Kepemimpinan yang Kuat, Menteri Hadi Tjahjanto Dinilai Mampu Berantas Mafia Tanah Hadi Tjahjanto memberikan salam sebelum upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu (15/6/2022).. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang Jokowi rombak adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Presiden mempercayakan jabatan tersebut kepada Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung langkah Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, memberantas mafia tanah yang dinilai menyengsarakan masyarakat dan merugikan investor.

Baca Juga:

Sofyan Djalil Bersyukur Digantikan oleh Hadi Tjahjanto

"Tidak jarang dalam melakukan operasinya, para mafia tanah ini juga berkolaborasi dengan mafia peradilan," kata Bambang Soesatyo, Jumat (17/6) dikutip dari Antara.

Menurutnya, memberantas mafia tanah harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai membenahi sistem di Kementerian ATR/BPN hingga membangun kerja sama yang erat dengan para penegak hukum.

Dia menilai jiwa kepemimpinan Hadi Tjhahjanto yang kuat, sangat cocok untuk menghadapi berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang dihadapi kementerian ATR/BPN seperti memberantas mafia tanah, memperluas reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria.

"Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 telah menggencarkan reforma agraria sebagai bagian dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan, berbagai target yang ingin dikejar dalam reforma agraria telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Namun, menurut dia, hingga saat ini beberapa target belum sepenuhnya tercapai karena masih besarnya tantangan yang dihadapi di lapangan.

Baca Juga:

Anggota DPR Harap Ketegasan Hadi Tjahjanto Bisa Berantas Mafia Tanah

"Beberapa yang sudah tercapai dan bahkan melampaui target antara lain legalisasi aset dari target 4,5 juta hektare lahan hingga akhir tahun 2021 sudah mencapai 7,79 juta hektare. Legalisasi pendaftaran tanah (PTSL) juga telah melampaui target dari 3,9 juta hektare menjadi 7,68 juta hektare," katanya.

Sementara itu, menurut dia, target yang belum terselesaikan antara lain redistribusi lahan dari target 4,5 juta hektare baru tercapai 1,44 juta hektare dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dari target 4,1 juta hektare baru terealisasi 298,404 hektare.

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo dalam pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6) mengungkapkan kendala reforma agraria salah satunya adalah ego sektoral antar-kementerian dan lembaga.

"Karena itu, dibutuhkan 'leadership' yang kuat dari Kementerian ATR/BPN sebagai 'leading sector' dalam menyukseskan reforma agraria," ujarnya.

Bambang menilai, dengan menyukseskan reforma agraria yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi,

Kementerian ATR/BPN bukan saja telah membantu presiden mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, namun juga telah memberikan solusi untuk meningkatkan akses ekonomi sekaligus mensejahterakan rakyat. (*)

Baca Juga:

Hadi Tjahjanto-Raja Juli Antoni Diharapkan Selesaikan Konflik Agraria

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Irjen Ferdy Sambo Cs Siap untuk Diadili di Persidangan
Indonesia
Irjen Ferdy Sambo Cs Siap untuk Diadili di Persidangan

Tim yang dibentuk Kapolri untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J terus menyelesaikan berkas.

Erick: Transformasi Bikin BUMN Untung Rp 90 Triliun
Indonesia
Erick: Transformasi Bikin BUMN Untung Rp 90 Triliun

BUMN, kata Erick, juga berperan menyeimbangkan situasi pasar di tengah pandemi COVID-19.

 Mulai Juni, 2 Bandara di Kepri Sudah Layani Penerbangan Internasional
Indonesia
Mulai Juni, 2 Bandara di Kepri Sudah Layani Penerbangan Internasional

Angka pemulihan bandara telah mencapai 88 persen, tersisa hanya 12 persen menuju keadaan normal.

DKI Jakarta Sumbang Penambahan Kasus Harian COVID-19 Tertinggi
Indonesia
DKI Jakarta Sumbang Penambahan Kasus Harian COVID-19 Tertinggi

Indonesia mencatat sebanyak 741 kasus baru COVID-19, Rabu (20/4). DKI Jakarta kini menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 231. Disusul oleh Jawa Barat dengan total 158, kemudian Banten dengan total 85 kasus.

Dalam 2 Bulan Pemerintah Bakal Siapkan 10 Peraturan Turunan UU IKN
Indonesia
Dalam 2 Bulan Pemerintah Bakal Siapkan 10 Peraturan Turunan UU IKN

Beberapa peraturan turunan yang dituangkan dalam bentuk perpres, di antaranya tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN

[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 100 Ribu Anyar Bergambar Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 100 Ribu Anyar Bergambar Jokowi

Pencetakan uang tidak menggunakan tokoh yang masih hidup.

Banding Jaksa Dikabulkan, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Divonis Mati
Indonesia
Banding Jaksa Dikabulkan, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Divonis Mati

Banding diajukan kejaksaan yang tidak terima dengan vonis seumur hidup di tingkap pengadilan negeri.

Benarkah PPKM akan Diperketat Saat Ramadan? Begini Jawaban KSP
Indonesia
Benarkah PPKM akan Diperketat Saat Ramadan? Begini Jawaban KSP

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pengetatan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak berkaitan dengan momentum keagamaan tertentu

Rayakan Ultah Bareng Puan, Cak Imin Berharap jadi Wapres
Indonesia
Rayakan Ultah Bareng Puan, Cak Imin Berharap jadi Wapres

“Moga-moga doanya terkabul, dan saya minimal jadi wakil presiden." tegasnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terancam Dipenjara akibat Melanggar Aturan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terancam Dipenjara akibat Melanggar Aturan

Beredar sebuah video melalui media sosial YouTube bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dipenjara, lantaran terbukti melanggar aturan.