Kepala Daerah Diminta Tak Bepergian ke Luar Negeri Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro. (ANTARA/HO-Kemendagri)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepala daerah untuk menaati larangan perjalanan ke luar negeri. Kemendagri pun menutup sementara izin kepala daerah yang mau ke luar negara.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro mengatakan, langkah itu untuk menghindari penyebaran COVID-19 varian Omicron, apalagi saat ini angka kasus penularannya di Indonesia cenderung meningkat.

Baca Juga

Kasus Omicron di DKI Merangkak Naik, Ganjil Genap Diminta Ditiadakan

“Kita menyaksikan bahwa kemungkinan Omicron, angkanya akan meningkat di Indonesia, dalam ramalan perhitungan akan terjadi pada bulan Februari,” ucap Suhajar di Jakarta, Selasa (18/1).

Suhajar menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan empat surat edaran terkait aturan perjalanan luar negeri. Pertama, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Kedua, Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Desember 2021 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Ketiga, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPAN-RB) pada 13 Januari 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri bagi Pegawai ASN pada Masa Pandemi COVID-19.

Keempat, Surat Edaran Mensesneg pada 17 Januari 2022 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Upaya Pencegahan Penularan COVID-19.

Baca Juga

Pansus IKN Nusantara Ingin Jakarta Tetap Sandang Status Khusus Meski Bukan Ibu Kota

Atas aturan itu, dia meminta seluruh kepala daerah dapat mempedomani aturan yang sudah diterbitkan.

"Dulu kita pernah memberhentikan 3 bulan wakil bupati karena bepergian tidak ada izin, jadi tolong ini kita pedomani bersama untuk kebaikan kita bersama," ujarnya.

Presiden Joko Widodo juga sudah meminta seluruh masyarakat membatasi diri bepergian ke luar negeri, termasuk pejabat pemerintah. Imbauan ini dikecualikan jika kegiatan bersifat esensial.

"Saya menyampaikan kepada teman-teman kalau ada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta kawan-kawan yang lain, yang mau ke luar negeri tolong sampaikan, bahwa kami (Kemendagri) sekarang menutup dulu izinnya," kata Suhajar.

Suhajar meminta kepala daerah berfokus mengendalikan penyebaran Corona di lapangan. Pemda juga diminta menyampaikan informasi ke masyarakat untuk mewaspadai omicron di daerah.

"Walaupun mungkin di daerah teman-teman belum ada Omicron dan mungkin masih Delta atau Alfa, semuanya harus diwaspadai," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Gibran Tegaskan Siap Dipanggil KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jabodetabek PPKM Level 1, Sebanyak 9.720 Warga Jakarta Masih Berjuang Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Jabodetabek PPKM Level 1, Sebanyak 9.720 Warga Jakarta Masih Berjuang Sembuh dari COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan, kenaikan kasus COVID-19 di ibu kota meningkat tajam.

Perayaan HUT Ke-77 RI di Istana Negara Berlangsung Terbuka
Indonesia
Perayaan HUT Ke-77 RI di Istana Negara Berlangsung Terbuka

Memasuki bulan Agustus, Indonesia bersiap menyambut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 RI.

Punya Peran yang Hampir Sama, Cak Imin Usul Kementan Dilebur ke Kemendes
Indonesia
Punya Peran yang Hampir Sama, Cak Imin Usul Kementan Dilebur ke Kemendes

Kementerian Pertanian (Kementan) diusulkan dilebur menjadi satu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ttansmigrasi (Kemendes PDTT).

Menkominfo Pastikan Pemerintah Tak Pernah Lakukan Peretasan
Indonesia
Menkominfo Pastikan Pemerintah Tak Pernah Lakukan Peretasan

“Pemerintah tidak pernah melakukan peretasan, tidak ada peretasan. Tapi yang harus kita tahu bahwa serangan siber itu setiap detik terjadi. Sehingga kita masing-masing harus menjaga agar ruang digital kita terjaga dengan baik, termasuk di dalamnya enkripsi harus dijaga,” kata Johnny

Pertemuan Batu Tulis Disebut Upaya Megawati Melobi Jokowi Dukung Puan Maharani
Indonesia
Pertemuan Batu Tulis Disebut Upaya Megawati Melobi Jokowi Dukung Puan Maharani

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, menuai spekulasi politik.

PPP Terbuka Diskusi dengan NasDem
Indonesia
PPP Terbuka Diskusi dengan NasDem

"Kami sangat terbuka ya untuk bisa silaturahmi, diskusi, dan berkunjung dengan partai-partai lain. Termasuk NasDem," kata Arwani

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Bertemu Kaisar Jepang Naruhito
Indonesia
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Bertemu Kaisar Jepang Naruhito

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana melakukan kunjungan kehormatan ke kediaman Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako.

HUT ke-495 Jakarta, Pemprov DKI Gelar Rangkaian Acara Bertajuk "Jakarta Hajatan"
Indonesia
HUT ke-495 Jakarta, Pemprov DKI Gelar Rangkaian Acara Bertajuk "Jakarta Hajatan"

Rangkaian kegiatan itu dimulai pada Rabu (24/5) hingga Sabtu (25/6) dengan tajuk "Jakarta Hajatan"

Partai Garuda Targetkan 23 Kursi DPR
Indonesia
Partai Garuda Targetkan 23 Kursi DPR

Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana mengatakan, pihaknya hanya menargetkan sebanyak 23 kursi DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang.

PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja
Indonesia
PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja

PKS meminta pembahasan revisi kedua atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dilakukan secara hati-hati.