Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purn. Moeldoko. ANTARA/Nur Imansyah

MerahPutih.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko di Mataram, Selasa (8/6).

Ditegaskan oleh Moeldoko bahwa saat ini setoran dana calon haji yang dikelola oleh pemerintah masih tersimpan aman. Namun, pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Mutasi Virus dan Kelangkaan Vaksin Alasan Saudi Gamang Laksanakan Haji

"Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji) bahwa uangnya aman," katanya, seperti dikutip Antara.

Ia menggapan hal itu maklum karena masih dalam suasana pandemi COVID-19.

"Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke Tanah Suci karena faktor keselamatan jemaah yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia," ucap mantan Panglima TNI itu.

Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.

Jemaah haji tiba dari tanah suci turun dari pesawat di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail) Jemaah haji tiba dari tanah suci turun dari pesawat di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)
Jemaah haji tiba dari tanah suci turun dari pesawat di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terlebih bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

"Jadi, tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini itu. Kalau ada isu macam-macam, itu sudah menyesatkan," katanya lagi kepada wartawan.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membantah dana ibadah haji untuk pembangunan infrastruktur.

"Justru dana kelolaan haji itu diinvestasikan berisiko kecil. Jadi, tidak ada (dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur)," kata Anggito dalam diskusi virtual bertajuk Dana Haji Aman.

Anggito menerangkan bahwa alokasi investasi ditujukan pada penanaman modal dengan profil risiko low to moderate.

Baca Juga:

DPR Pastikan Dana Haji Disimpan di Bank Syariah dan SBSN

Sebanyak 90 persen dana dialokasikan investasi berbentuk surat berharga syariah negara dan suku koorporasi.

"Tentu masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate," katanya menegaskan.

Anggito mempersilakan masyarakat menonton akun YouTube resmi BPKH yang menjelaskan secara perinci terkait dengan investasi pengelolaan dana haji.

Ia meminta masyarakat untuk mengecek laporan keuangan BPKH yang tersedia di laman resmi.

"Silakan diunduh dan dibaca secara cermat, hati-hati, supaya kita bicara fakta dan data," katanya. (*)

Baca Juga:

KJRI Jeddah: Arab Saudi Belum Umumkan Penyelenggaraan Haji

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menag Berharap Jemaat GKI Yasmin Bisa Beribadat dengan Lebih Tenang
Indonesia
Menag Berharap Jemaat GKI Yasmin Bisa Beribadat dengan Lebih Tenang

Yaqut mengingatkan jika ke depan masih ada selisih pendapat di internal jemaat agar segera diselesaikan dengan menjadikan agama Kristen sebagai inspirasi penyelesaian

PPKM Level 3 Diperpanjang, Ganjil-Genap Tetap Berlaku di Jakarta
Indonesia
PPKM Level 3 Diperpanjang, Ganjil-Genap Tetap Berlaku di Jakarta

Titik ganjil-genap di Jakarta tak mengalami perubahan. Artinya, ganjil-genap tetap diterapkan di tiga wilayah, yakni di Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan HR Rasuna Said.

Kasus Suap Benur, KPK Periksa Legal Bank BNI Jadi Saksi Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Periksa Legal Bank BNI Jadi Saksi Edhy Prabowo

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap legal Divisi Hukum Bank BNI (Persero) Tbk Amanda Tita Mahesa, dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

3.193 Pinjaman Online Ilegal Diblokir
Indonesia
3.193 Pinjaman Online Ilegal Diblokir

Sebanyak 3.193 pinjaman online ilegal yang yang sebagian memanfaatkan data pribadi nasabah untuk keperluan penagihan dengan mengintimidasi telah diblokir Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Massa Pemuda Kepung Balai Kota Bandung Tuntut Tolak PPKM Darurat
Indonesia
Massa Pemuda Kepung Balai Kota Bandung Tuntut Tolak PPKM Darurat

Kantor Balai Kota Bandung sendiri berada di antara Jalan Merdeka dan Wastukencana

Revisi UU Pemilu Membuat DPR Terbelah
Indonesia
Revisi UU Pemilu Membuat DPR Terbelah

Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu membuat DPR terbelah.

Sempat Terhambat karena Banjir, Jalur KA Argopuro-Banyuwangi Kota Kembali Normal
Indonesia
Sempat Terhambat karena Banjir, Jalur KA Argopuro-Banyuwangi Kota Kembali Normal

Banjir yang menggenangi wilayah Banyuwangi membuat rel di daerah itu ikut terendam. Tepatnya di petak jalan antara Argopuro-Banyuwangi Kota.

Berharap Pilkada Lancar dan Aman Saat Pandemi
Indonesia
Berharap Pilkada Lancar dan Aman Saat Pandemi

Jelang pencoblosan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memaparkan, paling tidak terdapat penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang reaktif COVID-19 di 158 titik.

Kartu Vaksin Palsu Jadi Ladang Bisnis, Tiga Pelaku Diringkus
Indonesia
Kartu Vaksin Palsu Jadi Ladang Bisnis, Tiga Pelaku Diringkus

Polisi meringkus tiga orang tersangka kasus penipuan berkedok pembuatan kartu vaksinasi. Mereka masing-masing berinisial SS, SKY, dan IS.

Ditanya soal Pelepasan Saham Bir, Anies: Cuma Ramai di Media Saja
Indonesia
Ditanya soal Pelepasan Saham Bir, Anies: Cuma Ramai di Media Saja

"Ah cuma ramai di media aja," kata Anies, Minggu (4/4).