Kenaikan Kasus Harian COVID-19 Tembus 2 Ribu Orang dalam 24 Jam RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 kembali mengumumkan perkembangan kasus di Indonesia.

Hingga Selasa (28/6), pukul 12.00 WIB, tercatat ada penambahan 2.167 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 6.084.063. Angka ini terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kelumpuhan Wajah Justin Bieber Akibat Vaksin COVID-19

Data yang sama menunjukkan bahwa ada penambahan kasus sembuh. Dalam sehari, jumlahnya bertambah 1.170.

Dengan demikian, jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 5.912.025.

Akan tetapi, jumlah kasus kematian setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah.

Pada periode 27-28 Juni 2022 ada dua kasus kematian.

Sehingga, kasus kematian dari COVID-19 kini mencapai 156.728.

Baca Juga:

Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 1.500

Satgas juga melaporkan saat ini tercatat ada 15.310 kasus aktif.

Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona, dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 4.822 orang yang berstatus suspek.

Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kasus COVID-19 harian RI masih di level 1, dengan batas diperkirakan mencapai 7.800 kasus per hari.

Meski begitu, Menkes Budi tetap mengimbau masyarakat mewaspadai subvarian Omicron BA.4 dan BA. (Knu)

Baca Juga:

Pandemi COVID-19 dan Legalisasi Bikin Konsumsi Ganja Naik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polandia Sambut Rencana Pendirian Pangkalan Militer oleh AS
Dunia
Polandia Sambut Rencana Pendirian Pangkalan Militer oleh AS

Polandia menyambut komitmen Presiden AS Joe Biden untuk membangun pangkalan militer.

Bareskrim Polri Gelar Perkara Penyelewengan Dana ACT Hari Ini
Indonesia
Bareskrim Polri Gelar Perkara Penyelewengan Dana ACT Hari Ini

"Iya nanti siang, gelar perkara perkembangan penyidikan," ujar Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin (25/7).

Busyro Anggap Rezim KPK Alami Osteoporosis Moral, Harus Dibawa ke ICU
Indonesia
Busyro Anggap Rezim KPK Alami Osteoporosis Moral, Harus Dibawa ke ICU

"Saya yakin bahwa rezim KPK tidak akan lama. Sekarang mengalami osteoporosis moral, krisis degradasi moral, sehingga harus dibawa ke ICU," tegas Busyro.

Usulan Hukum Kebiri untuk Guru Pemerkosa 12 Santri di Bandung
Indonesia
Usulan Hukum Kebiri untuk Guru Pemerkosa 12 Santri di Bandung

"Ini sangat sadis ini. Supaya menjadi pesan khusus kepada para pedofil atau pelaku kekerasan seksual untuk hati-hati bahwa ancamannya sangat berat," kata Yandri.

KPK Temukan Bukti Baru Kasus Ade Yasin
Indonesia
KPK Temukan Bukti Baru Kasus Ade Yasin

KPK menemukan bukti baru berupa dokumen dan alat elektronik terkait kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemda Kab Bogor Tahun Anggaran 2021.

Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif
Indonesia
Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif

Dalam lingkup ASEAN sendiri, baru Singapura yang sudah menerapkan

 PKB Akan Sambut Politikus Gerindra M. Taufik Jika Pindah Partai
Indonesia
PKB Akan Sambut Politikus Gerindra M. Taufik Jika Pindah Partai

PKB terbuka dengan siapapun yang ingin bergabung. Asalkan, mengikut aturan-aturan organisasi yang sudah ditetapkan dalam AD/ART partai.

Jutaan Dosis Vaksin COVID-19 Tiba untuk Anak 6-11 Tahun hingga Booster
Indonesia
Jutaan Dosis Vaksin COVID-19 Tiba untuk Anak 6-11 Tahun hingga Booster

Pemerintah terus mempercepat suntikan dosis lengkap dan sudah mulai vaksinasi booster.

DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan Khusus Pilkada
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan Khusus Pilkada

Selama ini penyelesaian perselisihan pilkada dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga jika badan peradilan khusus tersebut dibentuk maka MK tidak lagi menangani sengketa pilkada.

Integrasi NIK jadi NPWP Perlu Perlindungan Data
Indonesia
Integrasi NIK jadi NPWP Perlu Perlindungan Data

Pemerintah juga perlu merunut kembali data-data masyarakat yang berhak menikmati hasil pajak negara, seperti penataan ulang subsidi dan bantuan sosial.