Kepatuhan LHKPN Terendah di DPRD DKI, Nasdem Minta Maaf Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta mengklaim sudah merampungkan 100 persen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggotanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara yang bersih,” ungkap Bendahara Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/9).

Menurut Jupiter, LHKPN itu rampung per tanggal 9 September 2021 atau pada hari Kamis lalu. Dia meminta maaf karena adanya keterlambatan perihal laporan itu ke KPK. Juga tercatat terendah di DPRD DKI.

Baca Juga:

Wagub DKI Bela Anggota DPRD Belum Serahkan LHKPN

Dijelaskan dia, seluruh anggota Fraksi Nasdem mempunyai komitmen yang kuat terhadap keterbukaan LHKPN.

Karena melaporkan harta kekayaan, diterangkan Jupiter, merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara (PN) sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan, keterlambatan terjadi karena terkendala faktor pandemi COVID-19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

LHKPN. (Foto: MP/lhkpn.kpk.go.id)
LHKPN. (Foto: MP/lhkpn.kpk.go.id)

Belum lagi, dibeberkan Jupiter, banyak staf di DPRD DKI maupun di DPW Nasdem DKI yang terpapar COVID-19, sehingga harus melakukan isolasi mandiri atau menjalani perawatan di rumah sakit.

Bahkan, banyak juga anggota dewan yang positif COVID-19, sehingga harus melakukan pemulihan atas kesehatan.

Alasan berikutnya adalah pemberlakuan aturan work from home (WFH) sebagaimana anjuran pemerintah pusat dan daerah.

“Itulah yang menyebabkan kami mengalami keterlambatan dalam menyerahkan LHKPN ke KPK,” terang Jupiter.

Baca Juga:

Baru 62 Persen Legislator DKI Lapor LHKPN, Sekretaris DPRD: Mereka Lupa

Dia menegaskan, kepatuhan anggota Fraksi Nasdem Jakarta sudah terlihat pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, seluruh anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasdem telah dengan cepat menyerahkan LHKPN ke KPK.

"Sebelumnya kami sangat cepat dalam melaporkan karena tidak ada kendala dengan situasi nasional," pungkas Jupiter. (Asp)

Baca Juga:

KPK Sebut 95 Persen LHKPN Pejabat Negara Tidak Akurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kontras Persoalkan SKB Pelarangan FPI
Indonesia
Kontras Persoalkan SKB Pelarangan FPI

Kontras menilai SKB FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat.

Luhut Akui Kondisi Pandemi Pengaruhi Kepercayaan Investor
Indonesia
Luhut Akui Kondisi Pandemi Pengaruhi Kepercayaan Investor

Konsumsi yang menurun setiap kasus naik menyebabkan investor menimbang kembali investasinya (wait and see).

Trauma Gempa, 7.227 Warga Tehoru Masih Ngungsi di Dataran Tinggi
Indonesia
Trauma Gempa, 7.227 Warga Tehoru Masih Ngungsi di Dataran Tinggi

Pascagempa magnitudo 6,1 yang mengguncang Pulau Seram, Maluku Tengah, pada Rabu (16/6), sebanyak 7.227 warga di kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah masih mengungsi di dataran tinggi.

Jaksa Ajukan Kasasi, Pengacara Jerinx Ingatkan Hukum Bukan Buat Pembalasan
Indonesia
Jaksa Ajukan Kasasi, Pengacara Jerinx Ingatkan Hukum Bukan Buat Pembalasan

Jaksa dinilai melakukan disparitas tuntutan yang lebar antara beberapa kasus. Untuk kasus yang merusak sistem hukum karena menyuap pejabat penegak hukum dituntut lebih ringan dari Jerinx.

Telkom Rampungkan Perbaikan Kabel Laut Yang Bikin Internet di Timur Indonesia Putus
Indonesia
Telkom Rampungkan Perbaikan Kabel Laut Yang Bikin Internet di Timur Indonesia Putus

kapasitas bandwidth telah mencapai target pemulihan 100 persen layanan, seiring dengan bertambahnya kapasitas sebesar 1Tbps.

Tak Hanya Ditempeli Stiker, Rumah Pemudik Juga Diawasi Polisi dan Tentara
Indonesia
Tak Hanya Ditempeli Stiker, Rumah Pemudik Juga Diawasi Polisi dan Tentara

Kalau tidak membawa surat keterangan swab antigen yang menyatakan negatif mereka menolak

Sehari Jelang Pembukaan, PON XX Papua Perebutkan 24 Mendali Emas
Indonesia
Sehari Jelang Pembukaan, PON XX Papua Perebutkan 24 Mendali Emas

Sisi keamanan kegiatan pembukaan PON Papua sudah disiapkan dengan baik. Kemudian, masyarakat dan undangan yang akan menghadiri kegiatan pembukaan akan diperiksa secara ketat oleh petugas keamanan.

Layanan Kebersihan Kota Bandung Kini Dilayani Dinas Bukan Lagi BUMD
Indonesia
Layanan Kebersihan Kota Bandung Kini Dilayani Dinas Bukan Lagi BUMD

Proses peralihan pengelolaan ini tidak akan mengganggu layanan kebersihan. Segala kendala sudah diantisipasi sejak lama, sehingga sampai saat ini layanan kebersihan di Kota Bandung tetap berjalan lancar.

Punya Sertifikat Distribusi Obat, Garuda Siap Salurkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Punya Sertifikat Distribusi Obat, Garuda Siap Salurkan Vaksin COVID-19

Proses sertifikasi tersebut mengacu kepada pemenuhan 180 kriteria standardisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait Good Distribution Pharmaceutical Product & Good Storage Practices for Pharmaceutical.

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Legislator PDIP Ihsan Yunus

"Rencana pemeriksaan akan dijadwalkan kembali karena surat panggilan belum diterima oleh saksi," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (27/1).