Kepala Daerah Diingatkan untuk Tak Salahgunakan Wewenang Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. (Foto: MP/Ist)

MerahPutih.com -Seluruh kepala daerah di Indonesia diminta untuk memerhatikan amanah jabatan yang diembannya.

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, berharap kepala daerah tidak berurusan dengan hukum lantaran abai mengemban amanah rakyat.

Baca Juga:

DPD RI Kritik Kata 'Seharusnya' Harga Pertalite Versi Dirut Pertamina

"Saya ingatkan agar kepala daerah jangan sampai menyalahgunakan wewenang. Amanah dari rakyat di daerah harus dijalankan dengan baik," kata LaNyalla, dalam keterangannya, Kamis (4/8).

Hal itu disampaikan LaNyalla menanggapi kasus dugaan korupsi lahan sawit di Provinsi Riau seluas 37.095 hektare yang menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu. Sedangkan pelaku Surya Darmadi alias Apeng kini buron dan DPO. Kerugian akibat hal tersebut mencapai hingga Rp 78 triliun.

"Itu bukan uang sedikit jika digunakan untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Kesejahteraan di daerah harus menjadi prioritas, bukan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menyayangkan tindakan seorang kepala daerah yang tersangkut penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang dan memperkaya pihak lain dengan menyengsarakan rakyat.

"Tindakan melawan hukum dari seorang pemimpin, meskipun ditutupi saatnya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri," kata LaNyalla.

LaNyalla menekankan agar para kepala daerah tidak menggunakan jabatannya yang hanya sementara itu untuk memperkaya diri dengan cara merugikan negara dan rakyatnya.

Baca Juga:

DPD RI Sarankan Pembangunan di IKN Tidak Tergesa-gesa

"Saya meminta agar jangan ada lagi pemimpin daerah mengeluarkan perizinan usaha dengan menyerobot hak-hak orang lain atau milik negara dan merugikan rakyat," tegas LaNyalla.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan pihaknya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare tersebut.

Salah satu tersangka merupakan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rahman yang menjabat sejak 1999 sampai dengan 2008.

"RTR secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektare,” tutur Sanitiar Burhanuddin.

Dia mengatakan bahwa perizinan tersebut diberikan kepada lima perusahaan, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani.

Selain Raja Thamsir Rahman, Kejagung juga menetapkan Pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng sebagai tersangka korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare.(Pon)

Baca Juga:

DPD RI Minta Pemerintah Gerak Cepat Tangani Wabah PMK Jelang Idul Adha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Bogor Ade Yasin Didakwa Suap Tim Pemeriksa BPK Jabar Rp 1,9 Miliar
Indonesia
Bupati Bogor Ade Yasin Didakwa Suap Tim Pemeriksa BPK Jabar Rp 1,9 Miliar

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa memberikan suap kepada tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp 1,93 miliar untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Terduga Teroris di Lampung Ternyata Kepala Sekolah dan Himpun Dana dari Kotak Amal
Indonesia
Terduga Teroris di Lampung Ternyata Kepala Sekolah dan Himpun Dana dari Kotak Amal

Salah satu terduga teroris yang dibekuk Densus 88 Antiteror berinsial DRS, ternyata berprofesi sebagai kepala sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah Lampung.

Jakpro Buka Suara Terkait Isu Formula E Diambil Alih Singapura
Indonesia
Jakpro Buka Suara Terkait Isu Formula E Diambil Alih Singapura

"Perhelatan untuk dua tahun ke depan sudah ada kontraknya, akan kami maksimalkan," ujar Sekretaris Perusahaan Jakpro Syachrial Syarif di Jakarta, Sabtu (10/9).

Tiga Hal Penting dalam Perayaan Natal 2021
Indonesia
Tiga Hal Penting dalam Perayaan Natal 2021

Perayaan Natal 2021 mengangkat tema "Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan".

[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Level 4 Nataru, Pemerintah Sudah Prediksi Varian Baru COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Level 4 Nataru, Pemerintah Sudah Prediksi Varian Baru COVID-19

Akun Facebook Darsono New Norista mengunggah postingan yang menyatakan bahwa PPKM Level 4 akan diberlakukan pada 24 Desember lantaran akan ada varian baru dari COVID-19.

Panglima TNI Beri Jawaban Soal Isunya Tidak Harmonis dengan KSAD
Indonesia
Panglima TNI Beri Jawaban Soal Isunya Tidak Harmonis dengan KSAD

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan, kini anak Jenderal Dudung sudah diterima menjadi taruna Akmil.

Mayoritas Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta Berdasarkan Analisis Polisi
Indonesia
Mayoritas Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta Berdasarkan Analisis Polisi

Sambodo berharap agar kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan

AHY Bakal Temui Prabowo di Kertanegara
Indonesia
AHY Bakal Temui Prabowo di Kertanegara

Sebelumnya pada Kamis (23/6), AHY berkunjung ke Kantor DPP NasDem.

IKM Lolos Kurasi Bakal Dipilih Ikuti Sustainable Program Kemenperin
Indonesia
IKM Lolos Kurasi Bakal Dipilih Ikuti Sustainable Program Kemenperin

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan peran UMKM sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.

KPK Paparkan Hasil Kajian Kerentanan Korupsi dalam Program Biodiesel
Indonesia
KPK Paparkan Hasil Kajian Kerentanan Korupsi dalam Program Biodiesel

Dari analisis kerentanan korupsi yang dilakukan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait ketidaksiapan infrastruktur regulasi dan kelemahan dalam kriteria implementasi yang berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dan merugikan keuangan negara.