Kendaraan Paling Diwaspadai Menhub Saat Masa Libur Nataru Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada Rabu (1/12/2021). ANTARA/Adimas Raditya.

MerahPutih.com - Guna mencegah lonjakan pada masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, pemerintah memberlakukan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Aturan itu berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri sudah meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi. Terutama pada masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Baca Juga:

PPKM Level 3 Nataru, Polri Dirikan Posko di Seluruh Pintu Tol

"Selain manajemen angkutan umum, juga perlu diwaspadai potensi pergerakan dengan mobil pribadi dan motor. Jumlahnya sangat banyak dan relatif susah dikendalikan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (1/12).

Kemenhub mengantisipasi pelaku perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dengan menerapkan sistem ganjil-genap di wilayah aglomerasi, jalan tol, Ibukota Provinsi, area tempat wisata, dan wilayah-wilayah yang berpotensi adanya peningkatan pergerakan.

Penerapan ganjil-genap direncanakan akan diterapkan di ruas jalan tol Tangerang-Merak, Bogor-Ciawi-Cigombong, Cikampek-Palimanan-Kanci, dan Cikampek-Padalarang-Cileunyi mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.

Baca Juga:

PPKM Level 3 Nataru Diterapkan agar Peristiwa Juli 2021 Tak Terulang

Ia juga meminta Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai kebutuhan dan masing-masing daerah.

"Biasanya kalau diterapkan ganjil-genap, pergerakan bisa turun sampai 30 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan, pembatasan diterapkan bagi kendaraan angkutan umum darat dengan jumlah armada yang beroperasi 50 persen dari yang diizinkan, serta kapasitas maksimal sebesar 70 persen dari jumlah tempat duduk yang tersedia.

Sementara itu, bagi angkutan penyeberangan dilakukan pembatasan operasional dengan kapasitas maksimal 70 persen dari tempat duduk yang disediakan.

Kemudian angkutan barang tidak dilakukan pembatasan operasional, namun jika diperlukan pembatasan maka dengan diskresi Kepolisian dapat dilaksanakan.

Baca Juga:

Jelang PPKM Level 3 Nataru, Kota Bandung Test Acak 5000 Orang Per Hari

Ia menegaskan, operator transportasi juga diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Yang penting nanti kita akan mengadakan tes acak ketaatan pelaku perjalanan atas dokumen persyaratan perjalanan dan melakukan tes antigen," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ojo Dibandingke Dinyanyikan di Ajang Pencarian Bakat Luar Negeri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ojo Dibandingke Dinyanyikan di Ajang Pencarian Bakat Luar Negeri

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan video cuplikan dari sebuah ajang pencarian bakat di luar negeri.

KPK Mulai Usut Dugaan Pemberian Uang Terkait Perizinan Usaha di Sidoarjo
Indonesia
KPK Mulai Usut Dugaan Pemberian Uang Terkait Perizinan Usaha di Sidoarjo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan gratifikasi di Pemkab Sidoarjo, Kamis (24/3). Para saksi diperiksa untuk mengusut dugaan pemberian uang agar perizinan usaha dapat diperoleh di Sidoarjo.

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi PT Taspen
Indonesia
Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi PT Taspen

Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwa Taspen periode 2017—2020.

Pemda Wajib Cairkan 2 Persen DAU dan DBH  Untuk Bansos dan Kendalikan Inflasi
Indonesia
Pemda Wajib Cairkan 2 Persen DAU dan DBH Untuk Bansos dan Kendalikan Inflasi

Pemda diberikan kewenangan membuat program yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sehingga dampak dari inflasi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ke Jatim, Jokowi Resmikan 2 Bendungan di Trenggalek dan Bojonegoro
Indonesia
Ke Jatim, Jokowi Resmikan 2 Bendungan di Trenggalek dan Bojonegoro

Pemerintah pusat, membangun empat bendungan di Provinsi Jawa Timur pada 2021. Bendungan Tukul telah diresmikan oleh Jokowi pada 14 Februari 2021.

Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Miliki Harta Kekayaan Rp 4.1 Miliar
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Miliki Harta Kekayaan Rp 4.1 Miliar

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat merahputih.com pada Rabu (27/4), Ade Yasin memiliki harta Rp 4,1 miliar.

Capres Pilihan Wakil Anies di Pilpres 2024
Indonesia
Capres Pilihan Wakil Anies di Pilpres 2024

Ditanya soal rekan kerjanya di Pemprov DKI, Anies Baswedan yang dikabarkan juga akan maju di Pilpres dua tahun mendatang, Riza dengan tegas tetap mendukung Prabowo.

Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri
Indonesia
Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ekonomi syariah Indonesia berkembang cukup pesat meski di masa pandemi COVID-19.

PPKM Dihentikan jika WHO Nyatakan Pandemi Berakhir
Indonesia
PPKM Dihentikan jika WHO Nyatakan Pandemi Berakhir

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tetap diterapkan hingga saat ini.