Kenaikan Iuran BPJS Harusnya 'Seizin' Rakyat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Foto: MP/Kanugrahan

MerahPutih.Com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan lewat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo.

Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu.

Baca Juga:

Juru Bicara Pemerintah: Satu-satunya Jalan Hadapi Virus Corona Yakni Ubah Cara Hidup

"Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran pers kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (14/5).

Menurut dia, kenaikan itu melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pelayanan BPJS Kesehatan
Pelayanan BPJS Kesehatan dinilai belum memadai dan memberatkan rakyat (Foto: antaranews)

Apalagi di saat orang banyak kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, menurut dia, negara harusnya melindungi kesehatan seluruh rakyat bukannya malah membebani dengan kenaikan iuran.

Selain itu, menurut dia, BPJS Kesehatan bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tapi badan hukum publik sehingga harusnya pemerintah tidak bisa menaikkan iuran secara sepihak.

KSPI menilai kenaikan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS.

Dalam aturan tersebut disebutkan BPJS bukan merupakan BUMN, melainkan berbentuk badan hukum publik.

Dengan begitu, pemerintah seharusnya tidak bisa menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pemilik BPJS Kesehatan.

"Adapun pemilik BPJS Kesehatan adalah mereka yang mengiur iuran," kata Said.

Adapun mereka yang membayar iuran ialah pemerintah yang membayar biaya untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI); pengusaha yang membayar iuran untuk buruh sebesar 4% dari gaji; buruh yang membayar iuran sebesar 1 persen dari gaji, dan masyarakat yang mengiur sesuai dengan kelas yang dipilihnya.

"Karena itu, BPJS harus bertanya kepada kepada masyarakat jika ingin menaikkan iuran. Tidak boleh seenaknya menaikkan secara sepihak," tegasnya.

Lalu, Mahkamah Agung sudah membatalkan Pepres 75/2019 yang sebelumnya menaikkan iuran.

KSPI menilai, seharusnya untuk sesuatu yang sudah diputuskan oleh hukum, harus dijalankan.

Baca Juga:

Pemprov DKI Segel 190 Perusahaan Pelanggar PSBB

"Tidak boleh diakal-akali untuk memaksakan kehendak," jelas Said.

Oleh karena itu, KSPI meminta pemerintah mentaati putusan MA. Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dibatalkan, sehabis lebaran KSPI akan mengajukan gugatan ke MA agar membatalkan Perpes tersebut.

Selain itu, KSPI juga meminta DPR untuk mengambil sikap politik dengan memanggil Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan RDP guna membatalkan Perpes tersebut.(Knu)

Baca Juga:

Warga Miskin Indonesia Bertambah 10 Persen, Pemerintah Didesak Tak Lepas Tangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinkop UMTK Kediri Cetak Montir Sepeda Angin di Masa Pandemi Corona
Indonesia
Dinkop UMTK Kediri Cetak Montir Sepeda Angin di Masa Pandemi Corona

Dinkop UMTK menyiapkan pelatihan montir bagi para pemuda di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan mereka untuk membuka usaha terlebih di masa pandemi COVID-19.

Politikus Demokrat: Risma Perlu Belajar Lagi di Kementerian Sosial
Indonesia
Politikus Demokrat: Risma Perlu Belajar Lagi di Kementerian Sosial

Risma diharapkan dapat mendongkrak kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Penyebab Klaster Baru Corona, 8 Perusahaan di DKI Ditutup Sementara
Indonesia
Penyebab Klaster Baru Corona, 8 Perusahaan di DKI Ditutup Sementara

Menurutnya, pelanggaran itu penyebab dari penyebaran kasus COVID-19 di perusahaan.

Gerakan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Reformasi Anggaran
Indonesia
Gerakan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Reformasi Anggaran

Iapun perintahkan melakukan lelang untuk kegiatan kementerian dan lembaga sedini mungkin atau pada bulan Desember 2020.

Data Sementara Gempa Majene: 8 Meninggal 637 Luka
Indonesia
Data Sementara Gempa Majene: 8 Meninggal 637 Luka

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meninjau lokasi terdampak gempa.

Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis
Indonesia
Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis

Tim kuasa hukum Direksi PT Jiwasraya Tbk periode 2008-2018 Dion Pongkor menilai putusan majelis hakim dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya sangat bombastis.

Hari Ini Sebagian Wilayah DKI Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan
Indonesia
Hari Ini Sebagian Wilayah DKI Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan

Sementara pada malam harinya, seluruh wilayah DKI Jakarta cerah berawan

Bakal Lawan Ponakan Prabowo, Putri Ma'ruf Amin Disarankan Bangun Koalisi Besar
Indonesia
Bakal Lawan Ponakan Prabowo, Putri Ma'ruf Amin Disarankan Bangun Koalisi Besar

Rahayu atau yang akrab disapa Sarah merupakan keponakan dari Ketum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Jenazah COVID-19 Hilang dari Kuburan, Polisi Periksa Empat Saksi
Indonesia
Jenazah COVID-19 Hilang dari Kuburan, Polisi Periksa Empat Saksi

Polisi telah menyelidiki dengan memeriksa empat saksi berkaitan dengan hilangnya jenazah salah seorang korban COVID-19 dari dalam kuburnya pada pekan lalu.

Eks Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Bui
Indonesia
Eks Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Bui

Majelis hakim meyakini, Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000