Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin Rapat Evaluasi Percepatan Penanganan COVID-19 di Semarang, Senin (18-1-2021). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Bupati Kendal Mirna Annisa agar segera menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya Pemkab Kendal yang belum membuat regulasi itu guna mengurangi jumlah kasus COVID-19.

"Kami coba evaluasi soal PPKM, saya terima kasih karena dari seluruh kabupaten/kota di Jateng, hanya tinggal satu saja yang belum membuat regulasi, yakni Kendal. Saya harap Bupati Kendal segera mengeluarkan aturan sehingga seluruh Jateng mendukung program PPKM ini," katanya di Semarang, Senin (19/1).

Baca Juga:

Sepekan PPKM di Solo, 150 Pelaku Usaha Dapat Surat Peringatan Pertama

Ganjar menyampaikan apresiasi kepada sejumlah bupati/wali kota yang dengan kesadarannya ikut menerapkan PPKM meskipun beberapa daerah itu tidak termasuk daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengetatan.

"Kemarin Batang ikut, Jepara sudah oke, tinggal Kendal saja yang belum. Saya harap Kendal segera menerapkan karena ini bagian dalam menjaga kesehatan masyarakat dan agar COVID-19 bisa segera tertangani," ujarnya seperti dikutip Antara.

Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Alun-Alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dibatasi oleh pemerintah daerah hingga pukul 20.00 WIB seiring diberlakukannya PPKM, Kamis malam (14/1/2021). (ANTARA/Kutnadi)
Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Alun-Alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dibatasi oleh pemerintah daerah hingga pukul 20.00 WIB seiring diberlakukannya PPKM, Kamis malam (14/1/2021). (ANTARA/Kutnadi)

Menyinggung soal dampak penerapan PPKM setelah sepekan berjalan, Ganjar menyebut belum begitu terasa karena sampai saat ini masih ada peningkatan kasus COVID-19 di Jateng.

"Namun, beberapa kegiatan masyarakat yang sifatnya berkerumun sudah mulai berkurang. Maka, ini harus didorong terus, tidak boleh abai protokol kesehatan. Dalam seminggu terakhir ini sampai 25 Januari, pengetatan harus terus dilakukan," katanya.

Saat awal-awal PPKM diberlakukan, lanjut Ganjar, terjadi sejumlah gesekan di antara masyarakat sehingga pihaknya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan aturan agar semua bisa melaksanakan PPKM dengan baik.

Baca Juga:

PPKM Diberlakukan, Kunjungan Wisatawan ke Bantul Turun 50%

Sementara itu, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, 11-25 Januari dinilai sudah tepat dan memerlukan dukungan masyarakat serta dunia usaha, agar kebijakan tersebut sukses menekan kasus COVID-19.

Pakar kesehatan masyarakat dr Hermawan Saputra, di Jakarta, Senin, menilai pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait COVID-19 sebenarnya sudah cukup baik, karena pandemi sudah berlangsung sekitar 11 bulan. Yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19.

"Bahwa kasus positif ini memang akan terus meningkat, karena tidak setiap warga masyarakat ini memiliki kedisiplinan," kata dr Hermawan. (*)

Baca Juga:

PPKM di DKI, Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Turun 4 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2,5 Juta Peserta Kartu Prakerja 2021 Sudah Terima Intensif
Indonesia
2,5 Juta Peserta Kartu Prakerja 2021 Sudah Terima Intensif

Setelah menyelesaikan pelatihan, penerima manfaat akan mendapatkan insentif

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

Uang itu disita saat penyidik memeriksa Syammy Dusman sebagai saksi dalam kasus suap benur pada Selasa (23/3) kemarin. Dia diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Polresta Surakarta Tutup 6 Jalanan Kawasan Bisnis
Indonesia
Polresta Surakarta Tutup 6 Jalanan Kawasan Bisnis

Penutupan jalan tersebut dilakukan seiring dengan masih tingginya mobilitas warga di tengah penetapan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kemenkeu Upayakan Keterjangkauan Harga dan Pasokan Vaksin COVID-19 di 2022
Indonesia
Kemenkeu Upayakan Keterjangkauan Harga dan Pasokan Vaksin COVID-19 di 2022

Sebanyak 116 juta dari total 130 juta dosis vaksin COVID-19 di Indonesia telah didistribusikan menuju daerah. Saat ini, selisih sekitar 5,3 juta dosis vaksin saat ini masih tersimpan sebagai persediaan di pemerintah pusat.

Sebagian Wilayah Jawa dan Sumatera Berpotensi Hujan Lebat
Indonesia
Sebagian Wilayah Jawa dan Sumatera Berpotensi Hujan Lebat

Sirkulasi siklonik lainnya juga terpantau di perairan barat Sumatera Utara

Satgas Nemangkawi Tangkap Buronan Separatis Papua Terlibat Pencurian Senjata
Indonesia
Satgas Nemangkawi Tangkap Buronan Separatis Papua Terlibat Pencurian Senjata

Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi menangkap satu daftar pencarian orang (DPO) kelompok separatis dan teroris (KST) Papua, Kopengga Enumbi.

Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 81 Ribu orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 81 Ribu orang

Perkembangan jumlah pasien rawat inap di RSD Wisma Atlet tower 4, 5, 6 dan 7 total 1.152 orang

[HOAKS atau FAKTA]: Masker Mengandung Bahan Kimia Penyebab Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Masker Mengandung Bahan Kimia Penyebab Kanker

Beredar di aplikasi WhatsApp informasi yang menyebutkan bahwa masker mengandung partikel bahan kimia yang bisa menjadi penyakit kanker.

 Pemkot Bandung Akui Data Vaksinasi Tercecer
Indonesia
Pemkot Bandung Akui Data Vaksinasi Tercecer

"Jika memperhitungkan ketersediaan vaksin, jumlah vaksinator, dan kecepatan penyuntikan kepada masyarakat, insya allah target akan tuntas pada tahun ini," ujar Oded.

HUT ke-76, TNI Renovasi 10 Rumah Warga Kurang Mampu
Indonesia
HUT ke-76, TNI Renovasi 10 Rumah Warga Kurang Mampu

"Kami berikan kado rumah tidak layak huni yang telah direnovasi pada 10 warga. Biaya renovasi setiap rumah mencapai Rp 20 juta ini," kata dia.