Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Insiden keracunan yang terjadi pada program makan bergizi gratis (MBG) menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.
Yahya menilai kasus keracunan yang terjadi selama ini karena ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak berfungsi dengan baik.
“Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan. Kita harap dengan adanya evaluasi, jangan sampai ahli gizi di setiap SPPG tak berfungsi dengan baik lagi,” kata Yahya Zaini di Jakarta, Rabu (1/10).
Baca juga:
Marak Kasus Keracunan MBG, Menkes Minta Semua Daerah Kebut Penerbitan Sertifikat SPPG
Yahya mengatakan, pengawasan ketat oleh ahli gizi diperlukan di seluruh tahapan pengolahan makanan. Apalagi, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menugaskan ahli gizi di setiap SPPG untuk menjaga kualitas.
“Karena setiap tahapan proses makanan, mulai dari bahan baku, pemasakan, pemorsian dan distribusi semua diawasi oleh mereka,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Dalam proses evaluasi MBG, Yahya menyambut baik langkah pemerintah yang mewajibkan setiap SPPG dapur penyedia MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Ia menekankan bahwa sertifikat higienis harus benar-benar menjadi jaminan kualitas dan keselamatan, bukan hanya stempel administratif.
Baca juga:
Keluarganya Jadi Korban Keracunan MBG, Mahfud Md Ingatkan Prabowo Jangan Sepelekan Masalah Nyawa
“Yang paling penting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan di lapangan. Sertifikat harus memastikan bahwa dapur MBG aman, bersih, dan mampu menjaga gizi layak bagi anak-anak sekolah,” tegas Yahya.
Pimpinan komisi di DPR yang membidangi urusan kesehatan dan gizi itu mengingatkan bahwa keselamatan dan kesehatan anak sebagai penerima MBG harus menjadi prioritas utama.
Untuk itu, kata Yahya, DPR akan terus melakukan pengawalan terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo ini.
“DPR akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan periodik dan memastikan setiap anak Indonesia menerima makanan bergizi yang benar-benar aman, higienis dan sesuai standar,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu. (Knu)
