Kepala Sekretariat Kepresidenan Dikabarkan Gantikan Anies? Begini Kata Legislator PDIP Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (ANTARA/ Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022. Sampai saat ini, sosok penggantinya belum diketahui.

Politikus PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi kabar bahwa sosok Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono menjadi pengganti Anies mulai Oktober 2022 itu.

Baca Juga

Digadang-gadang Gantikan Anies, Wagub Riza: Terlalu Dini Pikirkan Pilkada 2024

"Penguasaan persoalan Jakarta, saya kira oke tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? Kita tidak tahu," katanya di Jakarta, Kamis (6/1).

Heru Budi Hartono merupakan sosok yang sempat menjadi Wali Kota Jakarta Utara pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2014.

Setahun berikutnya, pada 2015, ia menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta

Meskipun demikian, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI itu berharap siapapun yang akan menggantikan Anies selama periode Oktober 2022 hingga 2024, paham persoalan di Ibu Kota.

"Supaya sisa waktu, selama dia jadi penjabat itu dia mampu menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan Anies yang belum tereksekusi," katanya.

Dengan begitu, lanjut dia, sosok penjabat gubernur itu sudah bisa melanjutkan prioritas program tanpa perlu belajar dan penyesuaian yang membutuhkan waktu lama.

Baca Juga

PDIP Sebut Mimpi Anies Jadi Presiden Ketinggian

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober 2022 akan mengakhiri masa kepemimpinannya 2017-2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pada pasal 201 ayat 10 disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya sampai pelantikan gubernur terpilih.

JPT Madya merupakan jabatan setingkat eselon I yakni setara dengan jabatan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pasal 105 disebutkan JPT Madya diisi dari kalangan PNS.

Pada pasal selanjutnya JPT Madya dapat diisi kalangan non PNS namun dengan persetujuan Presiden dan ditetapkan Keputusan Presiden.

Salah satu syarat JPT Madya dari kalangan non PNS adalah tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat lima tahun sebelum pendaftaran. (*)

Baca Juga

Golkar Ingin Duetkan Anies-Ahmed Zaki pada Pilkada DKI 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pancing Pelajar Mau Divaksin, Legislator Medan Usul Biaya Sekolah Gratis Sebulan
Indonesia
Pancing Pelajar Mau Divaksin, Legislator Medan Usul Biaya Sekolah Gratis Sebulan

Dibanding hanya diberi bantuan beras, lebih baik digratiskan uang sekolah

Jokowi Tegaskan COVID-19 Memacu Indonesia untuk Berubah
Indonesia
Jokowi Tegaskan COVID-19 Memacu Indonesia untuk Berubah

Pandemi COVID-19 juga telah memacu Indonesia untuk berubah

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Laut Natuna Ditargetkan Rampung 2022
Indonesia
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Laut Natuna Ditargetkan Rampung 2022

PLBN Terpadu Serasan memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia karena berbatasan langsung dengan Negara Vietnam dan Kamboja di sebelah utara serta Singapura dan Malaysia bagian barat dan timur.

Pemkot Serang Gelar Gebyar 1.001 Bendera Merah Putih
Indonesia
Pemkot Serang Gelar Gebyar 1.001 Bendera Merah Putih

Dalam HUT RI tahun 2021, mulai tanggal 1 Agustus 2021 masyarakat dapat mengakses platform Rumah Digital lndonesia (www.rumahdigitalindonesia.id).

[HOAKS atau FAKTA]: BKN Tutup Pembuatan Akun Pendaftaran Seleksi ASN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BKN Tutup Pembuatan Akun Pendaftaran Seleksi ASN

Pendaftaran seleksi ASN tahun ini batas akhirnya sampai tanggal 21 Juli 2021

Anies Bangun Kampung Rusun Kunir yang Pernah Digusur Ahok
Indonesia
Anies Bangun Kampung Rusun Kunir yang Pernah Digusur Ahok

Kampung Susun Kunir merupakan kawasan bekas gusuran Pemprov DKI Jakarta di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Mengkhawatirkan, Dokter Meninggal Terpapar COVID-19 Capai 401 Orang
Indonesia
Mengkhawatirkan, Dokter Meninggal Terpapar COVID-19 Capai 401 Orang

IDI pun memberikan usulan kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat menyediakan sistem telemedisin atau pengobatan jarak jauh memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan panduan isolasi mandiri untuk pasien COVID-19.

Identitas Tujuh Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Kembali Terungkap
Indonesia
Identitas Tujuh Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Kembali Terungkap

Korban meninggal akibat kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang teridentifikasi kembali bertambah.

Pendatang ke Kota Bandung Diimbau Bikin Surat Keterangan Tinggal Sementara
Indonesia
Pendatang ke Kota Bandung Diimbau Bikin Surat Keterangan Tinggal Sementara

Dalam rangka pendataan penduduk pendatang pascaidulfitri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung menggelar Operasi Simpatik di sejumlah pintu kedatangan.

1.000 Orang Mengungsi Akibat Kericuhan di Yahukimo
Indonesia
1.000 Orang Mengungsi Akibat Kericuhan di Yahukimo

"Masyarakat yang mengamankan diri di Polres Yahukimo di perkirakan kurang lebih seribu orang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal kepada wartawan, Senin (4/10).