Kepala Daerah Diminta 'Nurut' Komando Jokowi Soal Larangan Mudik Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO/Kemendagri)

Merahputih.com - Para Kepala Daerah diminta mengikuti kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penegakan hukum dalam masa pelarangan mudik.

“Perlu keserentakan antara pusat dan daerah,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan persnya, Senin (3/5).

Baca Juga

DKPP Sidangkan 118 Perkara Terkait Tahapan Pilkada

Kebijakan larangan mudik tersebut diambil pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi pada penularan virus.

Untuk itu, Tito meminta setiap masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mudik dan sama-sama menjamin keselamatan diri sendiri dan keluarga dari penyebaran COVID-19.

“Repotnya nanti, kalau sudah mudik itu mobilitas tinggi, setelah itu terjadi, virus dibawa dari satu tempat ke tempat lain, menulari, apalagi biasanya ritualnya hari raya itu kan kita datang ke orang tua,” jelas Tito Karnavian.

Mendagri Tito Karnavian tegaskan lockdown iut kewenangan pemerintah pusat (Foto: antaranews)
Mendagri Tito Karnavian (Foto: antaranews)

Oleh karena itu, eks Kapolri ini meminta masyarakat untuk menahan diri dan bersabar tidak mudik demi menjamin keselamatan diri dan keluarga.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 telah menerbitkan Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Adendum itu mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni selama H-14 dan H+7 peniadaan mudik Lebaran.

Baca Juga

Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies

Sementara itu, sebagaimana bunyi SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021, larangan mudik Lebaran berlaku pada 6-17 Mei 2021.

"Periode H+7 pasca masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021," bunyi petikan adendum itu lagi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seratus Lebih Pedagang dari Zona Merah Jualan di Solo, 4 Positif COVID-19
Indonesia
Seratus Lebih Pedagang dari Zona Merah Jualan di Solo, 4 Positif COVID-19

Sebanyak 153 pedagang dari zona merah COVID-19 nekat berjualan di kawasan Alun-alun Utara (Alut) kawasan Keraton Kasunanan Surakarta.

Viral Polisi Tilang Kendaraan Bawa Sepeda, Dirlantas Polda Metro Minta Maaf
Indonesia
Viral Polisi Tilang Kendaraan Bawa Sepeda, Dirlantas Polda Metro Minta Maaf

Anggota tersebut salah dalam menerapkan pasal 307

Polisi tidak Paksa Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab
Indonesia
Polisi tidak Paksa Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto menerangkan, rencana melakukan tes swab terhadap Rizieq karena kondisinya tengah sakit.

Di Jakarta, Kini Ada 106 RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Di Jakarta, Kini Ada 106 RS Rujukan COVID-19

Sementara itu, ada penambahan 12.156 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, hingga saat ini pemerintah mencatat ada 1.147.010 kasus COVID-19 di Tanah Air,

91 Ribu Prajurit TNI Diturunkan Kawal Vaksinasi Nasional
Indonesia
91 Ribu Prajurit TNI Diturunkan Kawal Vaksinasi Nasional

Mabes TNI mengerahkan 91.817 personel dan menyiapkan 109 Rumah Sakit TNI di 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk mendukung Program Vaksinasi Nasional COVID-19.

Penularan COVID-19 Makin Tinggi, IDI Minta Warga Beribadah di Rumah
Indonesia
Demokrat Minta KPK dan PPATK Usut Dugaan Aliran Dana untuk Kudeta AHY
Indonesia
Demokrat Minta KPK dan PPATK Usut Dugaan Aliran Dana untuk Kudeta AHY

Penting bagi KPK dan PPATK untuk turun tangan

Pakai Tabung Oksigen, Rizieq Shihab Jatuh Sakit di Penjara
Indonesia
Pakai Tabung Oksigen, Rizieq Shihab Jatuh Sakit di Penjara

Tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizieq Shihab jatuh sakit di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Akademisi Minta KY Awasi Kasus Pertanahan
Indonesia
Akademisi Minta KY Awasi Kasus Pertanahan

Peran pengawasan dan pemantauan oleh Komisi Yudisial (KY) adalah masalah serius untuk dilakukan terhadap proses persidangan kasus-kasus pertanahan yg diperiksa dan diadili hakim di persidangan.

[Hoaks atau Fakta]: Guru Dapat Kuota 125GB Gratis Buat Ngajar Online Periode Lebaran
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Guru Dapat Kuota 125GB Gratis Buat Ngajar Online Periode Lebaran

Informasi subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen hanya dapat diakses pada situs kuota-belajar.kemdikbud.go.id