Kepala BKN: Data Hasil TWK Pegawai KPK Ada di Dinas Psikologi AD dan BNPT Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

MerahPutih.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku pihaknya sudah tidak memiliki data hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Bima, hasil TWK telah diberikan ke lembaga antirasuah dalam bentuk hasil secara kumulatif dan bukan data perseorangan masing-masing individu.

"BKN menerima hasil TWK, hasilnya kumulatif semuanya, hasilnya dalam dokumen bersegel, saat ini hasil sudah di KPK, BKN sudah tidak punya dokumen itu," kata Bima di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6).

Baca Juga:

Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya tengah berupaya memenuhi permintaan yang dilayangkan 75 pegawai yang tak lulus asesmen TWK. Para pegawai itu meminta hasil asesmen TWK mereka melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

Terkait hal itu, Bima mengatakan data hasil TWK bersifat kumulatif dan agregat. Sehingga, data yang diminta pegawai KPK tidak ada di dalam data hasil TWK yang diberikan BKN kepada KPK.

"Yang diminta adalah hal-hal yang tidak ada dalam dokumen itu, karena ini dokumennya bersifat agregat, bukan detail orang per orang," ujarnya.

Menurut Bima, data yang diminta oleh para pegawai KPK itu berada di Dinas Psikologi Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Kalau kami minta, maka kami akan minta pada pemilik instrumen data-data itu karena instrumen tidak di kami. Kalau Indeks Moderasi Bernegara ada di Dinas Psikologi AD, profilingnya di BNPT,” jelas dia.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Bima mengaku sempat berkomunikasi dengan Dinas Psikologi AD dan BNPT. Kedua lembaga itu menyatakan bahwa hasil asesmen TWK pegawai KPK bersifat rahasia.

“Dinas Psikologi AD mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia, saya tanya BNPT kalau profiling bisa diminta enggak, ini profiling didapatkan dari suatu aktivitas intelijen sehingga menjadi rahasia negara,” ujar Bima.

“Jadi bukan saya yang menyampaikan rahasia tapi pemilik informasi itu. Karena saya sebagai asesor mempunyai kode etik, kalau menyampaikan yang rahasia bisa kena pidana,” sambung dia.

Baca Juga:

Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK

Meski bersifat rahasia, Bima melanjutkan informasi tersebut masih bisa dibuka bila ada putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan, pihak-pihak pelaksana dari masing-masing institusi tidak akan dinyatakan bersalah.

“Apakah bisa dibuka? Ya bisalah. Semua informasi di Indonesia ini bisa dibuka kalau ada ketetapan pengadilan supaya orang-orang yang memberi informasi ini tidak disalahkan,” pungkas Bima. (Pon)

Baca Juga:

Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Bakal Dalami Penggagas TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemnaker Cairkan BSU ke 947.499 Pekerja
Indonesia
Kemnaker Cairkan BSU ke 947.499 Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah memproses pencairan dana bantuan subsidi upah (BSU) tahap I untuk 947.499 pekerja senilai Rp 947,5 miliar. Sampai saat ini, proses penyalurannya saat ini masih berlangsung.

Datangi Laboratorium Penanganan COVID-19, Wagub DKI Peringatkan Tak Ada Main Harga Swab Test
Indonesia
Datangi Laboratorium Penanganan COVID-19, Wagub DKI Peringatkan Tak Ada Main Harga Swab Test

Ahmad Riza Patria meninjau Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta dan Rumah Sakit (RS) Yarsi di Cempaka Putih.

'Emak-Emak' yang Viral Gegara Masuk Tol Dalam Kota Diburu Polisi
Indonesia
'Emak-Emak' yang Viral Gegara Masuk Tol Dalam Kota Diburu Polisi

Berdasarkan pengecekan, diketahui kendaraan bermotor roda dua tersebut masuk melalui Gerbang Tol (GT) Angke 1 Jalan Tol Dalam Kota, pada Selasa (20/4) pukul 17.01 WIB

PPKM Diperpanjang hingga 23 Agustus: Pengunjung Restoran Diizinkan Makan di Tempat
Indonesia
PPKM Diperpanjang hingga 23 Agustus: Pengunjung Restoran Diizinkan Makan di Tempat

Pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menekan laju penularan COVID-19.

Polisi Panggil 5 Vendor BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran 279 Juta Data
Indonesia
Polisi Panggil 5 Vendor BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran 279 Juta Data

“Rencana kita ambil keterangannya 2 Juni, ada lima vendor,” kata Argo kepada wartawan, Rabu (2/6).

Viral Karcis Bus untuk Kendaraan Pribadi, Gibran: Wisatawan Jadi Tak Mau ke Solo
Indonesia
Viral Karcis Bus untuk Kendaraan Pribadi, Gibran: Wisatawan Jadi Tak Mau ke Solo

Kejadian seorang juru parkir (jukir) menarik tarif lebih mahal dari ketentuan viral di media sosial (medsos), Minggu (19/9).

Jokowi Diminta Tertibkan Relawannya, PKS: Teriak Pancasila Tapi Masih Rasis
Indonesia
Jokowi Diminta Tertibkan Relawannya, PKS: Teriak Pancasila Tapi Masih Rasis

Karena sekecil apapun perilaku rasis ini merusak dan menghancurkan persatuan

Begini Beda SIM C, CI dan CII
Indonesia
Begini Beda SIM C, CI dan CII

Kakorlantas Polri Irjen Istiono menyampaikan, pihaknya telah menerapkan peraturan baru terkait penggolongan SIM C pada Agustus 2021.

Kata Moeldoko Soal Wacana Reshuffle Kabinet
Indonesia
Kata Moeldoko Soal Wacana Reshuffle Kabinet

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko enggan menanggapi wacana reshuffle di tubuh Kabinet Indonesia Maju.

Miris, Pelajar Sekolah Dasar Sumbang Pasien COVID-19 Terbanyak di Usia Anak
Indonesia
Miris, Pelajar Sekolah Dasar Sumbang Pasien COVID-19 Terbanyak di Usia Anak

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan, anak rentang usia sekolah (0-18 tahun) menyumbang 8,87 persen kasus COVID-19 secara nasional.