Kepala BNPB Percayakan Perkembangan Gunung Merapi ke BPPTKG Kepala BNPB Doni Monardo meninjau pengungsian warga lereng Gunung Merapi di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (19/11). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo meninjau tempat pengungsian warga lereng Gunung Merapi dan Pos Induk pemantauan merapi di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (19/11).

Selama berada di tempat pengungsian, Doni menegaskan agar setiap perkembangan terkait gunung merapi agar mepercayakan informasi pada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta.

Baca Juga

Rapid Test Digelar di Barak Pengungsi Merapi

"Jangan sampai salah informasi dan menimbulkan kepanikan warga. Perkembangam seputar merapi harus satu pintu dengan BPPTKG," ujar Doni di lokasi.

Kedatangannya di Kabupaten Klaten untuk mengecek kesiapan kepala daerah dalam menghadapi ancaman erupsi gunung merapi. Ia juga mengecek pos pantau merapi di Balerante untuk mengetahui situasi terkini merapi.

"Saya khawatir jika informasi merapi disampaikan dari luar BPPTKG akan menimbulkan masyarakat tidak tenang," tutur dia.

Kepala BNPB Doni Monardo meninjau pengungsian warga lereng Gunung Merapi di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (19/11). (MP/Ismail)

Ia menjelaskan setiap merapi ada gerakan direkam selama 24 jam oleh BPPTKG. Dengan demikian jika terjadi sesuatu penanganannya lebih cepat.

"Saya meminta pada kepala daerah untuk berkoordinasi dengan TNI-Polri, relawan, tagana, dan lainnya untuk menyiapkan fasilitas kebencanaan," papar dia.

Baca Juga

BMKG: Suhu Udara Yogyakarta Memanas Bukan karena Merapi

Tempat pengungsian warga, fasilitasnnya harus aman, nyaman, tenaga kesehatan tersedia, mematuhi protokol kesehatan, dan logistik tercukupi. Selain itu, penerapan protokol kesehatan di tempat pengungsian harus dikedepankan.

"BNPB tidak ingin tempat pengungsian jadi klaster. Warga yang rentan harus rapid test dan patuhi protokol kesehatan," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Minggu Depan, Bareskrim Polri Periksa Keluarga Enam Laskar FPI yang Tewas
Indonesia
Minggu Depan, Bareskrim Polri Periksa Keluarga Enam Laskar FPI yang Tewas

“Penyidik hari ini akan mengirim panggilan kepada keluarga enam pengawal Rizieq yang menyerang anggota Polri untuk diperiksa Senin mendatang,” kata Andi

[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Sebabkan Kanker Pada Anak
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Sebabkan Kanker Pada Anak

Setelah ditelusuri Tim Mafindo, Radiasi Wi-Fi tidak memicu kanker, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Usai Memilih, Tiga Pasang Cakada Tangsel Optimistis Raih Kemenangan
Indonesia
Usai Memilih, Tiga Pasang Cakada Tangsel Optimistis Raih Kemenangan

Merekapun berharap warga Tangsel dapat memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Tangsel.

Awal Maret, Pemprov DIY Vaksinasi COVID-19 ke Pedagang Pasar
Indonesia
Awal Maret, Pemprov DIY Vaksinasi COVID-19 ke Pedagang Pasar

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan, pemberian vaksin akan dimulai pada Senin (1/3). Untuk gelombang pertama, vaksinasi akan menyasar para pedagang.

Bikin Perkumpulan Grafik, Politisi Gerindra Janji Buat Boarding School di Jakarta
Indonesia
Bikin Perkumpulan Grafik, Politisi Gerindra Janji Buat Boarding School di Jakarta

Untuk saat ini Grafik fokus di wilayah Jakarta dahulu lantaran masih banyak warga DKI berkalangan ekonomi ke bawah.

Anak Buah Anies Bantah Penataan Kampung Akuarium Langgar Perda RDTR
Indonesia
Anak Buah Anies Bantah Penataan Kampung Akuarium Langgar Perda RDTR

"Total kebutuhan anggaran sedang dihitung ulang oleh perencana karena ada perubahan kebutuhan termasuk pembangunan mushola," jelas Sarjoko.

Bawaslu Dukung Rencana Facebook Buka Data Dana Calon Kepala Daerah
Indonesia
Bawaslu Dukung Rencana Facebook Buka Data Dana Calon Kepala Daerah

"Memang dalam Pilkada tidak mengenal berapa pembatasan dana yang dipakai untuk iklan, tetapi itu bisa menjadi bagian untuk akuntabilitas saat pelaporan dana kampanye," tegasnya.

RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun
Indonesia
RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun

General Data Protection Regulation (GDPR), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa menetapkan batasan usia 16 tahun.

Ganjar: PDIP Bukan PKI
Indonesia
Ganjar: PDIP Bukan PKI

"Maaf ya kita orang beragama, anti PKI," pungkas Ganjar

Di Tengah Upaya Tekan COVID-19, Wagub Sentil Massa Tuntut Pembebasan Rizieq
Indonesia
Di Tengah Upaya Tekan COVID-19, Wagub Sentil Massa Tuntut Pembebasan Rizieq

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza meminta kepada simpatisan FPI untuk menempuh jalur hukum.