusri.

Yusri mengatakan pihak Polres Metro Tangerang Kota akan menentukan apakah ada unsur tindak pidana dalam fenomena kelompok King Of The King.

Untuk itu, hari ini Kamis (30/1) akan dilakukan gelar perkaea apakah kasus ini bisa naik ke tingkat penyidikan dari penyelidikan.

Polisi akan memakai keterangan saksi ahli bahasa dan hukum pidana yang telah diambil penyidik untuk digunakan dalam gelar perkara yang dilakukan ini. Apabila telah naik ke tingkat penyidikan, kemudian polisi baru mencari tersangkanya.

"Iya (hari ini lakukan gelar perkara). Setelah itu (naik penyidikan) baru kita, minimal setidaknya masuk (mencari tersangka)," kata dia.

Spanduk King of the King yang menghebohkan warga Tangerang
Spanduk King of the King yang menghebohkan warga Tangerang beberapa hari belakangan (Foto: Ist)

Yusri menambahkan, sejauh ini polisi juga sudah memeriksa beberapa perwakilan kelompok yang membuat geger warga Tangerang itu. Pertama adalah Prapto yang mengaku kalau dirinya tergiur akan janji kesejahteraan yang diberikan kelompok tersebut.

Lalu ada dua orang lagi berinisial N dan H. Jika sampai ada tersangka dalam kasus ini, pelaku terancam dikenakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

"Hari ini dilaksanan gelar perkara. Sudah diklarifikasi ya, pertama si saudara Prapto, kemudian ada beberapa dari instasi terkait, ahli pidana sudah. Ahli bahasa juga sudah," katanya lagi.

Untuk diketahui, sebuah spanduk yang memuat tulisan kerajaan abal-abal mirip Agung Sejagat muncul di Kota Tangerang. Spanduk berwarna biru berukuran sekitar 1 x 1,5 meter tersebut muncul di Jalan Benteng Betawi, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Baca Juga:

Polisi Terus Kembangkan Pengusutan Kasus Sunda Empire

Spanduk tersebut bertuliskan KING OF THE KING. YM SOEKARNO. MR. DONY PEDRO. Dibawahnya juga terdapat tulisan yang mengklaim bahwa kerajaan tersebut akan bekerjasama dengan Presiden Direktur Bank UBS, Presiden PBB, Presiden MI yang disebut terbentuk untuk melunasi utang negara.

Tidak hanya itu, spanduk tersebut juga menyertakan nama Presiden Joko Widodo serta memasang foto Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.(Knu)

Baca Juga:

Muncul Kerajaan Baru 'King of The King' di Tangerang, Polisi Lakukan Penyelidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disparitas Penegakan Hukum Bikin Investor Hindari Indonesia
Indonesia
Disparitas Penegakan Hukum Bikin Investor Hindari Indonesia

Dalam beberapa ukuran persepsi korupsi di Indonesia, ada salah salah satu ukuran penilaian penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy. Yakni menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.

Peretas Tempo dan Tirto Tak Kunjung Terungkap, Polisi Baru Periksa 3 Tiga Orang
Indonesia
Peretas Tempo dan Tirto Tak Kunjung Terungkap, Polisi Baru Periksa 3 Tiga Orang

Untuk peretasan situs Tirto.id, polisi pun masih memeriksa sejumlah saksi

Dua Pasar Terbakar Jelang Puasa, IKAPPI Minta Pedagang Giat Ronda
Indonesia
Dua Pasar Terbakar Jelang Puasa, IKAPPI Minta Pedagang Giat Ronda

DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI mengimbau kepada seluruh pasar di ibu kota untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran.

Buzzer Dinilai Ancam Kehidupan Demokrasi
Indonesia
Buzzer Dinilai Ancam Kehidupan Demokrasi

Romo Benny mendorong bagaimana buzzer sebagai medium bisa digunakan untuk menjual sebuah ide/gagasan sehingga yang terjadi di ruang publik adalah adu gagasan.

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris JAD di Tasikmalaya
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris JAD di Tasikmalaya

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang terduga teroris yang berbaiat kepada organisasi terlarang ISIS di Tasikmalaya, Jawa Barat.

LPSK Persilakan Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan
Indonesia
LPSK Persilakan Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan beragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.

Tak Terima Dirazia Masker, Pedagang Pasar Metro Atom Ngamuk
Indonesia
Tak Terima Dirazia Masker, Pedagang Pasar Metro Atom Ngamuk

Dari pantauan di lokasi, sejumlah warga menolak saat dirazia mengamuk karena merasa dijebak.

Usut Kasus Dugaan Kebocoran Data, Bareskrim Geledah Kantor BPJS
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Kebocoran Data, Bareskrim Geledah Kantor BPJS

Server BPJS ini berada di daerah Surabaya, Jawa Timur

Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai
Indonesia
Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai

Menurut AHY, bukti-bukti otentik yang diserahkan ke Kemenkum HAM dan KPU itu bisa dipastikan keabsahannya dengan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).

Pegawai KPK Jadi ASN, Abraham Samad: Tak Akan Ada lagi Penindakan
Indonesia
Pegawai KPK Jadi ASN, Abraham Samad: Tak Akan Ada lagi Penindakan

KPK tidak bisa lagi menerima pegawai dengan model merit system