Keputusan Menag Batalkan Penyelanggara Haji Menuai Protes dan Kritik Suasana Kabah di Masjidil Haram yang kosong, sebagai tindakan pencegahan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/nz/djo

Merahputih.com- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengkritisi keputusan Menteri Agama Fachrul Razi yang membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 2020. Fachrul belum melakukan konsultasi dengan DPR.

"Seharusnya Menteri Agama terlebih dahulu Rapat dengan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan haji tahun ini," ujar Ace kepada wartawan, Selasa (2/6).

"Tentu kami menyesalkan atas sikap Menteri Agama yang akan mengumumkan kebijakan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII," tambah Ace.

Baca Juga

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

Fachrul Razi telah mengirimkan surat kepada DPR untuk menggelar rapat terkait penyelenggaraan haji.

Namun rapat belum dapat digelar karena tengah reses. Surat persetujuan menggelar rapat pada masa reses yang diajukan ke pimpinan belum berbalas.

"Sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut," imbuh politikus Golkar itu.

Ace mengatakan hal itu merupakan komitmen rapat kerja Komisi VIII dan Menag sebelumnya. Selain itu, Undang-undang Haji dan Umrah pun mengharuskan Menag berkonsultasi dengan DPR terkait kebijakan strategis pelaksanaan haji.

Menteri Agama, memang telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII untuk mengadakan rapat terkait penyelenggaraan haji. Namun karena masih reses, Komisi VIII harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR untuk menggelar rapat.

"Sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut," ujar politikus Golkar ini.

Fachrul Razi
Menteri Agama Fachrul Razi. Foto: Romadanyl

Ace memaparkan skenario yang harus dilakukan semisal pemerintah tidak mengirimkan calon jemaah haji tahun ini. Ada tiga rekomendasi yang diberikan Ace.

"Pertama, harus menjelaskan kepada masyarakat tentang argumentasi darurat syar'i mengapa Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji tahun ini. Seberapa darurat syar'i-kah sehingga pemerintah Indonesia tidak mengirimkan calon jemaah haji," ujar Ace.

Karena itu, Ace mendesak pemerintah meminta pendapat para ulama dan tokoh agama serta ormas keagamaan, seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, untuk menjelaskan darurat syar'i-nya.

Rekomendasi kedua yang disampaikan adalah sebenarnya peristiwa tidak memberangkatkan calon jemaah haji pernah terjadi di Indonesia."Kedua, sebetulnya peristiwa tidak memberangkatkan musim haji ini pernah terjadi pada musim-musim sebelumnya. Jadi sesungguhnya kita pernah punya pengalaman tidak mengirimkan jemaah haji Indonesia," ucap politikus Golkar ini.

Rekomendasi ketiga, pemerintah diharuskan memberikan jaminan pengembalian uang setoran calon jemaah haji. Pada prinsipnya, kata Ace, pemerintah harus memiliki mitigasi apabila skenario pembatalan atau penundaan penyelenggaraan Ibadah haji tahun 2020 ini betul-betul terjadi.

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Minta Pemprov DKI Segera Buka Tempat Ibadah

"Ketiga, harus ada jaminan adanya pengembalian uang pelunasan setoran jamaah haji tahun ini jika memang para calon jamaah haji minta untuk dikembalikan terlebih dahulu," kata Ace.

Pemerintah melalui Menteri Agama Fachrul Razi memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2020. Namun keputusan Menag ini mendapat protes dari Komisi VIII DPR RI karena dianggap tak berkonsultasi lebih dulu sebelum mengambil keputusan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kronologi Nenek Siti Tewas Terjebak Banjir Versi Lurah Cipinang
Indonesia
Kronologi Nenek Siti Tewas Terjebak Banjir Versi Lurah Cipinang

Arus air saat itu sangat deras sehingga membuat petugas kesulitan mengevakuasi almarhum.

 Menkes Terawan Pastikan Belum Ada Penderita Virus Corona di Indonesia
Indonesia
Menkes Terawan Pastikan Belum Ada Penderita Virus Corona di Indonesia

Sejauh ini menurut Dokter Terawan belum ada penderita atau suspect yang positif terkena virus corona.

AHY Ungkap Hasil Sowannya ke PKB
Indonesia
AHY Ungkap Hasil Sowannya ke PKB

Partai Demokrat dan PKB adalah partai yang sudah sangat lama bekerja sama

Yakin Menang di Medan dan Solo, PDIP Belum Pasti Usung Bobby dan Gibran
Indonesia
Yakin Menang di Medan dan Solo, PDIP Belum Pasti Usung Bobby dan Gibran

"Tentu saja Mas Gibran juga punya kepedulian yang besar dan tentu saja partai membuka ruang itu. Apalagi banyak pemimpin muda dari PDIP yang berhasil," ujarnya

 Kemenkes Pastikan Spesimen Pasien Suspect Corona yang Meninggal di Cianjur Negatif
Indonesia
Kemenkes Pastikan Spesimen Pasien Suspect Corona yang Meninggal di Cianjur Negatif

"Saya sudah konfirmasi berapa kali ya di WA, itu negatif," kata Achmad dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (4/3) malam.

Tim Gabungan Sebut 120 Ribu Perlintasan Orang di Bandara Soetta Tidak Terdata Imigrasi
Indonesia
Tim Gabungan Sebut 120 Ribu Perlintasan Orang di Bandara Soetta Tidak Terdata Imigrasi

Data perlintasan Harun Masiku di PC konter tidak terkirim ke server lokal Bandara Soekarno-Hatta dan server Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

Pemerintah DKI Jakarta Kembali Buka Kawasan Khusus Pesepeda
Indonesia
Pemerintah DKI Jakarta Kembali Buka Kawasan Khusus Pesepeda

pelaksanaan Kawasan Khusus Pesepeda atau KKP yang ada di lima Wilayah Kota tersebut akan mulai dilakukan pada Minggu, 30 Agustus 2020, pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB.

APBD DKI Tahun 2021 Bakal Rampung 13 Desember
Indonesia
APBD DKI Tahun 2021 Bakal Rampung 13 Desember

Pembahasan APBD 2021 memang ada keterlambatan lantaran situasi pandemi.

Denda Dua Hari Operasi Yustisi di DKI Nyaris Rp90 Juta
Indonesia
Denda Dua Hari Operasi Yustisi di DKI Nyaris Rp90 Juta

Sanksi sosial yang dimaksud berupa membersihkan jalan selama satu jam sambil memakai atribut rompi oranye

 Kurang Maksimal Bekerja, Kelik Mundur dari Kadis Perumahan Gabung TGUPP
Indonesia
Kurang Maksimal Bekerja, Kelik Mundur dari Kadis Perumahan Gabung TGUPP

Chaidir menerangkan, dari sejumlah kepala dinas yang dievaluasi, kinerja Kelik sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan yang terburuk.