Kepala Dusun dan Warga Resmi Tersangka Penyerobotan Lahan Sirkut MotoGP Mandalika Penampakan desain Sirkuit MotoGP Mandalika (Foto: instagram @triplombok.id)

MerahPutih.com - Penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mendalami kasus penyerobotan lahan di lokasi pembangunan sirkuit Motorcycle Grand Prix (MotoGP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Saat ini, kepolisian sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus itu.

"Sampai saat ini baru dua orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, tapi kita masih melakukan pengembangan kemungkinan akan adanya tersangka baru," kata Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Rafles P Girsang, di Mataram, NTB, Selasa (8/10).

Baca Juga:

Di Depan Jokowi, Bos MotoGP Kaget dengan Keindahan Sirkuit Mandalika

Dalam progres penanganannya, Rafles mengakui kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan peran dua tersangka berinisial AM (41), Kepala Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, bersama seorang warganya, US (46).

Para warganet tak sabar menanti sirkuit mandalika (Foto: instagram @triplombok.id)

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (5/10) lalu dengan tuduhan telah menguasai lahan tanpa izin dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak pengelolaan atas lokasi pembangunan Sirkuit MotoGP di KEK Mandalika, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Baca Juga:

Resmi, Sirkuit Mandalika Jadi Venue MotoGP, ini Fakta-Faktanya

Menurut Rafles, sejauh ini kedua tersangka telah menjalani dua kali pemeriksaan. Pemeriksaan awal pada Kamis (3/10) lalu, saat kedua tersangka masih berstatus saksi, dan terakhir pada Senin (7/10), setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (5/10) lalu.

"Yang jelas dua orang ini diduga kuat ikut terlibat dalam kasus penggeregahan itu," tutup perwira polisi berpangkat palang tiga itu, dikutip Antara.

Para tersangka dijerat Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya Juncto Undang-Undang RI Nomor 1/1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (*)

Baca Juga:

Simulasi Gempa Dahsyat NTB: Sirkuit MotoGP Mandalika Habis Tersapu Tsunami


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH