Kepatuhan Pejabat Lapor Kekayaan Meningkat Paparan Pimpinan KPK terkait kinerja 2020. (Foto: KPK).

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sepanjang 2020, lembaga antirasuah mendorong kepatuhan LHKPN menjadi 96,23 persen.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, angka tersebut tercapai lantaran KPK melakukan 185 kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin sepanjang 2020.

Baca Juga:

KPK Selidiki Rekanan Kemensos Yang Hanya Pinjam Bendera

"Sepanjang tahun 2020 ini, KPK berhasil mendorong kepatuhan penyampaian LHKPN menjadi 96,23 persen dari sebelumnya 93 persen pada periode yang sama tahun 2019," kata Alex dalam jumpa pers kinerja KPK 2020 di Gedung KPK, Rabu (30/12).

Rinciannya, per 20 Desember 2020 KPK menerima 350.273 LHKPN dari total 364.052 wajib lapor. Jumlah itu terdiri atas 294.245 LHKPN bidang eksekutif (96,03 persen), 20.295 LHKPN bidang legislatif (93,54 persen), 18.887 LHKPN bidang yudikatif (99,11 persen), dan 30.624 LHKPN bidang BUMN/BUMD (98,14 persen).

Menurut Alex, KPK telah menindaklanjuti LHKPN tersebut dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap 471 penyelenggara negera.

"Pemeriksaan ini kami lakukan dalam rangka memenuhi permintaan penindakan maupun pemeriksaan dalam rangka pencegahan," ucapnya.

Alex menjelaskan, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 19/2019.

Paparan kinerja KPK. (Foto: Antara).
Paparan kinerja KPK. (Foto: Antara).

"Kewenangan ini senantiasa terus dilakukan dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas Penyelenggara Negara, sebagai salah satu upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ujarnya.

Guna menyempurnakan beleid tersebut, KPK menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 sebagai turunan aturan. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai penyempurnaan atas tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah diatur pada peraturan sebelumnya.

Alex pun berharap LHKPN dapat menjadi instrumen pengawasan, menimbulkan keyakinan terhadap penyelenggara negara bahwa laporan mereka diperiksa dan diawasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara yang telah melaporkan LHKPN. (Pon)

Baca Juga:

Lewat Program Pencegahan, KPK Selamatkan Rp592 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tangani Korban Gempa, RS Terapung TNI AL Bersandar di Mamuju Sulbar
Indonesia
Tangani Korban Gempa, RS Terapung TNI AL Bersandar di Mamuju Sulbar

Pada misi kemanusian di Mamuju, KRI SHS-990 didukung dua helikopter yang berguna untuk mengangkut korban gempa yang tidak terjangkau.

Ini Imbauan Menag Soal Perayaan Natal di Tengah Pandemi
Indonesia
Ini Imbauan Menag Soal Perayaan Natal di Tengah Pandemi

Rumah ibadah diharapkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ketika melangsungkan perayaan Natal.

Kasus COVID-19 Papua Barat Naik Tajam Dua Hari Terakhir
Indonesia
Kasus COVID-19 Papua Barat Naik Tajam Dua Hari Terakhir

Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 provinsi dan seluruh kabupaten serta kota akan menggelar rapat bersama.

Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik
Indonesia
Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik

Mengingat, akibat pandemi COVID-19 seluruh sektor terganggu termasuk kebutuhan masyarakat.

Polisi Cokok 51 Penyebar Hoaks COVID-19, Pelaku Akui Cuma Iseng dan Bercanda
Indonesia
Polisi Cokok 51 Penyebar Hoaks COVID-19, Pelaku Akui Cuma Iseng dan Bercanda

Menurutnya, puluhan kasus hoaks tersebut diungkap oleh jajaran Mabes Polri dan Polda yang ada di semua wilayah Indonesia.

Bawaslu Gelar Patroli Politik Uang di Masa Tenang Pilkada
Indonesia
Bawaslu Gelar Patroli Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Fritz perintahkan seluruh jajaran pengawas untuk berpartisipasi dalam mengawasi konten media sosial (medsos).

Polisi Ancam Bubarkan Warga yang Ambil Foto Gunung Gede dari Flyover Kemayoran
Indonesia
Polisi Ancam Bubarkan Warga yang Ambil Foto Gunung Gede dari Flyover Kemayoran

Lilik juga memastikan bakal membubarkan orang yang nekat berkerumun dan mengambil foto diatas flyover

Zulhas-Amien Rais Tak Bisa Disatukan, PAN di Ujung Tanduk
Indonesia
Zulhas-Amien Rais Tak Bisa Disatukan, PAN di Ujung Tanduk

Sebagian kader PAN bakal pindah ke partai besutan Amien

Dewas KPK Akan Periksa Firli Bahuri di Sidang Dugaan Pelanggaran Etik
Indonesia
Dewas KPK Akan Periksa Firli Bahuri di Sidang Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas KPK kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri hari ini.

Tenaga Kesehatan Diharap Ikut Tes Swab Gratis yang Digelar Pemerintah
Indonesia
Tenaga Kesehatan Diharap Ikut Tes Swab Gratis yang Digelar Pemerintah

Tes usap gratis untuk para tenaga kesehatan ini akan dilakukan di provinsi lainnya