Kendala Komnas HAM Rampungkan Dugaan Pelanggaran HAM TWK KPK KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga kini masih merampungkan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

"(Penyelidikan) Belum rampung. Ini masih konsolidasi akhir dan mulai menyusun laporan akhir, "kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, saat dikonfirmasi, Selasa (27/7).

Baca Juga:

Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama

Komnas HAM sebelumnya menjanjikan akan menyampaikan rekomendasi pada akhir bulan ini.Anam mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi tim penyelidikan. Salah satunya karena pandemi COVID-19.

"Kendalanya karena situasi COVID ini. Kami tidak berkumpul untuk penulisan, padahal penting sekali kumpul menulis dan saling croschekes," ujarnya.

Pegawai KPK.(Foto: Antara)
Pegawai KPK.(Foto: Antara)

Anam mengatakan pihaknya akan mengupayakan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK pegawai KPK rampung pada awal Agustus.

"Kami upayakan awal Agustus sudah bisa publikasi. Karena proses penulisan dan detail faktual sudah jalan," kata Anam.

Baca Juga:

Kepala BKN: Data Hasil TWK Pegawai KPK Ada di Dinas Psikologi AD dan BNPT

Diketahui, Komnas HAM telah memeriksa sejumlah pihak, di antaranya Pimpinan KPK Nurul Ghufron dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana.

Selain itu, Komnas HAM juga telah memeriksa empat mantan Pimpinan KPK. Mereka yakni Mochammad Jasin, Abraham Samad, Saut Situmorang dan Bambang Widjojanto. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diskon Pajak Berlanjut Sampai Tengah Tahun 2022
Indonesia
Diskon Pajak Berlanjut Sampai Tengah Tahun 2022

Presiden Jokowi, juga menyetujui "front loading" bantuan sosial, termasuk memberikan dana Rp 600 ribu bagi penduduk miskin ekstrem.

Negara Dinilai Keluarkan Anggaran untuk Ibu Kota Baru, Tapi Tak Bebani APBN
Indonesia
Negara Dinilai Keluarkan Anggaran untuk Ibu Kota Baru, Tapi Tak Bebani APBN

Jelas kita berpegangan kepada rancangan undang-undang yang nantinya akan menjadi undang-undang

Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Nataru Tak Terjadi
Indonesia
Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Nataru Tak Terjadi

Pemerintah memberikan kabar baik penanganan COVID-19 setelah Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

KPK Bakal Gelar Perkara Kasus Durian yang Diduga Seret Cak Imin
Indonesia
KPK Bakal Gelar Perkara Kasus Durian yang Diduga Seret Cak Imin

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak bakal meminta tim penyidik untuk melakukan gelar perkara kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus 'kardus durian'.

Polresta Surakarta Terjunkan 5.000 Personel Amankan Pernikahan Kaesang-Erina
Indonesia
Polresta Surakarta Terjunkan 5.000 Personel Amankan Pernikahan Kaesang-Erina

olresta Surakarta, Jawa Tengah menerjunkan sebanyak 5.000 personel untuk mengamankan kegiatan ngunduh mantu dan resepsi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono, Minggu (11/12). Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup dengan melibat stuasi di lapangan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Tak akan Biarkan Anies Lepas Saham Bir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Jakarta Tak akan Biarkan Anies Lepas Saham Bir

Penjualan saham bir di PT Delta Djakarta yang akan dilakukan Pemerintah DKI Jakarta tak akan terealisasi, jika Prasetyo Edi Marsudi masih menjabat sebagai Ketua DPRD.

Publik Silakan Tempuh Jalur Hukum jika Tak Puas dengan KUHP Baru
Indonesia
Publik Silakan Tempuh Jalur Hukum jika Tak Puas dengan KUHP Baru

Bambang Pacul mempersilakan kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan kehadiran KUHP baru untuk menempuh jalur hukum.

Kapasitas Supermarket dan Pasar Kini Boleh 100 Persen
Indonesia
Kapasitas Supermarket dan Pasar Kini Boleh 100 Persen

Pemerintah melalui Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2022 mengeluarkan kebijakan terbaru soal PPKM untuk wilayah di Jawa dan Bali.

Polri Wacanakan SIM C Khusus Untuk Ojek Online dan Kurir
Indonesia
Polri Wacanakan SIM C Khusus Untuk Ojek Online dan Kurir

Polri mewacanakan adanya SIM C khusus untuk pengemudi ojek online dan ekspedisi (kurir) roda dua.

Sosok Figur yang Dilirik PKS untuk Pilpres 2024
Indonesia
Sosok Figur yang Dilirik PKS untuk Pilpres 2024

Partai dakwah itu sudah melirik sejumlah figur dengan kepemilikan elektabilitas tinggi untuk bisa diusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024,