'Kepak Sayap Kebhinnekaan' Diproduksi di Solo, Bambang Gage Cuan Maksimal Baliho Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan dipasang di Jalan Veteran, Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/8). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Publik akhir-akhir ini mulai menyoroti munculnya baliho dan billboard Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertuliskan 'Kepak Sayap Kebhinnekaan' dan tentang mematuhi PPKM yang dipasang di tengah pandemi COVID-19.

Baliho di sejumlah provinsi tersebut ternyata diproduksi di Kota Solo oleh Gage Design. Alhasil, omzet Gage Design mengalami lonjakan omzet di tengah pandemi COVID-19. Total ada 201 titik baliho dan billboard hasil produksinya dipasang di wilayah Sumatera, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Baca Juga

Puan Harap Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

"Pesanan terbanyak ada di wilayah Jawa Tengah. Khusus di Solo ada sebanyak 45 titik," ujar Pemilik Gage Design Solo, Bambang Nugroho alias Bambang Gage, Kamis (5/8).

Bambang juga membuat baliho dan billboard Ketua DPP PDIP itu di Aceh sebanyak 5 titik, Sumatera Barat ada 2 titik, dan Yogyakarta 12 titik. Sisanya disebar 34 kabupaten/kota di Jateng.

Ia mengatakan pesanan mengalir dari berbagai pihak. Namun, ia enggan menyebut daftar nama pemesan tersebut ke publik. "Saya tidak bisa menyebut nama yang memesan baliho dan billboard tersebut ke publik," kata dia.

Baliho Ketua DPR Puan Maharani bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan terpasang di Jalan Ronggowarsito, Rabu (4/8). (MP/Ismail)

Ia membeberkan yang memesan itu diantaranya dari anggota DPR, DPRD, kepala daerah dari PDIP. Bambang tidak memungkiri untuk membuat 201 titik baliho dan billboard ini besaran dana sampai ratusan miliar rupiah.

"Untuk harga bervariasi. Saya mencontohkan kisaran harga baliho dan billboard di tempat usaha sekitar Rp 11 juta hingga Rp 12 juta per bulan pemasangan," kata dia.

Baca Juga

Puan Minta Masyarakat Jaga Nyala Api Optimisme di Tengah Pandemi COVID-19

Ia menambahkan harga baliho di Aceh tidak sama dengan harga billboard di Solo, karena disana medannya berbeda sehingga biaya lebih mahal. Baliho dan billboard itu dipesan atau dipasang untuk dua bulan.

"Setelah kontrak habis diperpanjang atau tidak saya belum bisa memastikannya. Kami hanya ikuti perintah konsumen saja," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putra-Menantu Jokowi Unggul Telak di Pilkada Serentak
Indonesia
Putra-Menantu Jokowi Unggul Telak di Pilkada Serentak

Hasil quick count Pilkada Kota Medan sementara mengunggulkan pasangan nomor urut 2 Bobby Nasution dan Aulia Rachman.

Kapolri Sebut Vaksinasi Buruh di Banten Perlu Diperbanyak
Indonesia
Kapolri Sebut Vaksinasi Buruh di Banten Perlu Diperbanyak

TNI, Polri, relawan dan seluruh elemen masyarakat saling bahu-membahu

BNPT Beberkan Dua Strategi Kelompok Radikal Cuci Otak Generasi Milenial
Indonesia
BNPT Beberkan Dua Strategi Kelompok Radikal Cuci Otak Generasi Milenial

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen R. Ahmad Nurwakhid, menyebut, ada dua strategi kelompok radikal dalam upaya memecah belah bangsa.

Disdik DKI Ancam Tutup Sekolah Abai Prokes saat Uji Coba Tatap Muka
Indonesia
Disdik DKI Ancam Tutup Sekolah Abai Prokes saat Uji Coba Tatap Muka

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tidak segan-segan menghentikan uji coba belajar tatap muka di salah satu sekolah bila abai dalam protokol kesehatan.

Pemerintah Diminta Gunakan e-Procurement dalam Pengadaan Alkes Pendukung Vaksinasi
Indonesia
Pemerintah Diminta Gunakan e-Procurement dalam Pengadaan Alkes Pendukung Vaksinasi

KPK merekomendasikan pemerintah untuk mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY
Indonesia
Istana Tegaskan Tidak Perlu Jawab Surat AHY

Semuanya sudah diatur di dalam AD/ART

Kenapa Markis Kido Tak Dimakamkan di TMP Kalibata?
Indonesia
Kenapa Markis Kido Tak Dimakamkan di TMP Kalibata?

Markis Kido sendiri mendapatkan penghargaan Parama Kridha Utama Kelas I dari Presiden SBY

DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan
Indonesia
DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan

DPR menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berpotensi menghambat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam Hitungan Detik, Sriwijaya Air SJ 182 Hilang dari Radar
Indonesia
Dalam Hitungan Detik, Sriwijaya Air SJ 182 Hilang dari Radar

Manajer operasi langsung berkoordinasi dengan Basarnas, Bandara tujuan dan instansi terkait lainnya

Eks Gubernur DKI: Pak Anies Harus Dibantu Karena Kerja Tiga Tahun Belum Kelihatan
Indonesia
Eks Gubernur DKI: Pak Anies Harus Dibantu Karena Kerja Tiga Tahun Belum Kelihatan

Djarot juga mengaku rumahnya sempat mendapat 'kiriminan' air