Kenapa Harus Cek dan Bayar PBB Secara Online

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 15 Februari 2019
Kenapa Harus Cek dan Bayar PBB Secara Online

Ilustrasi PBB

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

SALAH satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot pendapatan negara adalah mempermudah layanan pembayaran pajak, terutama PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Pasalnya, PBB ini memberikan pendapatan yang begitu signifikan bagi negara. Untuk itu, pemerintah memberikan fasilitas cek PBB online. Pembayaran pun bisa dilakukan secara online.

slip pbb
Iustrasi

Selain untuk menggenjot pendapatan negara, cara ini dilakukan untuk mendorong transparansi serta menghindarkan dari praktik korupsi pada oknum pemerintahan. Hal ini disebabkan WP atau wajib pajak bisa cek PBB online sehingga mereka tahu berapa pajak yang harus mereka bayarkan.

Anda ingin tahu bagaimana cara cek serta bayar PBB secara online?

Mudahnya Cek PBB Online

Hampir semua pemerintah daerah sudah meluncurkan website agar masyarakat bisa cek PBB secara online, terutama pemerintah di kota-kota besar seperti Jakarta. Apakah Anda bisa membayar pajak di wilayah Anda secara online? Sebaiknya Anda cek di internet. Masukkan saja kata kunci cek PBB online serta kota di mana Anda tinggal. Anda akan diarahkan ke situs pemerintah kota jika mereka sudah memiliki sistem pengecekan serta pembayaran PBB secara online.

Lalu, ikuti langkah-langkah berikut ini setelah Anda menemukan situs pemerintah penyedia layanan cek PBB secara online.

-Masukkan NOP
NOP singkatan dari Nomor Obyek Pajak. Di mana Anda bisa mendapatkan NOP? Anda bisa lihat di SPPT tahun lalu. Di sana ada NOP.

cek pbb online
Form PBB

-Pilih Tahun Pajak

Setelah memasukkan NOP, silakan masukkan tahun pajak. Lalu klik Search. Anda akan menemukan berapa jumlah pajak yang harus Anda bayarkan.

Cek PBB online sangat mudah, bukan?

Bagaimana jika ternyata NOP tidak ditemukan? Kasus semacam ini sangat mungkin terjadi. Bisa saja di tahun-tahun sebelumnya, Anda bisa membayar pajak. Dan Anda sangat taat terhadap pajak. Akan tetapi, tahun ini, Anda ingin mengecek PBB online tapi NOP tidak teridentifikasi.

Masalah tersebut mungkin saja terjadi jika ada pembentukan wilayah baru. Akibatnya, perubahan terjadi sehingga NOP Anda tidak teridentifikasi.

cek pajak bumi bangunan
Cara bayar PBB Online

Bagaimana jika ini terjadi? Anda hanya perlu melakukan konfirmasi kepada pihak Dispenda di mana Anda memiliki tanah atau bangunan. Jika cara ini tidak berhasil, ada opsi lain. Yaitu melakukan pendaftaran lagi. Anda harus mengisi Formulir Pemberitahuan Obyek Pajak atau SPOP. Anda tidak perlu khawatir karena pendaftaran ulang ini tidak akan mengubah legalitas kepemilikan Anda.

Setelah mendaftaran selesai, Anda bisa cek PBB online serta melakukan pembayaran lagi.

Bayar PBB Online Bisa Dilakukan Kapan Saja

Bukan hanya fasilitas cek PBB secara online saja yang bisa Anda lakukan. Anda juga bisa melakukan pembayaran secara online. Dulu, kebanyakan orang melakukan pembayaran PBB di kantor kelurahan. Kini, Anda bisa lakukan sendiri.

Bagaimana caranya? Sebelumnya, Anda harus tahu tidak semua bank memberikan fasilitas pembayaran PBB online. Sampai saat ini, hanya Bank BCA, Bank Bukopin, Bank Bumiputera, Bank Jatim, dan Bank DKI yang menyediakan layanan bayar PBB online.

Jadi, bank mana yang akan Anda gunakan? Setelah Anda tentukan bank mana yang Anda ingin pilih, Anda bisa cari ATM bank tersebut. Lalu, ikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Masukkan kartu ATM Anda serta PIN
2. Cari menu pembayaran
3. Cari menu pajak
4. Masukkan NOP yang Anda gunakan juga untuk cek PBB Online
5. Masukkan tahun pajak
Anda akan mendapatkan informasi detail mengenai obyek pajak, jumlah tagihan yang harus Anda bayar, serta identitas WP. Pastikan Anda cek identitas WP sesuai dengan yang ada di SPPT.
6. Lakukan pembayaran dengan meng klik tombol bayar
7. Selesai

Mudah, kan?

Karena sudah begitu mudah, sangat disayangkan jika masih ada WP yang tidak taat pajak. Kini, sudah tidak ada lagi alasan sulit membayar pajak. Bahkan, Anda tidak perlu lagi keluar rumah jika Anda menggunakan BCA dan melakukan pembayaran melalui internet banking.

Berikut ini cara bayar PBB online dengan menggunakan internet banking BCA.
1. Buka browser internet
2. Ketik www.klikbca.com
3. Login dengan memasukkan username serta password Anda
4. Klik bagian payment atau pembayaran
5. Cari bagian tax atau pajak
Di sana, ada jenis pajak yang harus Anda bayar. Pilih PBB
6. Masukkan NOP
7. Lakukan pembayaran

Sayangnya, Anda tidak mendapatkan rekening koran jika Anda melakukan pembayaran melalui internet banking. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Bank bisa mengeluarkan rekening koran jika Anda meminta. Bisa saja Anda membutuhkan itu untuk syarat tertentu seperti pengajuan kartu kredit atau yang lainnya

Yang pasti, dengan adanya sistem cek PBB online dan pembayaran pun bisa dilakukan secara online, masyarakat kini semakin dipermudah. Mereka bisa melakukan pembayaran PBB kapan saja. Tidak perlu mengantri di pagi hingga sore hari. Tidak perlu pula menunggu adanya petugas kelurahan untuk melakukan penarikan PBB.

bayar pbb
Ilustrasi

Meskipun demikian, tidak berarti semua orang mau bayar pajak. Masih ada saja yang tidak taat pajak. Karena pada dasarnya, mau tidaknya membayar pajak bukan ditentukan mudah atau tidaknya melakukan pembayaran melainkan kesadaran.

Untuk itu, pemerintah seharusnya mencoba memberikan penjelasan mengenai pentingnya taat pajak, selain menyiapkan fasilitas yang mempermudah WP untuk membayar pajak. Setelah adanya sistem cek PBB Online, mungkin suatu saat nanti ada teknologi baru, yaitu sistem auto payment pembayaran pajak. Jadi, tidak perlu lagi WP melakukan pembayaran tapi sistem otomatis mengambil uang dari akun bank WP sesuai dengan tagihan PBB mereka. (Futuready)

#Pajak
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Fatwa MU memutuskan jika pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang huni, tidak mencerminkan keadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Indonesia
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Indonesia
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
restitusi pajak tercatat sebesar Rp 340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp 93,80 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Indonesia
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
BPKB hanya wajib saat perpanjangan 5 tahun
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Indonesia
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Pemprov DKI mengusulkan pencabutan insentif pajak kendaraan listrik 0 persen karena hilangkan potensi pendapatan daerah hingga Rp2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Indonesia
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Bendahara Negara itu juga membantah anggapan bahwa penyidikan ini merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' yang ia lakukan di Ditjen Pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Indonesia
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Penegakan hukum diperlukan untuk menjaga integritas DJP.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Indonesia
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
peluang tersebut harus dibarengi kepatuhan penuh dari pelaku UMKM dalam melaporkan omzet usaha mereka.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
 Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Indonesia
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Ada satu wajib pajak yang dalam proses penyanderaan dan 59 wajib pajak sedang dalam proses tindak lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Bagikan