Kepala Daerah Diminta 'Nurut' Komando Jokowi Soal Larangan Mudik Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO/Kemendagri)

Merahputih.com - Para Kepala Daerah diminta mengikuti kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penegakan hukum dalam masa pelarangan mudik.

“Perlu keserentakan antara pusat dan daerah,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan persnya, Senin (3/5).

Baca Juga

DKPP Sidangkan 118 Perkara Terkait Tahapan Pilkada

Kebijakan larangan mudik tersebut diambil pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi pada penularan virus.

Untuk itu, Tito meminta setiap masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mudik dan sama-sama menjamin keselamatan diri sendiri dan keluarga dari penyebaran COVID-19.

“Repotnya nanti, kalau sudah mudik itu mobilitas tinggi, setelah itu terjadi, virus dibawa dari satu tempat ke tempat lain, menulari, apalagi biasanya ritualnya hari raya itu kan kita datang ke orang tua,” jelas Tito Karnavian.

Mendagri Tito Karnavian tegaskan lockdown iut kewenangan pemerintah pusat (Foto: antaranews)
Mendagri Tito Karnavian (Foto: antaranews)

Oleh karena itu, eks Kapolri ini meminta masyarakat untuk menahan diri dan bersabar tidak mudik demi menjamin keselamatan diri dan keluarga.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 telah menerbitkan Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Adendum itu mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni selama H-14 dan H+7 peniadaan mudik Lebaran.

Baca Juga

Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies

Sementara itu, sebagaimana bunyi SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021, larangan mudik Lebaran berlaku pada 6-17 Mei 2021.

"Periode H+7 pasca masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021," bunyi petikan adendum itu lagi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuasa Hukum Pikir-pikir Banding Vonis 8 Bulan Penjara Rizieq Dkk
Indonesia
Kuasa Hukum Pikir-pikir Banding Vonis 8 Bulan Penjara Rizieq Dkk

Tim kuasa hukum masih mempertimbangkan banding atas vonis majelis hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa Rizieq Shihab dan lima terdakwa lain atas kasus kerumunan Petamburan.

Angka Harian COVID-19 di Bogor Lebih dari 300 Kasus, Bima Arya: Ini Tanda Bahaya
Indonesia
Angka Harian COVID-19 di Bogor Lebih dari 300 Kasus, Bima Arya: Ini Tanda Bahaya

Saat ini pemkot Bogor memastikan bagaimana vaksinasi terus berjalan

Tiongkok Latihan Tempur, Indonesia Harus Perkuat Pertahanan di Laut China Selatan
Dunia
Tiongkok Latihan Tempur, Indonesia Harus Perkuat Pertahanan di Laut China Selatan

meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan LCS dengan adanya latihan tempur pasukan Tiongkok atau China di selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam.

Bareskrim Polri Selamatkan Uang Negara Rp200 Miliar Lebih
Indonesia
Bareskrim Polri Selamatkan Uang Negara Rp200 Miliar Lebih

Pada tahun 2020, Bareskrim Polri tercatat menerima laporan terkait kasus tindak pidana korupsi sebanyak 1.346 perkara

Polisi Dalami Fasilitator Perusuh Bayaran yang Nodai Demo Tolak Omnibus Law
Indonesia
Polisi Dalami Fasilitator Perusuh Bayaran yang Nodai Demo Tolak Omnibus Law

Polisi juga mulai memeriksa sejumlah kamera CCTV

BPBD Jateng Siapkan Pos Pengungsian Baru Antisipasi Erupsi Merapi
Indonesia
BPBD Jateng Siapkan Pos Pengungsian Baru Antisipasi Erupsi Merapi

Lokasi pengungsian baru tersebut dilakukan jika skenario terburuk erupsi Gunung Merapi sama tahun 2010.

Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam
Indonesia
Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam

Kapolda Jatim Irjen Fadil Imran sudah memerintahkan fungsi pengawas termasuk penekanan kembali kepada fungsi Propam

Tanggapan Pakar Hukum Pidana soal Pasal Penghinaan Presiden Masuk RUU KUHP
Indonesia
Tanggapan Pakar Hukum Pidana soal Pasal Penghinaan Presiden Masuk RUU KUHP

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad, menanggapi pasal penghinaan presiden yang dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Utang Luar Negeri Indonesia Sudah Capai USD413,4 Miliar
Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia Sudah Capai USD413,4 Miliar

Perkembangan ini terutama didorong oleh penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19.

Momen HUT ke-494 Jakarta, Anies Ajak Warga Bantu Pulihkan Jakarta dari COVID-19
Indonesia
Momen HUT ke-494 Jakarta, Anies Ajak Warga Bantu Pulihkan Jakarta dari COVID-19

Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-494 Jakarta secara di Halaman Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/6).