Kenaikan Tarif Candi Borobudur Dinilai Bertentangan dengan Upaya Pemulihan Ekonomi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. ANTARA/Heru Suyitno

MerahPutih.com - Rencana kenaikan tarif wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, menjadi Rp 750 ribu untuk wisata lokal dianggap kurang tepat.

Anggota Komisi II DPR RI Prasetyo Hadi menyebut, keputusan itu juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Sebab, jumlah kunjungan berpotensi turun dan terbatasnya kalangan yang bisa masuk ke salah satu lokasi keajaiban dunia itu.

Baca Juga:

Luhut Sebut Kenaikan Tiket Candi Borobudur Jadi Rp 750 Ribu Belum Final

Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah meninjau ulang rencana menaikan tarif wisata ke area Candi Borobudur.

"Selain karena kenaikan harga yang sangat membebani wisatawan, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19," tegas Prasetyo, Senin (6/6).

Legislator dapil Jawa Tengah VI yang ini mengatakan, kondisi perekonomian rakyat saat ini sedang berupaya pulih dan bangkit dari keterpurukan.

"Sehingga tidak tepat apabila ada kebijakan yang justru dapat menghambat kehendak-kehendak itu," ujarnya .

Ia menuturkan, tak tepat jika kenaikan tarif dijadikan alasan sebagai upaya menjaga kelestarian situs bersejarah ini.

Menurutnya, ada cara-cara yang lebih logis untuk menjaga kedisiplinan turis selama berada di area wisata agar kelestarian candi tetap terjaga dengan baik.

"Misalnya melalui edukasi dan komitmen menjaga sikap disiplin dan tidak melanggar aturan selama berada di area candi yang tertulis di setiap lembar tiket," jelas Prasetyo.

Baca Juga:

Hindari Salah Paham, Ganjar Minta Borobudur Edukasi Masyarakat Soal Tarif Tiket Masuk

Dia melanjutkan, jika wisatawan terbukti melanggar, maka hukumannya bisa berupa denda atau sanksi sosial lainnya.

Menurutnya, hal itu lebih dapat diterima publik dan tidak membebani rakyat.

Oleh karena itu, Prasetyo meminta pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan tarif wisata ke area puncak candi tersebut.

Karena itu sudah pasti akan membebani rakyat dan menurunkan antusiasme para wisatawan untuk berkunjung. Serta dapat mempengaruhi penurunan pendapatan sektor ekonomi UMKM yang ada di sekitar Borobudur.

"Kebijakan ini dapat menyebabkan berkurangnya antusiasme masyarakat ke Borobudur, dan sudah pasti banyak sektor ekonomi rakyat terganggu," tutup politikus Gerindra ini.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan rencana kenaikan tarif wisata Candi Borobudur.

Untuk tarif tiket masuk tetap di harga Rp 50 ribu. Namun untuk biaya menaiki wilayah Candi Borobudur naik menjadi Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal.

Lalu USD 100 untuk wisatawan mancanegara (wisman), dan khusus untuk pelajar seharga Rp 5 ribu. (Knu)

Baca Juga:

Kritik Kenaikan Tarif Masuk Borobudur, Anggota DPR ini Juga Soroti Kualitas Pemandu Wisata

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertama kali dalam Sejarah, Duet Politisi Kiri-Perempuan Kulit Hitam Pimpin Kolombia
Dunia
Pertama kali dalam Sejarah, Duet Politisi Kiri-Perempuan Kulit Hitam Pimpin Kolombia

Mantan Wali Kota Bogota itu berhasil mengalahkan raja konstruksi Rodolfo Hernandez dalam pemilihan putaran kedua pada Minggu (19/6).

Kemenlu Tegaskan Kedubes Jepang Tak Pernah Keluarkan Peringatan Ancaman Teror
Indonesia
Wagub DKI Tegaskan Izin Operasional ACT Otomatis Dicabut
Indonesia
Wagub DKI Tegaskan Izin Operasional ACT Otomatis Dicabut

Operasional ACT otomatis dicabut setelah Kemensos yang mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) organisasi kemanusiaan tersebut.

Ditolak PKS, DPR Setujui UU HPP Yang Naikkan PPN dan Beri Pengampunan Pajak
Indonesia
Ditolak PKS, DPR Setujui UU HPP Yang Naikkan PPN dan Beri Pengampunan Pajak

Terdapat delapan fraksi yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang menerima hasil kerja Panitia Kerja dan menyetujui RUU HPP dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR.

Analis Sebut IPO GoTo dan Bukalapak Tidak Bisa Dibandingkan
Indonesia
Analis Sebut IPO GoTo dan Bukalapak Tidak Bisa Dibandingkan

Masa penawaran umum saham akan berlangsung mulai 1 - 7 April 2022 dan pencatatan di Papan Utama BEI dengan kode saham GOTO dijadwalkan pada 11 April 2022.

Munas V INTI Digelar 18-19 Desember, Bersinergi Membentuk Indonesia Tangguh
Indonesia
Munas V INTI Digelar 18-19 Desember, Bersinergi Membentuk Indonesia Tangguh

Agenda kedua adalah pemilihan Ketua Umum INTI dan pengurus untuk masa jabatan 2022-2025.

Kawasan Bromo Ditutup Total pada 15 - 16 Juni
Indonesia
Kawasan Bromo Ditutup Total pada 15 - 16 Juni

Wisatawan untuk sementara waktu tidak bisa berkunjung ke kawasan Bromo di Jawa Timur, pada pertengahan bulan Juni.

Pandemi COVID-19, Realisasi Pajak DJP Jateng II Mampu Tembus Rp 6,654 Triliun
Indonesia
Pandemi COVID-19, Realisasi Pajak DJP Jateng II Mampu Tembus Rp 6,654 Triliun

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II mencatat capaian kinerjanya penarikan pajak tahunan sampai dengan 31 Agustus. Di mana realisasi penerimaan mencapai 53,35 persen atau sebesar Rp 6,654 triliun dari target Rp 12,474 triliun.

Rentetan Kecelakaan Bus TransJakarta, PSI Sebut Direksi Tak Serius Lakukan Evaluasi
Indonesia
Rentetan Kecelakaan Bus TransJakarta, PSI Sebut Direksi Tak Serius Lakukan Evaluasi

Seluruh armada dan manajemen TransJakarta perlu diaudit oleh KNKT menyusul rentetan insiden kecelakaan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.