Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi di DKI Tak Akan Langsung Ditilang Ilustrasi: Polisi menilang pengendara yang melanggar ketentuan Ganjil Genap di Jalan Raya Tomang, Jakarta Barat, Jumat (29/10/2021). ANTARA / Walda

Merahputih.com - Polisi menegaskan tak akan langsung melakukan teguran maupun penilangan terhadap kendaraan yang tak lolos uji emisi atau belum mengikuti uji emisi di wilayah DKI Jakarta.

Polisi masih akan terlebih dulu memberikan sosialisasi sebelum nantinya dimulai penindakan. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum paham terkait uji emisi kendaraan.

Baca Juga:

Awas, Kendaraan tak Lolos Uji Emisi akan Kena Denda

"Sanksi kan ada berbagai macam ada tilang, ada teguran. Kalau kita lihat trennya, kita akan lebih terapkan teguran dulu sebelum terapkan sanksi," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/11).

Pemberian sanksi tilang merupakan opsi terakhir dalam pemberlakuan uji emisi kendaraan ini. Polisi akan memaksimalkan teguran setelah dilakukan sosialisasi.

"Sampai kendaraan-kendaraan sudah melakukan uji emisi di bengkel yang sudah tersertifikasi atau di Dinas Lingkungan Hidup," imbuhnya.

Ilustrasi uji emisi (Foto: istimewa)

Pemberian sanksi akan dimulai jika 50 persen dari total kendaraan yang masuk ke Jakarta sudah lolos uji emisi. "Intinya, penindakan tilang adalah kelanjutan dari tahap sosialisasi, tahap teguran, hingga akhirnya ke tindakan secara tilang," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan kendaraan untuk mengikuti uji emisi kendaraan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Adapun ketentuan uji emisi ini berlaku untuk seluruh kendaraan roda dua dan roda empat.

Nantinya, kendaraan yang belum ikut uji emisi dan tak lolos uji emisi akan mendapatkan penindakan baik berupa teguran hingga tilang. Untuk tilang sendiri baru mulai berlaku 13 November 2021 mendatang.

Baca Juga

Pemerintah Janji Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Energi Bersih

Para pelanggar akan dikenai Pasal 285 dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun besaran denda maksimal untuk sepeda motor yang tidak melakukan uji emisi sebesar Rp 250 ribu, sementara kendaraan roda empat terkena denda maksimal Rp 500 ribu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba
Indonesia
PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dorong Kejaksaan lakukan kasasi agar peyelundup narkoba tetap di hukum mati.

Eks Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie Cabut Gugatan Terhadap AHY
Indonesia
Eks Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie Cabut Gugatan Terhadap AHY

Mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie, memutuskan untuk mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kasus Rahmat Effendi, KPK Periksa Sekda Kota Bekasi
Indonesia
Kasus Rahmat Effendi, KPK Periksa Sekda Kota Bekasi

Tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati.

KPK Tetapkan Walkot dan Sekda Tanjungbalai Tersangka Suap Jual Beli Jabatan
Indonesia
KPK Tetapkan Walkot dan Sekda Tanjungbalai Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai tahun 2019.

Sepekan Mendatang Indonesia Alami Cuaca Ekstrem, Masyarakat Diminta Waspada
Indonesia
Sepekan Mendatang Indonesia Alami Cuaca Ekstrem, Masyarakat Diminta Waspada

BMKG meminta warga untuk selalu waspada potensi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia, selama sepekan ke depan mulai 10-17 Mei 2021.

Operasikan Tol Anyar, Jasa Marga Catatkan Pendapatan Usaha Naik 0,80 Persen
Indonesia
Operasikan Tol Anyar, Jasa Marga Catatkan Pendapatan Usaha Naik 0,80 Persen

Perseroan mencatat EBITDA sebesar Rp1,93 triliun, tumbuh 1,74 persen atau Rp33 miliar dibandingkan dengan kuartal I tahun lalu sebesar Rp1,9 triliun.

Empat Hakim MK 'Bela' 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Indonesia
Empat Hakim MK 'Bela' 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

"Yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat”," kata Saldi Isra dalam sidang yang disiarkan di Chanel YouTube MK, Selasa (31/8).

Anak Buah Anies Ungkap Kasus Pertama Omicron di Jakarta
Indonesia
Anak Buah Anies Ungkap Kasus Pertama Omicron di Jakarta

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menegaskan bahwa kasus pertama varian baru COVID-19 Omicron bukan warga Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat.

Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor
Indonesia
Kades Korupsi Kecil Tak Dipenjara, Pimpinan KPK Harus Serius Baca UU Tipikor

Selain itu praktik korupsi tidak bisa dinilai besar atau kecil hanya dengan melihat jumlah uangnya saja

Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021
Indonesia
Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021

"Kebijakan adalah prolegnas dievaluasi per semester maka lihat perkembangan selanjutnya (rencana memasukkan RUU ITE dalam Prolegnas 2021)," ujar Yasonna.