Kepala Daerah Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo dalam diskusi Satgas COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta pada Kamis (7/1) (MP/BNPB)

MerahPutih.com - Pemerintah pusat memutuskan untuk memberlakukan pembatasan aktivitas di wilayah Jawa-Bali yang dimulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo meminta, kepala daerah baik gubernur, wali kota, dan bupati untuk mengaktifkan kembali posko COVID-19 dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

Baca Juga

Ridwan Kamil Berharap Jadwal Vaksinasi Dipersingkat

Doni pun mendorong, pada kepala daerah untuk tidak segan-segan memberikan sanksi bagi masyarakat yang meremehkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Gubernur, wali kota, dan bupati dalam rangka menegakan protokol kesehatan bagi mereka yang abai tentu perlu berikan sanksi," ujar Doni dalam kanal Youtube BNPB Indonesia dengan tema Update Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Berbagai Daerah Jawa dan Bali, Kamis (7/1/2021).

Doni menjelaskan, kenapa posko ini penting, karena posko ini dapat berdiri berbagai macam unsur. Baik unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota ada unsur TNI dan Polri, dan banyak lagi lembaga lainnya.

"Kita harapkan adanya ketegasan dari para pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua," jelas dia.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo dalam diskusi Satgas COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta pada Kamis (7/1/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo dalam diskusi Satgas COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta pada Kamis (7/1/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Doni mengatakan, jika daerah kendor dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi soal COVID-19 banyak kasus di wilayah tersebut meningkat. Kemudian, sebaliknya bila di setiap daerah menggalakan pengawasan maka kasusnya akan menurun.

"Tapi ada daerah fluktuatif dan tiba-tiba mengendor jadi kasusnya naik. Jadi dibutuhkan stamina untuk menghadapi COVID-19 ini," terangnya.

Kemudian, ucap Doni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perintahkan kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran guna kepentingan kebutuhan Posko COVID-19.

"Ada posko tapi gak ada biayanya. Paling tidak mungkin biaya untuk makanan kecil atau biaya transportasi patroli misalnya," tutunya. (Asp)

Baca Juga

Jadi Relawan Uji Klinis, Ridwan Kamil Tidak Bakal Disuntik Vaksin COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Sleman Positif COVID-19 Setelah Disuntik, Dipastikan Bukan Efek Vaksin
Indonesia
Bupati Sleman Positif COVID-19 Setelah Disuntik, Dipastikan Bukan Efek Vaksin

Joko menjelaskan vaksin Sinovac yang disuntikkan ke Sri Purnomo tidak mungkin menyebabkan penyakit.

Polres Bogor Jaga 13 Jalur Perbatasan dengan Jabodetabek, Karawang dan Cianjur
Indonesia
Polres Bogor Jaga 13 Jalur Perbatasan dengan Jabodetabek, Karawang dan Cianjur

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya terus mengendalikan 'mobility index' atau indeks mobilitas masyarakat dengan mengoptimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

DPR Apresiasi Kinerja Pemprov DKI soal Penanganan COVID-19 di Jakarta
Indonesia
DPR Apresiasi Kinerja Pemprov DKI soal Penanganan COVID-19 di Jakarta

Progres penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta yang menunjukkan tren positif dengan beberapa indikator yang telah mengalami perbaikan mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Muhammadiyah Minta Jokowi Angkat Kembali Novel Baswedan Cs
Indonesia
Muhammadiyah Minta Jokowi Angkat Kembali Novel Baswedan Cs

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait asesmen tes wawasan kebangsaan sebagai syarat peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara.

4 Kubu KNPI Jakarta Sepakat Bikin Musda Bareng
Indonesia
4 Kubu KNPI Jakarta Sepakat Bikin Musda Bareng

Ronny Bara Pratama mendaftarkan diri sebagai calon ketua di kantor DPP KNPI DKI pada Selasa (23/3) siang

[HOAKS atau FAKTA] Diam-Diam Jokowi Pakai Dana Haji Rp38,5 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Diam-Diam Jokowi Pakai Dana Haji Rp38,5 Triliun

Uang haji dikelola dan dikembalikan manfaatnya untuk jemaah haji

Sopir Bus Transjakarta yang Tewas Jadi Tersangka, Wagub DKI: Batal Demi Hukum
Indonesia
Sopir Bus Transjakarta yang Tewas Jadi Tersangka, Wagub DKI: Batal Demi Hukum

Hanya saja, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, karena sopir pengemudi TransJakarta yang menabrak meninggal dunia, maka status tersangkanya batal demi hukum.

Kota Bandung Mulai Dipadati Wisatawan, Polisi: Rata-Rata Pelat B
Indonesia
Kota Bandung Mulai Dipadati Wisatawan, Polisi: Rata-Rata Pelat B

Polda Jawa Barat saat ini menggelar penyekatan

Angkringan Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Gibran: Harga Jangan Mahal
Indonesia
Angkringan Jadi Warisan Budaya Tak Benda, Gibran: Harga Jangan Mahal

Kemendikbudristek resmi menetapkan 51 budaya asal Jawa Tengah sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

Gunung Semeru Tercatat Dua Kali Keluarkan Guguran Lava Pijar
Indonesia
Gunung Semeru Tercatat Dua Kali Keluarkan Guguran Lava Pijar

Gunung berketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl) ini mengalami erupsi yang disertai panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal.