Keputusan Panglima TNI Hapuskan Diskriminasi Patut Diapresiasi Panglima TNI Jenderal Andika Perkada. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memperbolehkan keturunan simpatisan PKI mengikuti tes penerimaan prajurit TNI tahun 2022 mendapat apresiasi tinggi.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos yang mengatakan tindakan yang irasional dan diluar perikemanusiaan apabila mereka tetap menanggung "dosa turunan" dan diperlakukan tidak setara sebagai warganegara.

Baca Juga:

DKI Jakarta Sumbang Penambahan Kasus Harian COVID-19 Tertinggi di Akhir Maret

Dia mengatakan sudah saatnya bangsa ini berdamai dengan sejarah masa lalu.

"Setiap warganegara apapun latar belakang sosialnya sepanjang tidak terlibat perbuatan melanggar hukum berhak untuk menyumbangkan tenaganya menjadi bagian pertahanan Indonesia," kata Bonar, Kamis (31/3).

Bonar berharap keputusan Panglima TNI hendaknya menjadi terobosan baru bagi bangsa ini.

Khususnya dalam melakukan refleksi dan rekonsiliasi terhadap peristiwa 1965. Sudah saatnya mata rantai stigma dan banalitas diakhiri.

"Termasuk juga upaya untuk menjadikan peristiwa 1965 sebagai komoditi kelompok tertentu untuk menyudutkan kompetitor politiknya," imbuh Bonar.

Bonar juga meminta perhatian dari Panglima TNI terhadap keluhan dari kelompok penghayat yang ingin menyumbangkan tenaganya untuk menjadi prajurit TNI.

Dalam catatan SETARA Institute mereka yang merupakan keturunan kelompok penghayat mengalami hambatan dan diskriminasi ketika hendak melakukan pendaftaran melalui formulir online.

Dikarenakan di formulir tersebut tidak ada kolom agama dan keyakinan untuk penghayat.

Sehingga kalaupun mereka bersikeras ingin menjadi prajurit TNI, mereka harus memilih agama dan keyakinan lain.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Foto: Antara)
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Foto: Antara)

Padahal di institusi pemerintah lain dan dan juga kepolisian hambatan semacam itu tidak ditemukan.

Ketiadaan kolom untuk kelompok penghayat dalam formulir online untuk menjadi prajurit TNI dinilai bertentangan dengan UUD Adminduk No. 24 Tahun 2013 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi November 2017.

Aturan itu menyatakan warganegara berhak untuk mengisi kolom agama dan KTP sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

"Hendaknya Panglima TNI mengambil langkah perbaikan agar kelompok penghayat memiliki peluang dan kesempatan yang sama sebagai warganegara untuk menjadi prajurit TNI," sebut Bonar.

Sekedar informasi, Panglima Andika memutuskan untuk memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengikuti seleksi prajurit TNI.

Langkah ini ditempuh Andika dengan mencabut ketentuan yang selama ini diterapkan dalam proses seleksi prajurit, yakni keturunan PKI dilarang mengikuti proses seleksi prajurit.

Kebijakan ini dikeluarkan Andika ketika dirinya memimpin rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI tahun 2022 yang meliputi perwira prajurit karier, bintara prajurit karier, dan tamtama prajurit karier.(knu)

Baca Juga:

Tiket Kereta Api untuk Mudik Lebaran Bisa Dipesan H-30

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kontrak Swastanisasi Air Segera Berakhir, PAM Jaya Siapkan Tim Transisi
Indonesia
Kontrak Swastanisasi Air Segera Berakhir, PAM Jaya Siapkan Tim Transisi

Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya akan memutus kontrak kerja sama swastanisasi air dengan dua perusahaan swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya pada Januari 2023.

 [HOAKS atau FAKTA]: Setelah Omicron Muncul Varian Delmicron
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Setelah Omicron Muncul Varian Delmicron

Delmicron bukanlah varian baru dari COVID-19, melainkan nama istilah untuk situasi yang menggambarkan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi akibat varian Delta dan Omicron.

 PSI Kirim Surat Pemecatan Viani Limardi ke DPRD DKI
Indonesia
PSI Kirim Surat Pemecatan Viani Limardi ke DPRD DKI

Surat itu dikirim langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI yang dikomandoi Michael Victor Sianipar.

Polemik JHT, Serikat Pekerja Diminta untuk Uji Materi UU Jaminan Sosial
Indonesia
Polemik JHT, Serikat Pekerja Diminta untuk Uji Materi UU Jaminan Sosial

Permenker 2/2022 sudah sesuai dengan Pasal 35 dan 37 UU SJSN junto PP No 46 Tahun 2015.

Ini Instruksi Mendagri, Berlaku hingga 6 September 2021 Terkait PPKM
Indonesia
Ini Instruksi Mendagri, Berlaku hingga 6 September 2021 Terkait PPKM

Pada instruksi pertama untuk gubernur di Jawa-Bali, mengatur sejumlah daerah yakni kabupaten dan kota dengan zona level 4, 3 dan 2.

Manajemen Holywings Sempat Hapus Postingan Promosi Alkohol yang Kontroversial
Indonesia
Manajemen Holywings Sempat Hapus Postingan Promosi Alkohol yang Kontroversial

Postingan promosi alkohol yang kontroversial sempat dihapus atau take down oleh manajemen Bar Holywings di akun media sosial (medsosnya).

Satpol PP Solo Bubarkan Nobar Persis Vs Persijap
Indonesia
Satpol PP Solo Bubarkan Nobar Persis Vs Persijap

Satpol PP Solo membubarkan acara nonton bareng Liga 2 Persis Solo vs Persijap Jepara yang diadakan salah satu warung makan, Selasa (5/10) malam.

Bantuan untuk UMKM Diharapkan Tepat Sasaran dan Tanpa Potongan
Indonesia
Bantuan untuk UMKM Diharapkan Tepat Sasaran dan Tanpa Potongan

Adapun tahun 2021 ini Bantuan Produktif untuk pelaku UMKM (BPUM) sebesar Rp 15,3 triliun

Putin Ingin Rusia Terlibat Dalam Proyek Nuklir dan Kereta Api IKN
Dunia
Putin Ingin Rusia Terlibat Dalam Proyek Nuklir dan Kereta Api IKN

"Kereta Api Rusia bisa ikut melaksanakan implementasi besar-besaran pemerintahan Indonesia dalam memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan," kata Putin.

Erick Tantang Generasi Muda Tidak Hanya Digital Native
Indonesia
Erick Tantang Generasi Muda Tidak Hanya Digital Native

Generasi muda terus meningkatkan kemampuan mereka, mengingat edukasi saat ini sangatlah muda didapatkan secara daring.