Kepala Sekretariat Kepresidenan Dikabarkan Gantikan Anies? Begini Kata Legislator PDIP Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (ANTARA/ Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022. Sampai saat ini, sosok penggantinya belum diketahui.

Politikus PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi kabar bahwa sosok Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono menjadi pengganti Anies mulai Oktober 2022 itu.

Baca Juga

Digadang-gadang Gantikan Anies, Wagub Riza: Terlalu Dini Pikirkan Pilkada 2024

"Penguasaan persoalan Jakarta, saya kira oke tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? Kita tidak tahu," katanya di Jakarta, Kamis (6/1).

Heru Budi Hartono merupakan sosok yang sempat menjadi Wali Kota Jakarta Utara pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2014.

Setahun berikutnya, pada 2015, ia menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta

Meskipun demikian, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI itu berharap siapapun yang akan menggantikan Anies selama periode Oktober 2022 hingga 2024, paham persoalan di Ibu Kota.

"Supaya sisa waktu, selama dia jadi penjabat itu dia mampu menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan Anies yang belum tereksekusi," katanya.

Dengan begitu, lanjut dia, sosok penjabat gubernur itu sudah bisa melanjutkan prioritas program tanpa perlu belajar dan penyesuaian yang membutuhkan waktu lama.

Baca Juga

PDIP Sebut Mimpi Anies Jadi Presiden Ketinggian

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober 2022 akan mengakhiri masa kepemimpinannya 2017-2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pada pasal 201 ayat 10 disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya sampai pelantikan gubernur terpilih.

JPT Madya merupakan jabatan setingkat eselon I yakni setara dengan jabatan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pasal 105 disebutkan JPT Madya diisi dari kalangan PNS.

Pada pasal selanjutnya JPT Madya dapat diisi kalangan non PNS namun dengan persetujuan Presiden dan ditetapkan Keputusan Presiden.

Salah satu syarat JPT Madya dari kalangan non PNS adalah tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat lima tahun sebelum pendaftaran. (*)

Baca Juga

Golkar Ingin Duetkan Anies-Ahmed Zaki pada Pilkada DKI 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Empat Kasus COVID-19 Varian Omicron Ditemukan di DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Empat Kasus COVID-19 Varian Omicron Ditemukan di DKI

Dinkes DKI Jakarta mendapatkan hasil pemeriksaan WGS melalui Litbangkes Kemenkes secara periodik

Satu Orang Lolos Karantina Omicron, Pemerintah Lakukan Evaluasi
Indonesia
Satu Orang Lolos Karantina Omicron, Pemerintah Lakukan Evaluasi

Pemerintah melakukan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan pelayanan karantina agar tidak ada lagi warga yang lolos dari fasilitas karantina.

Kemendag Bakal Keluarkan Harga Acuan Tempe Tahu
Indonesia
Kemendag Bakal Keluarkan Harga Acuan Tempe Tahu

Kebutuhan kedelai dalam negeri setiap tahunnya adalah 3 juta ton, sementara budi daya dan suplai kedelai dalam negeri hanya mampu 500 hingga 750 ton per tahun.

Pemerintah Diminta Segera Cairkan Ganti Rugi Peternak Sapi Korban PMK
Indonesia
Pemerintah Diminta Segera Cairkan Ganti Rugi Peternak Sapi Korban PMK

Nilai ganti rugi yang dijanjikan sebesar Rp10 juta per ekor.

Pemprov DKI Pastikan Tidak Ada Kuota Tambahan Mudik Gratis
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Tidak Ada Kuota Tambahan Mudik Gratis

Pemprov DKI telah menyediakan 19.680 kuota untuk program mudik gratis Lebaran 2022.

Polisi Tutup Kawasan Sudirman-Thamrin sampai Kemang Malam Ini
Indonesia
Polisi Tutup Kawasan Sudirman-Thamrin sampai Kemang Malam Ini

Kawasan tersebut yakni, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH. Thamrin, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, dan kawasan Kemang.

Komisi II DPR Pertanyakan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah
Indonesia
Komisi II DPR Pertanyakan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah

"Apa hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan? Secara filosofi konstitusi, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara," ujar Luqman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/2).

 Satu Orang Meninggal Dunia Akibat Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
Satu Orang Meninggal Dunia Akibat Erupsi Gunung Semeru

Erupsi gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu (4/12) sore WIB menyebabkan satu orang meninggal dunia dan sebanyak 10 orang belum bisa dievakuasi dari Dusun Curah Kobokan Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

Kemendag Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di 47 Ribu Gerai
Indonesia
Kemendag Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di 47 Ribu Gerai

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengadakan kegiatan operasi pasar sebagai upaya stabilisasi harga minyak goreng, yang saat ini merangkak naik di pasaran.

Lily Wahid Sosok Perempuan Tangguh dan Teguh Pendirian
Indonesia
Lily Wahid Sosok Perempuan Tangguh dan Teguh Pendirian

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, mengenang mantan anggota DPR Lily Chodidjah Wahid sebagai sosok pejuang yang teguh pada pendiriannya.