Keputusan Jokowi Larang TNI-Polri Aktif Jadi Pj Gubernur Bentuk Komitmen Semangat Reformasi Presiden Jokowi. (Foto: Antara/Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan anggota TNI-Polri aktif di rantai komando dilarang menjadi penjabat (pj) gubernur.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut pernyataan Jokowi sebagai bentuk komitmen terhadap semangat reformasi. Di mana TNI Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis.

Baca Juga

Jokowi Diminta Tak Pilih Kepala Otorita IKN Afiliasi Parpol

"Itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia,” kata Muzani kepada wartawan, Jumat (21/1).

Menurut Muzani, kepala daerah merupakan jabatan politik. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan keputusan presiden melarang anggota TNI dan Polri aktif menjadi pj gubernur sepatutnya diapresiasi.

Hal tersebut dinilai penting dan sebuah keputusan baik untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI maupun Polri. Muzani menyebut, keputusan presiden ini juga patut diapresiasi.

Karena, lanjut Muzani, Presiden tahu apabila Pj dijabat oleh TNI dan Polri, maka itu resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis.

"Dengan keputusan ini presiden menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI dan Polri,” ujar sekretaris jenderal Gerindra ini.

Muzani mengatakan Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi supermasi sipil.

Baca Juga

Jokowi Soroti Porsi Kredit Perbankan untuk UMKM

Supremasi sipil, kata Muzani, sangat berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

"Angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” kata Muzani.

Sekedar informasi, Presiden Jokowi menegaskan provinsi yang jabatan kepala daerahnya selesai sebelum 2024 tak akan diisi penjabat (pj) dari perwira TNI ataupun Polri aktif.

"Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I, UU-nya tidak memungkinkan," kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1).

Namun perwira TNI atau Polri yang diperbantukan di lembaga di luar TNI/Polri masih mungkin menjadi penjabat di provinsi.

Misalnya, kata Jokowi , seorang perwira Polri yang sedang diperbantukan di Lemhannas memungkinkan untuk menjadi penjabat gubernur.

Sebagai informasi, pada 2022 akan ada 101 kepala daerah yang mengakhiri masa jabatannya, termasuk 7 provinsi, yang salah satunya DKI. Sementara di 2023, akan ada 170 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, termasuk 17 provinsi. (Knu)

Baca Juga

Tanggapan Ridwan Kamil Soal Sosok Kepala IKN Dimaksud Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Majelis Rakyat Keberatan Perluasan Daerah Otonom di Papua
Indonesia
Majelis Rakyat Keberatan Perluasan Daerah Otonom di Papua

enteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Amnesty Internasional Indonesia di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (15/4).

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Gibran: Jangan Cetak
Indonesia
Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Gibran: Jangan Cetak

"Agar NIK tidak bocor dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab jangan mencetak kartu vaksin," tutur dia.

Langgar Prokes saat PTM, Ratusan Siswa dan Guru di Solo Dites Swab Antigen
Indonesia
Langgar Prokes saat PTM, Ratusan Siswa dan Guru di Solo Dites Swab Antigen

Ia pun langsung meminta pada Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo dan Dinas Pendidikan (Disdik) Solo untuk melakukan tes swab massal antigen pada ratusan siswa dan guru.

Polri Bakal Gelar Operasi Lalin di Pusat Keramaian Saat Ramadan
Indonesia
Polri Bakal Gelar Operasi Lalin di Pusat Keramaian Saat Ramadan

Polri memetakan sejumlah titik-titik kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas di Jakarta, terutama saat bulan Ramadan. Nantinya, polisi juga akan operasi rutin di beberapa lokasi.

Dewas KPK Sebut Laporan Novel Soal Pelanggaran Etik Lili Pintauli Masih Sumir
Indonesia
Dewas KPK Sebut Laporan Novel Soal Pelanggaran Etik Lili Pintauli Masih Sumir

Dewas KPK mengaku telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar.

Mabes Polri Ungkap Modus Penyebar Propaganda ISIS
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Modus Penyebar Propaganda ISIS

Fakta baru terungkap dari penangkapan lima orang tersangka teroris yang tergabung dalam kelompok Negara Islam dan Suriah atau ISIS. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan kelimanya kerap menyebarluaskan konten poster bermuatan propaganda terorisme di media sosial.

Pangkat Hingga Tempat Dinas Pelaku Penembakan di Exit Tol Bintaro Terkuak
Indonesia
Pangkat Hingga Tempat Dinas Pelaku Penembakan di Exit Tol Bintaro Terkuak

Dalam peristiwa itu, satu korban berinisial PP meninggal dunia

Menko Airlangga: Tanpa Kerja Sama Pemulihan Ekonomi Global Tak Akan Merata
Indonesia
Menko Airlangga: Tanpa Kerja Sama Pemulihan Ekonomi Global Tak Akan Merata

Airlangga menjelaskan, tanpa kolaborasi atau kerja sama, pemulihan ekonomi global tidak akan merata. Akses yang sama ke vaksin juga akan memakan biaya dan tanpa kerjasama tidak akan ada perdamaian, pembangunan, dan kemakmuran.

Catat! Malam Ini Pintu Keluar Masuk Jakarta Mulai Ditutup
Indonesia
Catat! Malam Ini Pintu Keluar Masuk Jakarta Mulai Ditutup

Melalui kebijakan itu, masyarakat dilarang melakukan mobilitas di luar kegiatan yang diizinkan satgas COVID-19

Terduga Teroris di Merauke Diduga Hendak Rekrut Warga untuk Berbuat Teror
Indonesia
Terduga Teroris di Merauke Diduga Hendak Rekrut Warga untuk Berbuat Teror

Kelompok terduga teroris yang diamankan di Merauke merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Mereka mempunyai peran untuk merekrut anggota baru.