Kepala Daerah Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo dalam diskusi Satgas COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta pada Kamis (7/1) (MP/BNPB)

MerahPutih.com - Pemerintah pusat memutuskan untuk memberlakukan pembatasan aktivitas di wilayah Jawa-Bali yang dimulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo meminta, kepala daerah baik gubernur, wali kota, dan bupati untuk mengaktifkan kembali posko COVID-19 dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

Baca Juga

Ridwan Kamil Berharap Jadwal Vaksinasi Dipersingkat

Doni pun mendorong, pada kepala daerah untuk tidak segan-segan memberikan sanksi bagi masyarakat yang meremehkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Gubernur, wali kota, dan bupati dalam rangka menegakan protokol kesehatan bagi mereka yang abai tentu perlu berikan sanksi," ujar Doni dalam kanal Youtube BNPB Indonesia dengan tema Update Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Berbagai Daerah Jawa dan Bali, Kamis (7/1/2021).

Doni menjelaskan, kenapa posko ini penting, karena posko ini dapat berdiri berbagai macam unsur. Baik unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota ada unsur TNI dan Polri, dan banyak lagi lembaga lainnya.

"Kita harapkan adanya ketegasan dari para pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua," jelas dia.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo dalam diskusi Satgas COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta pada Kamis (7/1/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo dalam diskusi Satgas COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta pada Kamis (7/1/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Doni mengatakan, jika daerah kendor dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi soal COVID-19 banyak kasus di wilayah tersebut meningkat. Kemudian, sebaliknya bila di setiap daerah menggalakan pengawasan maka kasusnya akan menurun.

"Tapi ada daerah fluktuatif dan tiba-tiba mengendor jadi kasusnya naik. Jadi dibutuhkan stamina untuk menghadapi COVID-19 ini," terangnya.

Kemudian, ucap Doni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perintahkan kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran guna kepentingan kebutuhan Posko COVID-19.

"Ada posko tapi gak ada biayanya. Paling tidak mungkin biaya untuk makanan kecil atau biaya transportasi patroli misalnya," tutunya. (Asp)

Baca Juga

Jadi Relawan Uji Klinis, Ridwan Kamil Tidak Bakal Disuntik Vaksin COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Picu Klaster Baru, Pemerintah Diminta tak Gegabah Buka Pasar Tradisional
Indonesia
Picu Klaster Baru, Pemerintah Diminta tak Gegabah Buka Pasar Tradisional

Bamsoet berujar tes cepat dan tes PCR sebaiknya dilakukan di pasar yang sebelumnya terdapat kasus positif dengan tujuan memastikan para pedagang terbebas dari COVID-19.

Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka

Buku panduan ini berisi Standar Operational Prosedur (SOP) serta sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah dan orangtua yang ingin menerapkan KBM tatap muka terbatas.

Polisi Virtual Ciduk Warga Slawi setelah Mengolok-olok Gibran
Indonesia
Polisi Virtual Ciduk Warga Slawi setelah Mengolok-olok Gibran

Tim virtual police bekerja sama dengan para ahli antara lain ahli bahasa, ahli hukum dan ahli ITE untuk mengkonfirmasi semua postingan pengguna medsos.

Pemkab Cirebon Siap Fasilitasi Pilkades Berbasis Digital
Indonesia
Pemkab Cirebon Siap Fasilitasi Pilkades Berbasis Digital

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat bernomor 141/4528/SJ, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu atau PAW.

Libur Panjang, 336 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
Libur Panjang, 336 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Tercatat sebanyak 336 ribu kendaraan meninggalkan wilayah ibu kota selama dua hari atau H+2 masa libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020.

Polisi Antisipasi Potensi Kericuhan Saat Pilkada
Indonesia
Polisi Antisipasi Potensi Kericuhan Saat Pilkada

Pilkada 2020 melibatkan petugas pelaksana pemilihan dan pengawas mencapai 2,6 juta petugas.

Kabareskrim Ungkap Bakal Seret Tersangka Lain dalam Kasus Brigjen Prasetijo
Indonesia
Kabareskrim Ungkap Bakal Seret Tersangka Lain dalam Kasus Brigjen Prasetijo

"Tentunya akan ada tersangka-tersangka baru dalam kasus ini. Dan itu pasti akan kita rilis dalam jumpa pers berikutnya," katanya

Pemprov DKI Segera Kirim Kajian Pelepasan Saham Miras PT Delta
Indonesia
Pemprov DKI Segera Kirim Kajian Pelepasan Saham Miras PT Delta

Pemprov DKI Jakarta akan menyanggupi kemauan Legislator Kebon Sirih yang meminta kajian dalam upaya pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta.

Andi Samsan Nganro Terpilih Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
Indonesia
Andi Samsan Nganro Terpilih Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Andi Samsan Ngaro terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial.

DKI Jakarta Masih Jadi Provinsi dengan Kasus Penambahan Tertinggi COVID-19
Indonesia
DKI Jakarta Masih Jadi Provinsi dengan Kasus Penambahan Tertinggi COVID-19

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 608 kasus, disusul Jawa Timur sebanyak 341 kasus baru per hari ini