Kerajaan King of The King di Tangerang Terancam Dijerat Pidana Penyiaran Berita Bohong Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim (Humas Polresta Tangerang Kota)

MerahPutih.Com - Polisi sudah memeriksa sejumlah orang terkait pemasangan spanduk King of The King YM Soekarno Mr Dony Pedro yang berada di Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten. Total, ada tiga orang yang sudah dimintai klarifikasi.

Mereka adalah P, N, dan H. Dalam hal ini, P dan N merupakan bagian dari Kelompok King of The King.

Baca Juga:

Marak Kerajaan Fiktif, Kapolri: Banyak yang Ingin Jadi Raja

"Betul (tiga orang diperiksa), inisial P, N, dan H," kata Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim saat dikonfirmasi, Kamis (30/1).

Kabid Humas Polda Metro Jaya sebut pendiri King of the King dijerat dengan pasal pidana penyiaran berita bohong
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus (MP/Asropih)

Sementara, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pihaknya telah memeriksa ahli pidana dan ahli bahasa. Rencana, polisi bakal melakukan gelar perkara guna mengetahui apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Hari ini dilaksanan gelar perkara. Sudah diklarifikasi ya, pertama si saudara Prapto, kemudian ada beberapa dari instasi terkait, ahli pidana sudah. Ahli bahasa juga sudah," papar Yusri.

Diduga, kelompok tersebut melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

"Tentang penyiaran berita bohong," tambah Yusri.

Yusri mengatakan pihak Polres Metro Tangerang Kota akan menentukan apakah ada unsur tindak pidana dalam fenomena kelompok King Of The King.

Untuk itu, hari ini Kamis (30/1) akan dilakukan gelar perkaea apakah kasus ini bisa naik ke tingkat penyidikan dari penyelidikan.

Polisi akan memakai keterangan saksi ahli bahasa dan hukum pidana yang telah diambil penyidik untuk digunakan dalam gelar perkara yang dilakukan ini. Apabila telah naik ke tingkat penyidikan, kemudian polisi baru mencari tersangkanya.

"Iya (hari ini lakukan gelar perkara). Setelah itu (naik penyidikan) baru kita, minimal setidaknya masuk (mencari tersangka)," kata dia.

Spanduk King of the King yang menghebohkan warga Tangerang
Spanduk King of the King yang menghebohkan warga Tangerang beberapa hari belakangan (Foto: Ist)

Yusri menambahkan, sejauh ini polisi juga sudah memeriksa beberapa perwakilan kelompok yang membuat geger warga Tangerang itu. Pertama adalah Prapto yang mengaku kalau dirinya tergiur akan janji kesejahteraan yang diberikan kelompok tersebut.

Lalu ada dua orang lagi berinisial N dan H. Jika sampai ada tersangka dalam kasus ini, pelaku terancam dikenakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

"Hari ini dilaksanan gelar perkara. Sudah diklarifikasi ya, pertama si saudara Prapto, kemudian ada beberapa dari instasi terkait, ahli pidana sudah. Ahli bahasa juga sudah," katanya lagi.

Untuk diketahui, sebuah spanduk yang memuat tulisan kerajaan abal-abal mirip Agung Sejagat muncul di Kota Tangerang. Spanduk berwarna biru berukuran sekitar 1 x 1,5 meter tersebut muncul di Jalan Benteng Betawi, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Baca Juga:

Polisi Terus Kembangkan Pengusutan Kasus Sunda Empire

Spanduk tersebut bertuliskan KING OF THE KING. YM SOEKARNO. MR. DONY PEDRO. Dibawahnya juga terdapat tulisan yang mengklaim bahwa kerajaan tersebut akan bekerjasama dengan Presiden Direktur Bank UBS, Presiden PBB, Presiden MI yang disebut terbentuk untuk melunasi utang negara.

Tidak hanya itu, spanduk tersebut juga menyertakan nama Presiden Joko Widodo serta memasang foto Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.(Knu)

Baca Juga:

Muncul Kerajaan Baru 'King of The King' di Tangerang, Polisi Lakukan Penyelidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 PAN Belum Tentukan Sikap Dalam Pemilihan Wagub, Zita: Kita Tunggu Instruksi DPP
Indonesia
PAN Belum Tentukan Sikap Dalam Pemilihan Wagub, Zita: Kita Tunggu Instruksi DPP

"Intinya, kita di PAN, sami'na Wa atho'na (kami mendengar, kami taat), kita taat, apapun keputusan DPP, kita jalani," jelasnya.

KPK Temukan Masih Banyak PSU yang Belum Diambilalih Pemkot Jaktim
Indonesia
KPK Temukan Masih Banyak PSU yang Belum Diambilalih Pemkot Jaktim

Pada tahun 2020, Pemkot Jaktim menargetkan lima tambahan pengembang yang akan menyerahkan asetnya

Jumlah Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet Terus Berkurang
Indonesia
Jumlah Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet Terus Berkurang

Ratusan pasien terdiri dari 488 pasien pria dan 328 pasien wanita.

Ruang Isolasi RS Rujukan COVID-19 di Medan Penuh
Indonesia
Ruang Isolasi RS Rujukan COVID-19 di Medan Penuh

Gugus tugas secara maksimal melakukan tracing kontak terhadap pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif.

Perkantoran di Jakarta Biang Keladi Membludaknya Penumpang di Stasiun Bogor Hari Ini
Indonesia
Perkantoran di Jakarta Biang Keladi Membludaknya Penumpang di Stasiun Bogor Hari Ini

Bima Arya tiba di Stasiun Bogor sekitar pukul 05:30 WIB

 Imbas Pandemi Corona, Harga Gula Terkerek Naik
Indonesia
Imbas Pandemi Corona, Harga Gula Terkerek Naik

Ia menjelaskan kenaikan terjadi akibat pasokan stok yang menipis. "Gula ini memang stok menipis dan distribusi dari pabrik belum lancar. Kami akan koordinasi ke provinsi agar pendistribusian gula bisa lancar,” ujar Sri Purnomo.

Maju Independen, Pasangan Bagyo-Supardjo Jadi Calon Boneka Lawan Gibran atau Purnomo?
Indonesia
Maju Independen, Pasangan Bagyo-Supardjo Jadi Calon Boneka Lawan Gibran atau Purnomo?

Bagyo Wahyono dan FX Supardjo (Bajo) mengklaim telah mendapatkan dukungan sebanyak 37.500 e-KTP.

Jumlah Kematian akibat Virus Corona di AS Lampaui 3.000
Indonesia
Jumlah Kematian akibat Virus Corona di AS Lampaui 3.000

Amerika Serikat memiliki angka kematian harian tertinggi pada Senin dengan lebih dari 500 kematian baru.

Jokowi Ingatkan Jangan Lupakan Petani dalam Stimulus Ekonomi COVID-19
Indonesia
Jokowi Ingatkan Jangan Lupakan Petani dalam Stimulus Ekonomi COVID-19

Harus diarahkan untuk para petani agar mereka tetap dapat menjaga produksi pangan di dalam negeri.

Uji Coba Belajar Tatap Muka, 426 Siswa dan Guru Ikuti Rapid Test
Indonesia
Uji Coba Belajar Tatap Muka, 426 Siswa dan Guru Ikuti Rapid Test

Sesuai aturan dan persetujuan orang tua siswa, KBM tatap muka hanya diikuti 50 persen. Kalau ada siswa hasil rapid test menunjukkan reaktif mereka tidak boleh ikut KBM tatap muka.