Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengklaim bahwa ide tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hasil dari keputusan bersama.

"TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang, ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk buat perkom, kenapa ada nama wawasan kebangsaan karena mengacu pada UU, dan kemudian BKN dapat mandat untuk melaksanakan TWK," kata Bima di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6).

Namun, Bima tidak menjelaskan secara rinci apakah perkom yang dimaksud adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom KPK) Nomor 1 Tahun 2021. Ia hanya menjelaskan, BKN tidak memiliki instrumen untuk melakukan tes pada pejabat KPK yang sudah lama bekerja.

Baca Juga:

Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK

"BKN punya TWK, tapi tidak sesuai dengan di KPK karena di KPK sudah senior, yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, bagi kami tes ini tidak pas untuk pejabat yang sudah menjabat," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Bima, BKN menggunakan instrumen yang dimiliki oleh Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (AD). Alasannya, karena hanya itu instrumen yang tersedia untuk melaksanakan TWK.

“Kenapa kok sampai menggunakan instrumen yang dimiliki oleh Dinas Psikologi AD itu panjang ceritanya. Itu yang digunakan, kenapa yang digunakan, karena ini masih satu-satunya alat instrumen yang tersedia, yang fair, jadi kami gunakan the best available instrument yang ada,” jelas dia.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)
Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

Lebih lanjut Bima menjelaskan, hasil TWK tidak didapatkan dari satu instrumen saja.

Menurutnya, ada tiga instrumen yang digunakan yaitu indeks moderasi bernegara, wawancara, dan profiling.

"Tiga metode ini yang digunakan untuk menilai teman-teman KPK yang memenuhi syarat," imbuhnya.

Baca Juga:

Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Bakal Dalami Penggagas TWK

Dari tiga metode tersebut, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS). Bima mengklaim dari 75 pegawai kemudian dilakukan pembahasan lagi dengan berbagai lembaga lainnya untuk melihat apakah masih ada pegawai yang bisa dinyatakan memenuhi syarat (MS).

“Dalam rapat koordinasi dibahas lagi apakah bisa yang 75 ini dikurangi lagi, sehingga ada yang bisa memenuhi syarat dalam tanda kutip. Kita sudah coba apakah ada variabel-variabel yang bisa kita hilangkan agar orang-orang ini bisa menjadi memenuhi syarat. Ada. Jadi hasilnya 51 (tidak lolos) dan 24 (diberi kesempatan) itu,” tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Ada Keterangan Berbeda Antara Pimpinan KPK dan BKN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rusia Uji Coba Peluru Kendali Balistik Antarbenua Sarmat
Dunia
Rusia Uji Coba Peluru Kendali Balistik Antarbenua Sarmat

Jelang dua bulan perang di Ukraina, Rusia dikabarkan belum berhasil menguasai kota-kota besar sejak mengerahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali Diatas Angka 200-an
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali Diatas Angka 200-an

enambahan kasus harian COVID-19 kembali menyentuh angka 200-an dalam sehari. Padahal, sebelumnya rata-rata penambahan kasus harian sudah menyentuh angka 100-an.

Eks Wali Kota Yogyakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Suap
Indonesia
Eks Wali Kota Yogyakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka.

Ketua DPRD DKI Ungkap Penyebab Investor Ogah Sponsori Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ungkap Penyebab Investor Ogah Sponsori Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai keengganan investor mensponsori Formula E karena event internasional itu sudah dibawa ke ranah politik. Ia menuturkan investor tidak mau terlibat dalam kegaduhan politik akibat Formula E.

Bupati Pandeglang Marah Besar Dispora Tagih Pajak Hadiah Pemenang Rp 1.000
Indonesia
Bupati Pandeglang Marah Besar Dispora Tagih Pajak Hadiah Pemenang Rp 1.000

Disebut kelebihan potongan pajak Rp 1000 oleh Dinas. Warga Pandeglang merasa geram dengan hadiah tidak ideal, lalu membayar Rp 1.000 yang ditagih ke Kadispora, Senin (21/12).

'Diasapi' Jonathan Rea di Mandalika, Toprak Razgatlioglu Juara Dunia
Olahraga
'Diasapi' Jonathan Rea di Mandalika, Toprak Razgatlioglu Juara Dunia

Para pembalap sebelumnya harus menelan kecewa karena gagal membalap pada Sabtu (21/11)

Sri Mulyani Tetap Optimis Ekonomi Tumbuh 5 Persen
Indonesia
Sri Mulyani Tetap Optimis Ekonomi Tumbuh 5 Persen

April 2022 ini akan banyak laporan dari lembaga internasional seperti OECD, World Bank dan IMF yang akan menyampaikan revisi ke bawah terhadap outlook ekonomi global.

Aturan Anyar Naik Kereta Api saat Mudik Lebaran
Indonesia
Aturan Anyar Naik Kereta Api saat Mudik Lebaran

Kahumas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan demi memperlancar pada saat keberangkatan di stasiun, PT KAI Daop 1 Jakarta kembali mengingatkan terkait persyaratan yang perlu disiapkan calon penumpang khususnya penumpang anak usia 6-18 tahun.

Pemprov DKI Beri Keringanan dan Penghapusan Sanksi Pajak
Indonesia
Pemprov DKI Beri Keringanan dan Penghapusan Sanksi Pajak

Pemberian insentif fiskal tersebut sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Masih Rendah
Indonesia
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Masih Rendah

"Kunjungan wisman kita masih rendah. Memang kunjungan wisman sangat berpengaruh terhadap perekonomian, terutama bagi daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai penggeraknya," ucap Kepala BPS Margo Yuwono