Kasus Korupsi
 Kepala Daerah Banyak Terlibat Korupsi, LIPI dan KPK Kaji Pilkada Langsung Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Masifnya kasus korupsi yang melibatkan para kepala daerah benar-benar memprihatinkan. Selama tahun 2018, tercatat sudah 18 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diduga kuat, korupsi kepala daerah berkaitan dengan sistem pemilihan langsung yang memakan biaya politik besar. Atas dasar itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama untuk melakukan kajian terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Gedung Roedhiro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (22/10) sore, Alexander Marwata mengatakan kajian tersebut untuk mengetahui manfaat dan mudarat dari pilkada langsung.

"Kalau memang lebih banyak menimbulkan hal-hal yang negatif, ini kan suatu sistem bisa kita perbaiki. Bahkan, dalam sila keempat (Pancasila) itu kan perwakilan, demokrasi kita bukan demokrasi langsung," kata Marwata.

Gedung LIPI di Jakarta
Gedung LIPI di Jakarta (Foto: MP/Aang Sunadji)

Menurut Marwata sebagaimana dilansir Antara, pemilihan presiden tidak masalah kalau dilakukan secara langsung, tetapi di beberapa daerah banyak yang masyarakatnya belum siap melaksanakan pilkada langsung sehingga sering timbul konflik.

Ia mengatakan jika masih sering terjadi konflik, mengapa tidak menggunakan perwakilan saja, yakni dengan membentuk panitia seleksi (pansel).

"Bentuk saja pansel, dengan syarat-syarat tertentu sehingga calon-calon itu bisa kita gali dari sisi kompetensinya, dari integritasnya, kita saring, tinggal nanti berapa calon yang terpilih. Siapa pun yang terpilih oleh pansel, bagus, tinggal diranking saja, nomor satu menjadi kepala daerah, nomor dua menjadi wakil," katanya.

Dia menyatakan pula, calon kepala daerah tidak harus berpasangan seperti berlaku sekarang. Menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan pilkada akan lebih murah jika menggunakan sistem perwakilan melalui pansel.

"Lebih mudah juga kami mengawasi. Kalau ada 'money politic' ya paling-paling dengan berapa anggota DPRD, dibanding sekarang kita mengawasi berapa ratus ribu masyarakat, bagi-bagi duit, habis semua," pungkas Alexander Marwata.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Fadli Zon Mangkir, Sidang Ujaran Kebencian Ahmad Dhani Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Jujur Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Jujur Soal UU Cipta Kerja

Jalan keluar atas persoalan pro dan kontra omnibus law UU Cipta Kerja adalah dengan mengedepankan transparansi.

Alasan PKS Depak Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dari Cawagub DKI
Indonesia
Alasan PKS Depak Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dari Cawagub DKI

Sakhir tak menyebutkan di posisis apa dan di mana Agung Yulianto diamanatkan partai

Kuras 3.070 Rekening Bank, 10 Pelaku Penipuan Kode OTP Dibekuk Polisi
Indonesia
Kuras 3.070 Rekening Bank, 10 Pelaku Penipuan Kode OTP Dibekuk Polisi

Beraksi sejak 2017, sindikat ini sudah berhasil menguras 3.070 rekening bank korbannya.

Tunggu Peraturan dari Anies, PKS Minta Warga Jakarta Jangan Ngeluh Sanksi Tolak Vaksin
Indonesia
Satgas COVID-19 Bentuk Tim Pakar Pastikan Vaksin Cocok untuk Masyarakat Indonesia
Indonesia
Satgas COVID-19 Bentuk Tim Pakar Pastikan Vaksin Cocok untuk Masyarakat Indonesia

Nanti tentunya akan berkembang dengan berbagai alternatif dan potensi yang lainnya ada di Indonesia

Ketua Bawaslu Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 Cuma 60 Persen
Indonesia
Ketua Bawaslu Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 Cuma 60 Persen

"Melihat hasil pilkada serentak di 270 daerah kabupaten/kota partisipasi pemilih sekitar 60 persen. Angkanya jauh dari partisipasi Pilpres 2019 lalu," ujar Abhan.

Jokowi Bahas Soal Reshuflle di Depan Pimpinan MPR
Indonesia
Jokowi Bahas Soal Reshuflle di Depan Pimpinan MPR

Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor.

BUMN Layanan Publik Rontok Jika Pemerintah Terapkan Lockdown
Indonesia
BUMN Layanan Publik Rontok Jika Pemerintah Terapkan Lockdown

Wacana penerapan lockdown juga harus mempertimbangkan penerimaan sosial dari masyarakat

 Kendaraan Pribadi Sampai Angkot Masih Bisa Wira-Wiri di Jabodetabek
Indonesia
Kendaraan Pribadi Sampai Angkot Masih Bisa Wira-Wiri di Jabodetabek

Tingkat kepatuhan rata-rata mencapai di atas 90%

Terbukti Lakukan Politik Uang, Paslon di Pilkada Bisa Didiskualifikasi
Indonesia
Terbukti Lakukan Politik Uang, Paslon di Pilkada Bisa Didiskualifikasi

"Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," katanya