Keputusan Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Hanya Kepentingan Politik Jangka Pendek Calon Gubernur Sumbar Mulyadi (tengah) memegang surat dukungan dari PDI Perjuangan. Foto: Antara

MerahPutih.com - Keputusan pasangan bakal calon gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni yang batal mengikutsertakan PDIP sebagai partai pengusung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2020 dinilai kepentingan politik jangka pendek.

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, langkah keduanya hanya karena ucapan Ketua DPR Puan Maharani soal 'Pancasila' itu karena merasa kuatir pernyataan Puan memiliki dampak elektoral.

Baca Juga

Langkah Paslon Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Tepat

"Padahal, dengan mengembalikan mandat ke PDIP tidak serta merta membuat mereka memenangi pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 yang akan datang," jelas Karyono kepada MerahPutih.com di Jakarta, Senin (7/9).

Karyono beranggapan, faktor kemenangan dalam kontestasi pilkada tidak hanya diukur dari sebuah pernyataan, meskipun saya akui sebuah pernyataan memiliki dampak politik elektoral. Tetapi, itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekalahan atau kemenangan.

"Kemenangan atau kekalahan dalam kontestasi politik elektoral disebabkan oleh banyak variabel," jelas dia.

Lambang partai PDIP. FOTO/www.pdiperjuangan.id
Lambang partai PDIP. FOTO/www.pdiperjuangan.id

Direktur Indonesia Public Institute ini menyebut, Mulyadi-Mukhni berpotensi kehilangan dukungan, setidaknya dari basis pemilih PDIP. Semua keputusan ada resikonya.

"Tingkat dukungan Mulyadi-Mukhni bisa bertambah, bisa konstan atau sebaliknya malah menurun. Namun Mulyadi - Mukhni sudah terlanjur membuat keputusan hanya berdasarkan asumsi, tinggal kita tunggu hasilnya nanti," terang dia.

Karyono meyakini dengan mengesampingkan sikap sinis dan politis, pernyataan Puan tersebut tidak menunjukan frasa yang tendensius menuduh masyarakat Sumbar tidak Pancasilais.

Tidak ada frasa yang secara tendensius menghina masyarakat Sumbar. Seharusnya, lanjut Karyono, yang perlu digali dari pernyataan Puan adalah latar belakang pemikiran atau alasan munculnya sebuah harapan itu.

"Konteks latar belakang atau dasar pemikiran dari pernyataan yang diributkan itu justru yang lebih substansial, bukan sekadar mempersoalkan teks narasi dengan membumbui propaganda," tutup Karyono.

Kendati sudah diumumkan bakal diusung oleh PDI-P, namun akhirnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung Demokrat dan PAN.

Mulyadi-Ali Mukhni mendaftar ke KPU Sumbar, Minggu (6/9) dengan hanya diusung Demokrat dan PAN. Dua partai tersebut sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon karena jumlah kursi kedua partai itu melebihi persyaratan.

Demokrat dan PAN sama-sama mendapatkan 10 kursi di DPRD Sumbar. Sedangkan persyaratan hanya 13 kursi.

"Segala persyaratan Insya Allah sudah lengkap, dan sudah kita konsultasikan juga," kata Mulyadi saat akan masuk ke ruangan pendaftaran.

Baca Juga

Imbas Pernyataan Puan, PDIP Tarik Diri dari Pilgub Sumbar

Mulyadi juga bersyukur datang bisa didampingi pasangannya Ali Mukhni yang sudah sembuh dari COVID-19.

Sebelumnya, Mulyadi-Ali Mukhni sebenarnya juga bakal diusung PDI-P, selain Demokrat dan PAN. Bahkan, Mulyadi sudah mendapatkan dukungan yang diumumkan langsung Ketua DPP PDI P Puan Maharani pada Rabu (2/6) lalu. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Ketua Komisi VIII DPR Terkait Kasus Bansos
Indonesia
KPK Periksa Ketua Komisi VIII DPR Terkait Kasus Bansos

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Yandri

PMI Solo Bagikan 1.000 Paket PHBS Pencegahan COVID-19 di Pasar Gede
Indonesia
PMI Solo Bagikan 1.000 Paket PHBS Pencegahan COVID-19 di Pasar Gede

"Sebayak ribuan paket PHBS pencegahan COVID-19 yang kami berikan ini berupa masker dan sabun cair," kata Martono.

TNI AL Lakukan Serbuan Vaksinasi ke Pesantren di Jawa Barat
Indonesia
TNI AL Lakukan Serbuan Vaksinasi ke Pesantren di Jawa Barat

Pada awalnya, Angkatan Laut menyasar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kampung nelayan. Tapi kemudian sasaran meluas ke pondok pesantren, universitas, dan sekolah-sekolah.

718 Ribu Anak Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Pertama
Indonesia
718 Ribu Anak Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Pertama

Sebanyak 718 ribu anak rentang usia 12-17 tahun telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama.

Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks

Vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan di Indonesia pekan depan, Rabu (13/1).

Transaksi ATM Link Berbayar, Bank Sebut Tidak Ada Pelanggaran
Indonesia
Transaksi ATM Link Berbayar, Bank Sebut Tidak Ada Pelanggaran

Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mendorong masyarakat meningkatkan transaksi melalui mobile banking, terutama di masa pandemi COVID-19.

KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem
Indonesia
KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem

KPK memastikan bakal menindaklanjuti laporan politikus Nasdem Kisman Lakumakulita, terkait tindak pidana korupsi petinggi Nasdem.

Rizieq Harus Bertanggung Jawab atas Perkara Kerumunan di Megamendung
Indonesia
Rizieq Harus Bertanggung Jawab atas Perkara Kerumunan di Megamendung

Rizieq Shihab orang yang harus bertanggung jawab terkait kasus kerumunan acara peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Agrikultural, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2020 lalu.

Pentolan KAMI Diduga Ajak Merusuh dan Siapkan Logistik
Indonesia
Pentolan KAMI Diduga Ajak Merusuh dan Siapkan Logistik

Mabes Polri membongkar modus beberapa oknum Koalisi Aksi Selamatkan Indonesia (KAMI) jelang kasus kericuhan demo UU Cipta Kerja.

ASN Kota Bandung Diimbau Ngantor Pakai Sepeda Tiap Jumat
Indonesia
ASN Kota Bandung Diimbau Ngantor Pakai Sepeda Tiap Jumat

Aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bandung diimbau menggunakan sepeda dari rumah menuju kantor setiap hari Jumat.