Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi Meningkat Presiden Jokowi seusai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6). Foto: PDIP

MerahPutih.com - Charta Politika Indonesia merilis hasil survei bertajuk 'Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral pasca Rakernas Projo', Senin, (13/6).

Dalam rilis tersebut mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin, mengalami kenaikan.

Baca Juga:

Survei SMRC: Laju Elektabilitas Ganjar Makin Kencang

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, saat ini tingkat kepuasaan publik terhadap pemerintahan Jokowi sebesar 68,4 persen. Hasil ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan survei pada April 2022.

"Survei terakhir bulan April hanya selisih 1,5 bulan sampai 2 bulan itu mengalami kenaikan dari 62,9 persen ke 68,4 persen. Jadi ada kenaikan pada angka 6,5 persen kalau kita lihat," kata Yunarto, Senin (13/6).

Yunarto mengungkapkan tingkat kepuasan paling tinggi ada di tiga wilayah. Yakni, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 75 persen; Jawa Timur 70 persen; serta Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 78,3 persen.

"Cukup tinggi hipotesanya karena mungkin geliat pariwisata yang mungkin bangkit kembali," ujarnya.

Baca Juga:

Survei SMRC: Raih 23,7 Persen, PDIP Jauh Ungguli Golkar dan Gerindra

Alasan lain tingkat kepuasan terhadap pemerintah tinggi di tiga wilayah itu karena Jawa Tengah, Bali dan NTT merupakan basis pemilih Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019.

Yunarto menyebut, masyarakat di wilayah tersebut cenderung lebih puas dengan kinerja pemerintah jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang memang bukan merupakan lumbung suara dari Jokowi-Maruf

"Kalau kita lihat di sini Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang tingkat kepuasannya relatif lebih rendah dibandingkan daerah-daerah yang saya sebutkan tadi," pungkasnya.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada 23 Mei-2 Juni 2022 dengan metode wawancara tatap muka. Penentuan sampel pada survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, terhadap 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83% dan quality control 20 persen dari total sampel. (Pon)

Baca Juga:

Survei Poltracking Tempatkan Ganjar-Prabowo-Anies Nama Terkuat di Pilpres 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panpel Arema Desak Polisi Lakukan Autopsi Korban Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Panpel Arema Desak Polisi Lakukan Autopsi Korban Tragedi Kanjuruhan

Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris mendesak aparat kepolisian melakukan autopsi terhadap jenazah ratusan orang yang meninggal dunia saat tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk memastikan penyebab kematiannya.

Masa Kampaye Dipersingkat, Kampanye Digital Harus Diatur
Indonesia
Masa Kampaye Dipersingkat, Kampanye Digital Harus Diatur

Komisi II DPR sedang melakukan pendalaman terkait masa kampanye karena pembahasan tahapan Pemilu 2024 akan dilakukan setelah masa reses yaitu pertengahan Mei 2022.

Putin Tuding Barat Mengobarkan Perang Proksi
Dunia
Putin Tuding Barat Mengobarkan Perang Proksi

Putin mengatakan, sanksi-sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan, namun diklaim tidak seperti yang diperkirakan.

Menakar Peluang AHY dan Aher Jadi Pendamping Anies Baswedan
Indonesia
Menakar Peluang AHY dan Aher Jadi Pendamping Anies Baswedan

AHY dan Aher menjadi kandidat kuat cawapres pendamping Anies Baswedan.

Positif COVID-19 di Indonesia Tambah 7.822 Kasus
Indonesia
Positif COVID-19 di Indonesia Tambah 7.822 Kasus

Dengan demikian, total kasus positif virus corona di Indonesia menjadi 6.590.113.

Jokowi Marah soal Impor, Politikus: Persoalan Impor Terjadi Sejak 7 Tahun Berkuasa
Indonesia
Jokowi Marah soal Impor, Politikus: Persoalan Impor Terjadi Sejak 7 Tahun Berkuasa

"Itu menunjukkan lemahnya leadership, karena kesalahan tidak bisa dilimpahkan begitu saja kepada anak buah," ucap Slamet

Kota Bandung Belum 100 Persen Bebas Dari Buang Air Besar Sembarangan
Indonesia
Kota Bandung Belum 100 Persen Bebas Dari Buang Air Besar Sembarangan

Pemkot Bandung menargetkan 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua.

ASN Kemenag Diminta Jaga Kerukunan Jelang Tahun Politik
Indonesia
ASN Kemenag Diminta Jaga Kerukunan Jelang Tahun Politik

Sebab, menurut dia, sebagai ASN harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat

Litbang Kompas: Masyarakat Nilai Pemerintah Tak Mampu Kendalikan Harga Bahan Pokok
Indonesia
Litbang Kompas: Masyarakat Nilai Pemerintah Tak Mampu Kendalikan Harga Bahan Pokok

Laporan Survei Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menyampaikan, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan 1443 Hijriah/2022.

Sebut TNI Kayak Gerombolan, Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD DPR
Indonesia
Sebut TNI Kayak Gerombolan, Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD DPR

Effendi dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK), Selasa (13/9).