Kepala Daerah Diminta Jangan Ragu Lahirkan Ide, Gagasan dan Inovasi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri) Agus Fatoni (ANTARA/HO-Kemendagri)

Merahputih.com - Kementerian Dalam Negeri meminta para kepala daerah untuk tidak takut dalam berinovasi. Amanat untuk berinovasi sudah didukung oleh regulasi yang lengkap, mulai dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri.

"Daerah jangan ragu untuk melahirkan ide, gagasan, dan inovasi. Asalkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, setiap inovasi tidak dapat dipidanakan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri) Agus Fatoni dalam keterangannya, Rabu (14/7).

Baca Juga:

Balikpapan Terapkan PPKM Darurat Setelah Kasus COVID-19 Capai 200-an

Kebijakan inovasi mendapat jaminan perlindungan hukum, seperti yang diatur pada Pasal 389 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal itu menyebutkan dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Selain itu, pengaturan mengenai prinsip, bentuk, kriteria, dan mekanisme dalam berinovasi sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

Semua landasan hukum tersebut, lanjut Fatoni, dibuat agar inovasi dapat tumbuh pesat sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah.

"Pada era sekarang, aparatur pemerintah harus mengubah pola pikir dan metode kerja. Jangan terjebak dalam rutinitas dan business as usual. Inovasi harus jadi budaya kerja yang baru," jelas Fatoni.

Menurutnya, saat ini daerah perlu didorong untuk lebih giat menghasilkan inovasi. Hal ini karena adanya tuntutan masyarakat agar pelayanan publik semakin berkualitas.

"Pelayanan publik perlu dibuat lebih cepat, lebih pintar, lebih murah, lebih mudah, lebih baik, dan lebih nyaman," jelas Fatoni.

Baca Juga:

Selain Uang Tunai Rp 600 Ribu, Warga Terdampak PPKM Darurat Dapat Beras 10 Kg

Ia menambahkan inovasi yang dilakukan daerah untuk menjawab tren peningkatan pengguna seluler dan internet di Indonesia. Inovasi daerah yang agresif akan mendorong peningkatan posisi Indonesia dalam Global Innovation Index (GII) dan Global Competitiveness Index (GCI).

“Oleh karena itu, inovasi bukan lagi suatu kewajiban, namun sudah harus menjadi kebutuhan. Saya harap daerah dapat terus memelihara ekosistem inovasi,” tutup Fatoni. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ingatkan Penyaluran Bansos PPKM Darurat Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
KPK Ingatkan Penyaluran Bansos PPKM Darurat Harus Transparan dan Akuntabel

KPK mengingatkan penyaluran bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi ini harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Produk Buatan 6 Pesantren Jawa Barat Dipamerkan di World Expo Dubai
Indonesia
Produk Buatan 6 Pesantren Jawa Barat Dipamerkan di World Expo Dubai

Selain pesantren yang tergabung dalam OPOP, sejumlah pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dan UMKM di Jabar turut serta dalam World Expo Dubai.

PPKM Darurat Hari Kelima, Antrean Kendaraan di Pos Penyekatan Berkurang
Indonesia
PPKM Darurat Hari Kelima, Antrean Kendaraan di Pos Penyekatan Berkurang

Antrean kendaraan di titik-titik penyekatan telah berkurang pada hari keenam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Polisi Siapkan Upaya Preventif Dalam Rangka Uji Coba Jalur Road Bike
Indonesia
Polisi Siapkan Upaya Preventif Dalam Rangka Uji Coba Jalur Road Bike

Ditlantas Polda Metro jaya telah melakukan berbagai upaya guna memastikan para pengguna jalan telah berada di jalur yang semestin

KPK Sidik Dugaan Korupsi PEN Daerah
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi PEN Daerah

Pengumpulan alat bukti hingga kini masih berlangsung

Pengelola Kantor dan Tempat Makan Langgar PPKM Darurat Bakal Dipidana
Indonesia
Pengelola Kantor dan Tempat Makan Langgar PPKM Darurat Bakal Dipidana

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kali ini disebut yang paling tegas dibanding aturan sebelumnya.

Nunukan Sering Dilanda Banjir, Pemerintah Pusat Didesak Bicara Dengan Malaysia
Indonesia
Nunukan Sering Dilanda Banjir, Pemerintah Pusat Didesak Bicara Dengan Malaysia

Pemerintah bisa mencontoh manajemen Sungai Mekong yang mengalir melewati Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.

Wagub Uu Beberkan Tiga Skenario Pemulihan Ekonomi Jabar
Indonesia
Wagub Uu Beberkan Tiga Skenario Pemulihan Ekonomi Jabar

Wakol Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum membeberkan tiga skenario pemulihan ekonomi di Jabar yakni penyelamatan, pemulihan dan penormalan dengan fokus pada kelanjutan program pemulihan dan sektor ekonomi lainnya.

Kaesang Sindir Gaji Wali Kota Solo, Begini Tanggapan Sang Kakak
Indonesia
1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi
Indonesia
1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi

Sesuai dengan amanat UUD terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah yaitu harus memberi rasa aman dan nyaman kepada warganya.