Kendurnya Pengawasan PSBB DKI Dinilai karena Tekanan Para Pengusaha Operasi yustisi protokol kesehatan di wilayah Mampang Prapatan, Kamis (17/9/2020) (ANTARA/HO-Polsek Mampang Prapatan)

MerahPutih.com - Lemahnya pengawasan Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan PSBB disinyalir adanya desakan dari para pengusaha di ibu kota untuk mengamankan usaha mereka.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah perpandangan, jika pemerintah melakukan pengetatan pengawasan dan kegiatan mobilitas warga, akan berimbas pada pendapatan mereka. Sebab selama PSBB ketat, mereka sangat dirugikan.

"(Kendurnya pengawasan) karena tekanan para pelaku usaha juga. Mereka sudah kolaps itu, bangkrut jadi menyebabkan dia menekan," ucap Trubus saat dihubungi Merahputih.com, Rabu (24/2).

Baca Juga:

Anies Kembali Perpanjang PSBB Selama Dua Pekan Hingga 23 Februari

Kemudian juga, kata dia, melempemnya razia-razia aturan PSBB di lokasi rawan penyebaran COVID-19 karena sudah muncul program vaksinasi virus corona. Jadi masyarakat sudah diberi angin segar mengenai penanggulangan virus mematikan ini.

"Sudah ada vaksin juga," ucap pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti ini.

Ia pun menyesalkan, kinerja dari Gubernur Anies dan jajarannya yang sudah cuek menjalankan aturan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di RT 05/04, Petamburan, yang merupakan wilayah zona merah COVID-19 di Jakarta, Rabu (3/6). ANTARA FOTO/Akbar Nugr
Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di RT 05/04, Petamburan, yang merupakan wilayah zona merah COVID-19 di Jakarta, Rabu (3/6). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho

Trubus menilai, jika pemerintah lemah dalam pengawasan, dikhawatirkan kasus corona akan meningkat tajam. Sebab, warga abai menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Apalagi, saat ini musim hujan bakal ada pengungsi korban banjir yang berjubel di posko pengungsian.

"Kasusnya akan naik lagi, pengungsian itu gak ada prokes tuh," tuturnya.

Trubus juga berpendapat kalau tes COVID-19 atau testing, tracing, dan treatment (3T) yang dilakukan Pemprov DKI menurun dari pelaksanaan sebelumnya. Sehingga, angka positif kasus COVID-19 di DKI tak terlihat tinggi.

Baca Juga:

Perpanjang PSBB Diharapkan Bisa Hindari Penyebaran COVID-19 di Pengungsian

Hal ini juga kata Trubus, menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Jakarta terlihat berhasil. Padahal, warga yang menjalani tes corona oleh Pemprov DKI tak telalu banyak.

"Terus tes-tes 3T itu juga menurun makanya terjadi penurunan padahal itu angka-angka semu. Dinas DKI juga bilang menurun karena ada banjir," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Hadapi Libur Panjang Imlek, Anies Kembali Perpanjang PSBB 2 Pekan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polrestabes Bandung Amankan 10 Orang Terkait Kerusuhan di DPRD Jabar
Indonesia
Polrestabes Bandung Amankan 10 Orang Terkait Kerusuhan di DPRD Jabar

Polrestabes Bandung mengamankan 10 orang terduga ikut melakukan kerusuhan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (6/10)

Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar
Indonesia
Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Andy menyatakan menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan

Klaster Keluarga di Solo, 12 Orang Positif Corona usai Rayakan Ultah di Rumah
Indonesia
Klaster Keluarga di Solo, 12 Orang Positif Corona usai Rayakan Ultah di Rumah

"Sejumlah anggota keluarga kemudian menjalani uji swab. Hasilnya total ada 12 orang yang dinyatakan positif COVID-19," kata dia.

Terungkap, Asal Muasal Makam di Jalan Umum Pisangan Lama
Indonesia
Terungkap, Asal Muasal Makam di Jalan Umum Pisangan Lama

"Dulu ada kebun, tanah kosong yang diwakafkan menjadi pemakaman warga, lalu ke sini-sininya muncul kontrakan," ucap keluarga almarhum, Safitriani

Jakarta Pusat Siapkan Dua Kali Lipat Lokasi Pengungsian Korban Banjir
Indonesia
Jakarta Pusat Siapkan Dua Kali Lipat Lokasi Pengungsian Korban Banjir

Jakarta Pusat menyiapkan dua kali lipat lokasi penampungan pengungsi sebagai antisipasi terjadi banjir akibat intensitas curah hujan tinggi.

DPR: RUU Minol Tak Boleh Bertentangan dengan UU Ciptaker
Indonesia
DPR: RUU Minol Tak Boleh Bertentangan dengan UU Ciptaker

Politisi Golkar itu mengingatkan, dalam aspek perdagangan, pendapatan negara dari minuman beralkohol terbilang tinggi atau sekitar Rp5 triliun setiap tahun.

Kejagung Masih Hitung Jumlah Dugaan Gratifikasi yang Diterima Jaksa Pinangki
Indonesia
Kejagung Masih Hitung Jumlah Dugaan Gratifikasi yang Diterima Jaksa Pinangki

Dugaan tindak pidana yang terjadi adalah penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri

Kampus di DIY Wajib Bentuk Satgas Penanganan COVID-19
Indonesia
Kampus di DIY Wajib Bentuk Satgas Penanganan COVID-19

pembentukan Satgas ini untuk mempermudah pendataan dan pengawasan keluar masuk mahasiswa.

Jelang Akhir Tahun Pinjaman Buat BUMN Bakal Dicairkan
Indonesia
Jelang Akhir Tahun Pinjaman Buat BUMN Bakal Dicairkan

Realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp383,01 triliun atau 55,1 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 9 November 2020.

Komnas HAM Diminta Independen dalam Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Diminta Independen dalam Kasus Penembakan Laskar FPI

Keluarga datang ke Komnas HAM untuk memberikan bukti baru dan keterangan terkait tewasnya enam orang yang tengah mengawal Rizieq Shihab itu.