Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengklaim bahwa ide tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hasil dari keputusan bersama.

"TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang, ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk buat perkom, kenapa ada nama wawasan kebangsaan karena mengacu pada UU, dan kemudian BKN dapat mandat untuk melaksanakan TWK," kata Bima di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6).

Namun, Bima tidak menjelaskan secara rinci apakah perkom yang dimaksud adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom KPK) Nomor 1 Tahun 2021. Ia hanya menjelaskan, BKN tidak memiliki instrumen untuk melakukan tes pada pejabat KPK yang sudah lama bekerja.

Baca Juga:

Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK

"BKN punya TWK, tapi tidak sesuai dengan di KPK karena di KPK sudah senior, yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, bagi kami tes ini tidak pas untuk pejabat yang sudah menjabat," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Bima, BKN menggunakan instrumen yang dimiliki oleh Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (AD). Alasannya, karena hanya itu instrumen yang tersedia untuk melaksanakan TWK.

“Kenapa kok sampai menggunakan instrumen yang dimiliki oleh Dinas Psikologi AD itu panjang ceritanya. Itu yang digunakan, kenapa yang digunakan, karena ini masih satu-satunya alat instrumen yang tersedia, yang fair, jadi kami gunakan the best available instrument yang ada,” jelas dia.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)
Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

Lebih lanjut Bima menjelaskan, hasil TWK tidak didapatkan dari satu instrumen saja.

Menurutnya, ada tiga instrumen yang digunakan yaitu indeks moderasi bernegara, wawancara, dan profiling.

"Tiga metode ini yang digunakan untuk menilai teman-teman KPK yang memenuhi syarat," imbuhnya.

Baca Juga:

Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Bakal Dalami Penggagas TWK

Dari tiga metode tersebut, sebanyak 75 pegawai dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS). Bima mengklaim dari 75 pegawai kemudian dilakukan pembahasan lagi dengan berbagai lembaga lainnya untuk melihat apakah masih ada pegawai yang bisa dinyatakan memenuhi syarat (MS).

“Dalam rapat koordinasi dibahas lagi apakah bisa yang 75 ini dikurangi lagi, sehingga ada yang bisa memenuhi syarat dalam tanda kutip. Kita sudah coba apakah ada variabel-variabel yang bisa kita hilangkan agar orang-orang ini bisa menjadi memenuhi syarat. Ada. Jadi hasilnya 51 (tidak lolos) dan 24 (diberi kesempatan) itu,” tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Ada Keterangan Berbeda Antara Pimpinan KPK dan BKN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizieq Shihab Ditahan, Fahri Hamzah: Tuan, Marilah Kita Bertarung dengan Gagah Berani
Indonesia
Rizieq Shihab Ditahan, Fahri Hamzah: Tuan, Marilah Kita Bertarung dengan Gagah Berani

Menanggapi penahanan warga Petamburan, Jakarta Pusat itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menuliskan sebuah puisi untuk Rizieq Shihab.

Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang

Kementerian Komunikasi dan Informatika melayangkan surat pada YouTube agar memblokir akun Jozeph Paul Zhang karena berisi ujaran kebencian.

KJRI Hong Kong Bikin Aplikasi Buat Pekerja Migran Indonesia
Indonesia
KJRI Hong Kong Bikin Aplikasi Buat Pekerja Migran Indonesia

Aplikasi tersebut bisa menjadi sumber informasi bagi para PMI di Hong Kong, dan memberikan manfaat kepada para PMI selama bekerja di Hong Kong.

KPK Periksa Pihak Swasta Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Pihak Swasta Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pihak swasta berinisial SE terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pemprov DKI di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

PTUN Jakarta Gelar Sidang Gugatan MAKI dan LP3HI terhadap Puan Maharani
Indonesia
PTUN Jakarta Gelar Sidang Gugatan MAKI dan LP3HI terhadap Puan Maharani

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang perdana gugatan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (19/8).

Waktu Pelaksanaan Ganjil-Genap di Bogor Dipersingkat
Indonesia
Waktu Pelaksanaan Ganjil-Genap di Bogor Dipersingkat

Diubahnya jam pelaksanaan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor, mulai pukul 09:00 WIB hingga 18:00 WIB, maka pedagang yang berdagang pada pagi hari dan malam hari, masih tetap bisa beroperasi.

Rizieq Shihab Protes Keluarganya Kehujanan di PN Jaktim
Indonesia
Rizieq Shihab Protes Keluarganya Kehujanan di PN Jaktim

Yang paling disesalkan Rizieq ialah petugas dengan tega membiarkan putrinya yang tengah hamil lima bulan kehujanan. Harusnya wanita yang sedang hamil itu harus dilindungi.

Ini Pengakuan Vaksinator Penyuntik Vaksin Kosong
Indonesia
Ini Pengakuan Vaksinator Penyuntik Vaksin Kosong

Polres Metro Jakarta Utara menetapkan EO, vaksinator yang memberikan vaksin kosong berinisial BLP, sebagai tersangka.

Kemenkeu Tegaskan Hanya Sembako Premium yang Bakal Dikenai PPN
Indonesia
Kemenkeu Tegaskan Hanya Sembako Premium yang Bakal Dikenai PPN

Neil menyatakan dirinya belum dapat menjelaskan secara lebih lanjut mengenai tarif PPN tersebut mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masih perlu dibahas bersama DPR RI.

KPK Cegah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Bepergian ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Bepergian ke Luar Negeri

Pencegahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.