Kepala Otorita IKN Nusantara akan Kelola Anggaran Lebih Dari Rp 1.000 Triliun Desain IKN Nusantara. Foto : PUPR

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumumkan dan melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negra (IKN) Nusantara dalam waktu dekat. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturong, penunjukan Kepala Otorita kemungkinan besok atau lusa.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus menyambut baik kabar ini. Apalagi, menurutnya Jokowi sudah lama mengantongi nama calon Kepala Otorita IKN.

Baca Juga

Jokowi akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok, DPR: Belum Dapat Informasi

"Saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber, Presiden sudah ada nama di saku beliau dan akan dilakukan pelantikan. Memang masyarakat bertanya-tanya mengapa terjadi penundaan pengumuman dan pelantikan oleh Pak Jokowi," kata Guspardi saat dihubungi, Rabu (9/2).

Guspardi mengatakan, Kepala otorita IKN akan diberikan tanggung jawab anggaran yang dahsyat. Pada tahap pertama saja Rp 466 triliun, sedangkan jangka panjang lebih dari Rp 1.000 triliun. Apalagi sorotan masyarakat soal IKN juga debatable.

"Supaya jangan menimbulkan dinamika, spekulasi dan menyejukkan suasana, eloknya Presiden segera umumkan ke publik, siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita itu," imbuh mantan anggota Pansus RUU IKN itu.

Soal kriteria, Guspardi berharap Kepala Otorita IKN berasal dari kalangan profesional dan tidak terafiliasi pada salah satu parpol. Pun memiliki kualitas moral, kapasitas, kapabilitas, dan independen.

"Apabila dibandingkan dengan jabatan menteri, tugas Kepala Otorita akan lebih berat. Mulai dari segi anggaran, belum lagi tekanan dari masyarakat yang akan terus memantau perkembangan IKN," ujarnya.

Baca Juga

Konsep Smart City di IKN Nusantara Mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik

Legislator asal Sumatera Barat itu menyoroti salah satu sosok yang santer disebut sebagai calon kuat Kepala Otorita IKN yakni eks Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. Namun ia menegaskan, siapa pun yang nantinya resmi ditunjuk adalah sepenuhnya wewenang Jokowi.

"Ini hak progeratif Presiden. Tapi tentu siapa saja berhak menyampaikan kriteria. Kalau memang Pak Bambang adalah sosok dengan kriteria yang saya sampaikan, tentu kita apresiasi. Dan Pak Bambang harus menyiapkan diri untuk mengemban tugas dan tanggung jawab beliau untuk jadi Kepala Otorita yang tugasnya amat berat," paparnya.

Lebih lanjut anggota Baleg DPR ini menambahkan, penunjukan Kepala Otorita IKN harus selektif. Kepala Otorita IKN juga harus siap menghadapi segala kemungkinan mengingat mendapat porsi anggaran yang sangat besar.

"Jadi siapapun yang ditunjuk oleh Jokowi orangnya harus profesional, independen, punya kapasitas kapabilitas dan berintegritas," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Dikabarkan akan Lantik Kepala Otorita IKN Besok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menko PMK Ajak Masyarakat Pahami SE Menag Secara Menyeluruh
Indonesia
Menko PMK Ajak Masyarakat Pahami SE Menag Secara Menyeluruh

"Baca berita itu isinya, jangan judulnya saja. Sekarang ini banyak masyarakat kita yang membaca berita itu judulnya, kalau judulnya seram ya dianggapnya itu. Padahal itu hanya judulnya saja,” tegas Muhadjir.

Kemendag Bakal Cabut Izin Produsen Yang Ogah Jual Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter
Indonesia
Kemendag Bakal Cabut Izin Produsen Yang Ogah Jual Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter

Badan Pengelola Dana Perkebunan menyiapkan Rp 7,6 triliun untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia di Bawah 22 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Indonesia di Bawah 22 Ribu

Hingga Kamis (10/3) pukul 12.00 WIB tercatat, ada penambahan 21.311 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir.

Airlangga Gelar Pertemuan dengan Ketum PAN dan PPP
Indonesia
Airlangga Gelar Pertemuan dengan Ketum PAN dan PPP

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa

Jokowi Pesan ke Relawan 'Ojo Kesusu', Ngabalin Beri Penjelasan
Indonesia
Jokowi Pesan ke Relawan 'Ojo Kesusu', Ngabalin Beri Penjelasan

"Namanya juga politik ya dinamika itu selalu berubah dinamis. Jadi tidak bisa teman-teman membicarakan sesuatu lebih awal, istilahnya 'Belanda masih jauh', 'ojo kesusu', jangan terburu-buru," kata Ngabalin di Jakarta, Senin (23/5).

Dua Tahun Berhenti, Tradisi Pembagian Bubur Samin Banjar Kembali Dilakukan di Solo
Indonesia
Dua Tahun Berhenti, Tradisi Pembagian Bubur Samin Banjar Kembali Dilakukan di Solo

Pembagian bubur samin di Masjid Darussalam ditiadakan selama dua tahun karena pandemi COVID-19.

Pola Kenaikan Kasus Konfirmasi COVID-19 Terlihat Dalam 20 Sampai 25 Hari Usai Lebaran
Indonesia
Pola Kenaikan Kasus Konfirmasi COVID-19 Terlihat Dalam 20 Sampai 25 Hari Usai Lebaran

Upaya monitoring dilakukan terhadap varian baru yang ada di dunia sebab lonjakan kasus terjadi kalau ada varian baru SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Setelah Berbincang dan Foto Bersama, Jokowi Lepas 20 Pembalap MotoGP Berparade di Jakarta
Indonesia
Setelah Berbincang dan Foto Bersama, Jokowi Lepas 20 Pembalap MotoGP Berparade di Jakarta

Tepat disamping para pengendara MotoGP, tampak ratusan pengendara motor besar yang mengiringi keberangkatan para pembalap tersebut.

Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin
Indonesia
Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak usulan Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024.

Menag Yaqut Minta Idul Adha Jangan Jadi Klaster COVID-19
Indonesia
Menag Yaqut Minta Idul Adha Jangan Jadi Klaster COVID-19

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan peniadaan kegiatan saat Idul Adha 1442 Hijriah masih berlaku.