Kepala Gugus Tugas Tegaskan Mudik Dilarang dan Tidak Ada Kelonggaran Kepala BNPB Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

MerahPutih.Com - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang mengatur kebijakan mengenai larangan mudik.

Melalui surat itu, Gugus Tugas sekaligus menunjukkan ketegasan pemerintah terkait upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tidak ada kelonggaran dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut terkait mudik.

Baca Juga:

Golkar Bela Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja

"Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!,” tegas Doni dalam keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (6/5).

Adapun latar belakang dalam pelaksanaan larangan mudik tersebut mengingat bahwa Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya mengatur pelarangan mudik, serta pengendalian transportasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

Selain itu yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran tersebut juga mengingat adanya beberapa persoalan yang tidak diinginkan meliputi terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan juga pelayanan kesehatan, seperti halnya adanya pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah. Terbatasnya mobilitas tenaga medis dan pengiriman spesimen dari pemeriksaan masyarakat melalui metode _swab test_ Polymerase Chain Reaction (PCR).

Kemudian adanya keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung Gugus Tugas Daerah. Persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air, dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum.

“Seperti seorang pejabat TNI tidak diperkenankan istrinya ikut ke lokasi penugasan. Tentunya kehadiran istri penting karena menyangkut serah terima jabatan di lingkunan TNI, ini pun juga terganggu,” jelas Doni.

Selain itu, beberapa pelayanan kebutuhan dasar juga mengalami hambatan seperti rantai pasokan makanan terutama hasil pertanian, peternakan juga perikanan.

Pemerintah juga tidak ingin kemudian mobilitas pekerja harian lepas seperti petani dan peternak juga terhambat. Kebutuhan dasar masyarakat harus dapat terpenuhi dengan mudah sehingga masyarakat juga terjamin dalam pemenuhan gizi untuk menjaga imunitas tubuh.

“Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Kita ingin seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Demikian juga, masyarakat harus dijamin kebutuhan untuk mendapatkan gizi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, agar bisa lekas sembuh dari COVID-19, termasuk juga bisa menghindari, supaya tidak terpapar COVID-19,” ujar Doni.

Lebih lanjut, pelayanan fungsi ekonomi penting, seperti halnya bahan dasar APD, yang perlu didatangkan dari luar negeri. Kemudian, reagen untuk PCR Test. Kemudian juga, masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya, seperti halnya mesin PCR.

Dalam hal ini, Gugus Tugas memberikan pengecualian untuk bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 di antaranya; Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai BUMN, Lembaga Usaha, NGO yang semuanya berhubungan dengan oenanganan COVID-19. Termasuk bagi masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan serta repatriasi WNI yang kembali ke tanah air.

"Siapa yang dikecualikan? Antara lain aparatur sipil negara, TNI/Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, pengecualian kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal dunia dan sakit keras,” tutur Doni.

Ada pun sejumlah syarat yang harus dipenuhi kepada mereka yang dikecualikan dari larangan bepergian adalah memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor.

Baca Juga:

Rugikan Nasabah Rp18 Triliun, Dua Tersangka Investasi Bodong Indosurya Dicekal

Bagi wirausaha yang usahanya berkaitan dengan percepatan penanganan COVID-19 tetapi tidak memiliki instansi, maka harus ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui kepala desa atau lurah.

Selain itu, mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat baik untuk pergi maupun pulang yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan termasuk tes cepat dan tes usap tenggorokan.

"Kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh bagian wajah,” pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Akhirnya Berikan Kuota 10 GB Gratis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa meyakini, Rizal terbukti menerima suap senilai Rp1,3 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Lebih dari 800 Orang Jadi Relawan Cadangan Vaksin COVID-19 di Bandung
Indonesia
Lebih dari 800 Orang Jadi Relawan Cadangan Vaksin COVID-19 di Bandung

Jumlah relawan yang telah menjalani penyuntikan sebanyak 248

Pidato Pertama Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat
Dunia
Pidato Pertama Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat

Joe Biden resmi menjabat sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat. Ia pun menyampaikan pidato pertama setelah dilantik pada Rabu (20/1).

AP II Bikin Posko Verifikasi Penumpang Pesawat Saat Larangan Mudik
Indonesia
AP II Bikin Posko Verifikasi Penumpang Pesawat Saat Larangan Mudik

Penumpang yang boleh melakukan perjalanan dengan pesawat pada periode itu adalah pelaku perjalanan dengan tujuan khusus.

 ICW Pertanyakan KPK Limpahkan Perkara OTT Rektor UNJ ke Kepolisian
Indonesia
ICW Pertanyakan KPK Limpahkan Perkara OTT Rektor UNJ ke Kepolisian

Setidaknya terdapat dua dugaan tindak pidana korupsi yang dapat digunakan oleh KPK dalam mengusut kasus ini. Pertama, dugaan tindak pidana pemerasan atau pungutan liar yang dilakukan oleh Rektor UNJ.

Libur Panjang, Masyarakat Tidak Berangkat di 28 Oktober
Indonesia
Libur Panjang, Masyarakat Tidak Berangkat di 28 Oktober

Kemenhub memastikan ketaatan operator transportasi terhadap penerapan protokol kesehatan.

Klaster Perayaan Maulid Nabi, Ratusan Warga Tebet Jalani Rapid Test
Indonesia
Klaster Perayaan Maulid Nabi, Ratusan Warga Tebet Jalani Rapid Test

Polda Metro Jaya melakukan rapid test terhadap warga Tebet setelah kegiatan Maulid Nabi pada pekan lalu.

Pengamat Sebut Ada Kebangkitan Politik Dinasti di Indonesia
Indonesia
Pengamat Sebut Ada Kebangkitan Politik Dinasti di Indonesia

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan, rekomendasi PDIP jatuh kepada Gibran Rakabuming Raka

Hanya Andalkan Puskesmas, Vaksinasi Bakal Makan Waktu Lama
Indonesia
Hanya Andalkan Puskesmas, Vaksinasi Bakal Makan Waktu Lama

Ridwan Kamil mengapresiasi Rektor IPB Arif Satria yang menggunakan gedung-gedung besar sebagai tempat penyuntikan vaksin.

Camat Johar Baru Ungkap Kendala Atas Banjir di Wilayahnya
Indonesia
Camat Johar Baru Ungkap Kendala Atas Banjir di Wilayahnya

Camat Johar Baru, Nurhelmy Fitriyani mengungkapkan, kendala untuk mengatasi banjir di wilayahnya.