Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin Rapat Evaluasi Percepatan Penanganan COVID-19 di Semarang, Senin (18-1-2021). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Bupati Kendal Mirna Annisa agar segera menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya Pemkab Kendal yang belum membuat regulasi itu guna mengurangi jumlah kasus COVID-19.

"Kami coba evaluasi soal PPKM, saya terima kasih karena dari seluruh kabupaten/kota di Jateng, hanya tinggal satu saja yang belum membuat regulasi, yakni Kendal. Saya harap Bupati Kendal segera mengeluarkan aturan sehingga seluruh Jateng mendukung program PPKM ini," katanya di Semarang, Senin (19/1).

Baca Juga:

Sepekan PPKM di Solo, 150 Pelaku Usaha Dapat Surat Peringatan Pertama

Ganjar menyampaikan apresiasi kepada sejumlah bupati/wali kota yang dengan kesadarannya ikut menerapkan PPKM meskipun beberapa daerah itu tidak termasuk daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengetatan.

"Kemarin Batang ikut, Jepara sudah oke, tinggal Kendal saja yang belum. Saya harap Kendal segera menerapkan karena ini bagian dalam menjaga kesehatan masyarakat dan agar COVID-19 bisa segera tertangani," ujarnya seperti dikutip Antara.

Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Alun-Alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dibatasi oleh pemerintah daerah hingga pukul 20.00 WIB seiring diberlakukannya PPKM, Kamis malam (14/1/2021). (ANTARA/Kutnadi)
Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Alun-Alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dibatasi oleh pemerintah daerah hingga pukul 20.00 WIB seiring diberlakukannya PPKM, Kamis malam (14/1/2021). (ANTARA/Kutnadi)

Menyinggung soal dampak penerapan PPKM setelah sepekan berjalan, Ganjar menyebut belum begitu terasa karena sampai saat ini masih ada peningkatan kasus COVID-19 di Jateng.

"Namun, beberapa kegiatan masyarakat yang sifatnya berkerumun sudah mulai berkurang. Maka, ini harus didorong terus, tidak boleh abai protokol kesehatan. Dalam seminggu terakhir ini sampai 25 Januari, pengetatan harus terus dilakukan," katanya.

Saat awal-awal PPKM diberlakukan, lanjut Ganjar, terjadi sejumlah gesekan di antara masyarakat sehingga pihaknya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan aturan agar semua bisa melaksanakan PPKM dengan baik.

Baca Juga:

PPKM Diberlakukan, Kunjungan Wisatawan ke Bantul Turun 50%

Sementara itu, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, 11-25 Januari dinilai sudah tepat dan memerlukan dukungan masyarakat serta dunia usaha, agar kebijakan tersebut sukses menekan kasus COVID-19.

Pakar kesehatan masyarakat dr Hermawan Saputra, di Jakarta, Senin, menilai pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait COVID-19 sebenarnya sudah cukup baik, karena pandemi sudah berlangsung sekitar 11 bulan. Yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19.

"Bahwa kasus positif ini memang akan terus meningkat, karena tidak setiap warga masyarakat ini memiliki kedisiplinan," kata dr Hermawan. (*)

Baca Juga:

PPKM di DKI, Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Turun 4 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Ingin Polemik Kehalalan Vaksin COVID Tidak Terjadi
Indonesia
Wapres Ingin Polemik Kehalalan Vaksin COVID Tidak Terjadi

Bio Farma dan Sinovac Biotech tengah melakukan uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19, yang melibatkan 1.600 orang.

Ditutup Setelah Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Indogrosir Sleman Dibuka Kembali
Indonesia
Ditutup Setelah Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Indogrosir Sleman Dibuka Kembali

Pemkab mengizinkan Indogrosir beroperasi kembali sejak 10 Juni 2020.

Mulai Hari Ini, Layanan TransJakarta Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Mulai Hari Ini, Layanan TransJakarta Sampai Jam 10 Malam

Untuk pelanggan yang akan naik di halte lain yang rusak berat seperti Halte Sawah Besar, Halte Senen arah Harmoni, dan Halte Sarinah; TransJakarta akan menyediakan layanan bus yang memiliki alat pembayaran Tap On Bus (TOB).

Pulihkan Ekonomi, UMKM Sudah Nikmati Penjaminan Kredit
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, UMKM Sudah Nikmati Penjaminan Kredit

Pemerintah sendiri mengalokasikan Rp695,20 triliun, sebanyak Rp123,46 triliun diantaranya untuk mendukung UMKM.

Disnaker DKI Minta MNC Group Bayarkan Pesangon 17 Karyawan
Indonesia
Disnaker DKI Minta MNC Group Bayarkan Pesangon 17 Karyawan

Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 2627/-1.835.3 Disnaker Jakarta Pusat tertanggal 6 November 2020.

Update Kasus Corona DKI: 3.351 Positif, Pasien Sembuh 291 
Indonesia
Update Kasus Corona DKI: 3.351 Positif, Pasien Sembuh 291 

ODP berjumlah 5.800 orang, 5.215 sudah selesai dipantau dan 585 masih dipantau.

Tujuh Provinsi dan Puluhan Kabupaten Tetapkan Status Siaga Darurat Corona
Indonesia
Tujuh Provinsi dan Puluhan Kabupaten Tetapkan Status Siaga Darurat Corona

Ada juga 16 provinsi dan 86 kabupaten/kota telah membentuk gugus tugas penangan wabah COVID-19.

Listyo Sigit Bukti Regenerasi Polri Berjalan, Kompolnas: Sejarah Mencatat Ini
Indonesia
Listyo Sigit Bukti Regenerasi Polri Berjalan, Kompolnas: Sejarah Mencatat Ini

Kompolnas dalam memberikan pertimbangan soal calon-calon Kapolri merujuk pada kriteria calon Kapolri sesuai Pasal 11 Ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2002

Massa Makin Beringas, Kericuhan Meluas hingga Tugu Tani dan Menteng
Indonesia
Massa Makin Beringas, Kericuhan Meluas hingga Tugu Tani dan Menteng

Massa yang terdorong dari Thamrin, merembet hingga ke sejumlah penjuru.

Datangi Laboratorium Penanganan COVID-19, Wagub DKI Peringatkan Tak Ada Main Harga Swab Test
Indonesia
Datangi Laboratorium Penanganan COVID-19, Wagub DKI Peringatkan Tak Ada Main Harga Swab Test

Ahmad Riza Patria meninjau Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta dan Rumah Sakit (RS) Yarsi di Cempaka Putih.