Keputusan Indonesia Terkait Perang Rusia-Ukraina Disebut Sesuai Politik Bebas Aktif Warga menunggu di luar pusat akomodasi sementara setelah menyelamatkan diri dari invasi Rusia di Ukraina, di Korczowa, Polandia, Kamis (3/3/2022). (ANTARA/Reuters/Yara Nardi/aww)

MerahPutih.com - Dukungan Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyesalkan agresi Rusia kepada Ukraina dinilai sudah sesuai konstitusi Negara.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi pemerintah yang ikut meneken Resolusi PBB itu.

Resolusi PBB yang disetujui 141 dari 181 negara itu memuat poin menyesalkan agresi Rusia kepada Ukraina. Resolusi ini juga menuntut penyelesaian dalam istilah yang paling keras atas agresi Rusia terhadap Ukraina.

Baca Juga:

Rusia Telah Kuasai PLTN Zaporizhzhia Ukraina

“DPR RI sepakat dengan pemerintah yang mendukung Resolusi Majelis Umum PBB terkait agresi Rusia kepada Ukraina. Sikap pemerintah sudah sesuai dengan UUD 1945 yang mengamanatkan agar Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” kata Puan, Jumat (4/3).

Puan mengingatkan, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Oleh sebab itu, segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Sikap tegas dari negara-negara dunia sudah seharusnya dikeluarkan, meski Resolusi PBB yang diteken pada Rabu (2/3) lalu tak mengikat secara hukum.

Resolusi PBB yang didukung Indonesia juga meminta agar Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatan militernya terhadap Ukraina tanpa syarat apa pun. Resolusi itu sebagai refleksi atas opini internasional terhadap agresi Rusia ke Ukraina.

“Tentunya Resolusi tersebut sesuai dengan isi Piagam PBB yang bertekad untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Karena perang membawa derita yang tak bisa diungkapkan bagi kemanusiaan,” ungkap Puan.

Piagam PBB juga menuntut agar anggotanya menerapkan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian satu sama lain. Puan pun mengingatkan bahwa negara-negara PBB, termasuk Indonesia, punya kewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

“Piagam PBB juga mengamanatkan anggotanya menerima prinsip dan cara bahwa kekuatan bersenjata tidak seharusnya digunakan, serta dijaga untuk kepentingan umum,” sebut mantan Menko PMK itu.

“Karena Resolusi PBB mengenai agresi Rusia terhadap Ukraina sesuai dengan prinsip itu, maka sudah sewajarnya Indonesia memberi dukungan,” lanjut Puan.

Baca Juga:

PLTN Zaporizhzhia Terbakar Akibat Gempuran Rusia

Cucu Proklamator RI Bung Karno ini menyebut, Indonesia memang menganut prinsip non-blok. Meski begitu, Puan menjelaskan, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif harus dimaknai dengan benar.

“Bebas itu berarti bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Sementara aktif artinya Indonesia berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya,” tuturnya.

“Hal itu dilakukan demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” sambung Puan.

Makna politik luar negeri bebas aktif Indonesia tertuang dalam UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam beleid itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral.

Makna "bebas aktif" sesuai UU 37/1999 adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia.

Serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sesuai dengan konstitusi atau amanat UUD 1945. (Pon)

Baca Juga:

PLTN Ukraina Terbakar Akibat Invasi, Rusia Klaim Radiasi Nuklir Masih Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kakak Megawati Usulkan Dokter Pribadi Sukarno-Hatta Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Kakak Megawati Usulkan Dokter Pribadi Sukarno-Hatta Jadi Pahlawan Nasional

"Bahwa saya sangat setuju sekali bahwa dokter Soeharto dijadikan pahlawan nasional dan saya mendukung penuh," ucap Guntur.

Peraturan Baru Kapolri, Kelakuan Negatif Anak Buah bisa Sebabkan Pimpinannya Dihukum
Indonesia
Peraturan Baru Kapolri, Kelakuan Negatif Anak Buah bisa Sebabkan Pimpinannya Dihukum

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) telah diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Inti dari Peraturan tersebut, jika atasan dari anggota polisi yang melakukan pelanggaran akan turut ditindak atas pelanggaran yang dilakukan anak buahnya.

Ekspor Diizinkan Lagi, Ketua DPR: Minyak Goreng Langka dan Mahal Jangan Terulang
Indonesia
Ekspor Diizinkan Lagi, Ketua DPR: Minyak Goreng Langka dan Mahal Jangan Terulang

Pemerintah resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng, dimulai Senin, 23 Mei 2022.

Klaster PTM di Solo Bertambah, 46 Siswa Dinyatakan Positif COVID-19
Indonesia
Klaster PTM di Solo Bertambah, 46 Siswa Dinyatakan Positif COVID-19

Satgas COVID-19 Solo, Jawa Tengah, mencatat adanya penambahan kasus COVID-19 di kalangan pelajar sebanyak 46 siswa dan guru.

Putin Ingin Rusia Terlibat Dalam Proyek Nuklir dan Kereta Api IKN
Dunia
Putin Ingin Rusia Terlibat Dalam Proyek Nuklir dan Kereta Api IKN

"Kereta Api Rusia bisa ikut melaksanakan implementasi besar-besaran pemerintahan Indonesia dalam memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan," kata Putin.

Tidak Cukup Alat Bukti Jadi Alasan Haris dan Fatia Ajukan Praperadilan
Indonesia
Tidak Cukup Alat Bukti Jadi Alasan Haris dan Fatia Ajukan Praperadilan

LBH PP Muhammadiyah yang kini menjadi kuasa hukum tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bakal melakukan gugatan praperadilan.

Menkes: Omicron Indonesia Capai 152 Kasus, 6 Merupakan Transmisi Lokal
Indonesia
Menkes: Omicron Indonesia Capai 152 Kasus, 6 Merupakan Transmisi Lokal

Negara yang sudah mendeteksi varian Omicron bertambah dari 115 negara menjadi 132 negara dalam sepekan terakhir.

Perombakan Kabinet, Muhaimin: Mepet-mepet Baru Diajak Bicara
Indonesia
Perombakan Kabinet, Muhaimin: Mepet-mepet Baru Diajak Bicara

Muhaimin mengaku, belum mendapatkan informasi terkait isu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang kemungkinan masuk dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf.

Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 125 Ribu orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 125 Ribu orang

1.025 pasien dirujuk ke rumah sakit lain

Terduga Pemukul Pertama Ade Armando Berhasil Dicokok Polisi
Indonesia
Terduga Pemukul Pertama Ade Armando Berhasil Dicokok Polisi

Satu persatu, pelaku penganiyaan pegiat media sosial Ade Armando terciduk polisi. Dhia Ul Haq ditangkap polisi di kawasan Serpong,Tangerang Selatan. Ia diduga sebagai orang pertama yang memukul dosen Universitas Indonesia itu saat aksi massa di depan Gedung DPR/MPR, Senin (11/4) lalu.