Kepala BKN: Data Hasil TWK Pegawai KPK Ada di Dinas Psikologi AD dan BNPT Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

MerahPutih.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku pihaknya sudah tidak memiliki data hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Bima, hasil TWK telah diberikan ke lembaga antirasuah dalam bentuk hasil secara kumulatif dan bukan data perseorangan masing-masing individu.

"BKN menerima hasil TWK, hasilnya kumulatif semuanya, hasilnya dalam dokumen bersegel, saat ini hasil sudah di KPK, BKN sudah tidak punya dokumen itu," kata Bima di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6).

Baca Juga:

Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya tengah berupaya memenuhi permintaan yang dilayangkan 75 pegawai yang tak lulus asesmen TWK. Para pegawai itu meminta hasil asesmen TWK mereka melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

Terkait hal itu, Bima mengatakan data hasil TWK bersifat kumulatif dan agregat. Sehingga, data yang diminta pegawai KPK tidak ada di dalam data hasil TWK yang diberikan BKN kepada KPK.

"Yang diminta adalah hal-hal yang tidak ada dalam dokumen itu, karena ini dokumennya bersifat agregat, bukan detail orang per orang," ujarnya.

Menurut Bima, data yang diminta oleh para pegawai KPK itu berada di Dinas Psikologi Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Kalau kami minta, maka kami akan minta pada pemilik instrumen data-data itu karena instrumen tidak di kami. Kalau Indeks Moderasi Bernegara ada di Dinas Psikologi AD, profilingnya di BNPT,” jelas dia.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Bima mengaku sempat berkomunikasi dengan Dinas Psikologi AD dan BNPT. Kedua lembaga itu menyatakan bahwa hasil asesmen TWK pegawai KPK bersifat rahasia.

“Dinas Psikologi AD mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia, saya tanya BNPT kalau profiling bisa diminta enggak, ini profiling didapatkan dari suatu aktivitas intelijen sehingga menjadi rahasia negara,” ujar Bima.

“Jadi bukan saya yang menyampaikan rahasia tapi pemilik informasi itu. Karena saya sebagai asesor mempunyai kode etik, kalau menyampaikan yang rahasia bisa kena pidana,” sambung dia.

Baca Juga:

Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK

Meski bersifat rahasia, Bima melanjutkan informasi tersebut masih bisa dibuka bila ada putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan, pihak-pihak pelaksana dari masing-masing institusi tidak akan dinyatakan bersalah.

“Apakah bisa dibuka? Ya bisalah. Semua informasi di Indonesia ini bisa dibuka kalau ada ketetapan pengadilan supaya orang-orang yang memberi informasi ini tidak disalahkan,” pungkas Bima. (Pon)

Baca Juga:

Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Bakal Dalami Penggagas TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub Klarifikasi Beredarnya Surat Pemprov DKI Minta Sumbangan ke Dubes
Indonesia
Wagub Klarifikasi Beredarnya Surat Pemprov DKI Minta Sumbangan ke Dubes

"Itu bukan ke dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen," ujar Riza di Jakarta, Jumat (2/7).

DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB
Indonesia
DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB

“Kita mendorong Kepolisian untuk mengungkap dan mengusut tuntas hasil temuan transaksi senjata api ilegal tersebut hingga ke jaringan utama dan seluruh pihak yang terlibat,” kata Nono Sampono

Polda NTT Berangkatkan Enam Kapal dan Lima Perahu Karet Bantu Korban Banjir Bandang
Indonesia
Polda NTT Berangkatkan Enam Kapal dan Lima Perahu Karet Bantu Korban Banjir Bandang

Kami sudah koordinasi dengan para Kapolda untuk langsung mengirimkan bantuan ke NTT

Kegiatan G20 Diprediksi Bantu Penciptaan 33 Ribu Lapangan Kerja
Indonesia
Kegiatan G20 Diprediksi Bantu Penciptaan 33 Ribu Lapangan Kerja

Revisi Undang-Undang Cipta Kerja akan secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

[HOAKS atau FAKTA]: Tes PCR Tidak Mampu Bedakan COVID-19 dan Influenza
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tes PCR Tidak Mampu Bedakan COVID-19 dan Influenza

Informasi dengan topik yang sama juga pernah dibahas sebelumnya oleh Reuters

Telusuri Dugaan Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Periksa 12 Warga
Indonesia
Telusuri Dugaan Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Periksa 12 Warga

Khususnya kepada masyarakat yang haknya diambil oleh pelaku pungli, agar tidak perlu takut

Cara Pencegahan Mutasi COVID-19 Versi Peneliti Eijkman
Indonesia
Cara Pencegahan Mutasi COVID-19 Versi Peneliti Eijkman

Jika virus tidak menemukan host baru, maka replikasi tidak terjadi dan mutasi pun tidak terjadi

Asita Keluhkan Lesunya Penjualan Paket Wisata Yogyakarta
Indonesia
Asita Keluhkan Lesunya Penjualan Paket Wisata Yogyakarta

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluhkan masih lesunya penjualan paket wisata dan perjalanan ke DIY.

Demokrat Jakarta Distribusikan Bantuan bagi Warga Isolasi Mandiri
Indonesia
Demokrat Jakarta Distribusikan Bantuan bagi Warga Isolasi Mandiri

Bantuan itu berupa sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Dia memastikan, Partai Demokrat selalu berkoalisi dengan rakyat.

Hasil Tes Urine Pengemudi yang Lawan Arah di Tol JORR
Indonesia
Hasil Tes Urine Pengemudi yang Lawan Arah di Tol JORR

"Sudah-sudah (test urine), enggak ada pengaruh obat, narkoba atau apa," ujar Kepala Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono saat dikonfirmasi, Minggu (28/11).