Kepala BKN: Data Hasil TWK Pegawai KPK Ada di Dinas Psikologi AD dan BNPT Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

MerahPutih.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku pihaknya sudah tidak memiliki data hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Bima, hasil TWK telah diberikan ke lembaga antirasuah dalam bentuk hasil secara kumulatif dan bukan data perseorangan masing-masing individu.

"BKN menerima hasil TWK, hasilnya kumulatif semuanya, hasilnya dalam dokumen bersegel, saat ini hasil sudah di KPK, BKN sudah tidak punya dokumen itu," kata Bima di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6).

Baca Juga:

Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya tengah berupaya memenuhi permintaan yang dilayangkan 75 pegawai yang tak lulus asesmen TWK. Para pegawai itu meminta hasil asesmen TWK mereka melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

Terkait hal itu, Bima mengatakan data hasil TWK bersifat kumulatif dan agregat. Sehingga, data yang diminta pegawai KPK tidak ada di dalam data hasil TWK yang diberikan BKN kepada KPK.

"Yang diminta adalah hal-hal yang tidak ada dalam dokumen itu, karena ini dokumennya bersifat agregat, bukan detail orang per orang," ujarnya.

Menurut Bima, data yang diminta oleh para pegawai KPK itu berada di Dinas Psikologi Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Kalau kami minta, maka kami akan minta pada pemilik instrumen data-data itu karena instrumen tidak di kami. Kalau Indeks Moderasi Bernegara ada di Dinas Psikologi AD, profilingnya di BNPT,” jelas dia.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Bima mengaku sempat berkomunikasi dengan Dinas Psikologi AD dan BNPT. Kedua lembaga itu menyatakan bahwa hasil asesmen TWK pegawai KPK bersifat rahasia.

“Dinas Psikologi AD mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia, saya tanya BNPT kalau profiling bisa diminta enggak, ini profiling didapatkan dari suatu aktivitas intelijen sehingga menjadi rahasia negara,” ujar Bima.

“Jadi bukan saya yang menyampaikan rahasia tapi pemilik informasi itu. Karena saya sebagai asesor mempunyai kode etik, kalau menyampaikan yang rahasia bisa kena pidana,” sambung dia.

Baca Juga:

Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK

Meski bersifat rahasia, Bima melanjutkan informasi tersebut masih bisa dibuka bila ada putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan, pihak-pihak pelaksana dari masing-masing institusi tidak akan dinyatakan bersalah.

“Apakah bisa dibuka? Ya bisalah. Semua informasi di Indonesia ini bisa dibuka kalau ada ketetapan pengadilan supaya orang-orang yang memberi informasi ini tidak disalahkan,” pungkas Bima. (Pon)

Baca Juga:

Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Bakal Dalami Penggagas TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Targetkan Penanaman 1 Juta Kelapa Genjah
Indonesia
Jokowi Targetkan Penanaman 1 Juta Kelapa Genjah

Jokowi menyampaikan, gerakan menanam satu juta kelapa genjah di lahan yang tidak produktif ini sebagai salah satu solusi dan antisipasi mengatasi krisis pangan dan kelaparan.

Polisi Bongkar Sindikat Joki SBMPTN di Jawa Timur, Raup Untung Rp 6 Miliar
Indonesia
Polisi Bongkar Sindikat Joki SBMPTN di Jawa Timur, Raup Untung Rp 6 Miliar

"Dengan pendapatan sebesar Rp 6 miliar," papar Dedi.

Bela Moeldoko, Yusril Dicibir Anak Buah AHY
Indonesia
Bela Moeldoko, Yusril Dicibir Anak Buah AHY

Bergabungnya pengacara Yusril Ihza Mahendra di kubu Moeldoko mendapatkan cibiran dari Partai Demokrat.

Megawati Tegaskan PDIP Dukung Rakyat Lewati Pandemi COVID-19
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Dukung Rakyat Lewati Pandemi COVID-19

Bahwa bangsa Indonesia bisa bangkit, bangkit

Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan, Tuntut UMP hingga Pertanyakan UU Cipta Kerja

Titik aksi buruh terpusat di dekat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12).

PSI Jakarta Mulai Berburu Caleg Buat Bertarung di 2024
Indonesia
PSI Jakarta Mulai Berburu Caleg Buat Bertarung di 2024

Komite Seleksi Caleg yang terbentuk akan berjalan dengan nilai-nilai dasar PSI dengan mengedepankan partisipasi publik, transparansi, meritokrasi dan bebas dari mahar politik.

[HOAKS atau FAKTA]: Pebulu Tangkis Kevin Sanjaya Calon Pemimpin Partai Perindo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pebulu Tangkis Kevin Sanjaya Calon Pemimpin Partai Perindo

Berdasarkan hasil penelusuran Mafindo, adanya foto Kevin Sanjaya yang diklaim sebagai calon pemimpin masa depan dari Partai Perindo merupakan konten yang dimanipulasi.

Alasan Polisi Tahan Bahar bin Smith
Indonesia
Alasan Polisi Tahan Bahar bin Smith

Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong

Disebut Incar Kuning, KPK: Anak Bela Orangtua Itu Biasa
Indonesia
Disebut Incar Kuning, KPK: Anak Bela Orangtua Itu Biasa

KPK mempersilakan sekaligus menghormati yang bersangkutan maupun keluarganya yang lain untuk membela sesuai koridor hukum sebagai hak tersangka.

Indonesia Kirim Pesawat Tempur ke Australia
Indonesia
Indonesia Kirim Pesawat Tempur ke Australia

Latihan gabungan ini diikuti oleh 14 negara, akan berlangsung dari 20 Agustus hingga 8 September 2022.