Kemparekraf Dapat Hibah Satu Unit GeNose C19 GeNose C19 digunakan untuk pemeriksaan awal untuk mendeteksi penularan COVID-19. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Merahputih.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) mendapat hibah satu unit GeNose C19 dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek). Alat ini diharap bisa mendukung pemeriksaan awal untuk mendeteksi penularan COVID-19.

Menteri Riset dan Teknologi Bambang PS Brodjonegoro menyerahkan GeNose C19 kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Jakarta, Selasa (9/2).

Baca Juga:

5000 Alat Deteksi COVID-19 GeNose Bakal Didistribusikan Februari 2021

"Mungkin awalnya bisa dipakai untuk teman-teman di gedung ini," kata Bambang.

Pemeriksaan awal COVID-19 menggunakan GeNose paling tidak bisa menimbulkan rasa tenang di kalangan pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang harus bekerja di kantor.

"Dengan uji coba di Gedung Sapta Pesona mudah-mudahan Pak Sandi dan segenap jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lebih tenang dan produktif," tandas dia.

GeNose siap didistribusikan 2021. (Foto: Humas UGM)
GeNose. (Foto: Humas UGM)

GeNose merupakan alat berbasis kecerdasan artifisial yang bisa digunakan untuk mendeteksi penularan COVID-19 dari embusan nafas dalam waktu kurang dari tiga menit. Alat itu merupakan inovasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Alat ini tidak mendeteksi virusnya tapi VOC (volatile organic compound) dari orang yang diperkirakan terkena COVID-19," kata Bambang.

Ia mengatakan bahwa upaya pengembangan GeNose berlangsung 10 tahun lebih. Awalnya, peneliti UGM ingin membuat pendeteksi penyakit dari embusan nafas.

Baca Juga:

GeNose Deteksi COVID-19 dari Hembusan Napas Dalam Waktu 2 Menit

Semula pengembangan alat difokuskan untuk mendeteksi tuberkulosis. Namun setelah pandemi COVID-19 datang GeNose dikembangkan untuk pemeriksaan COVID-19.

"Nantinya semakin banyak GeNose dipakai maka semakin akuratlah deteksinya," tuturnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Kader Demokrat Tegaskan Komnas HAM Blunder Panggilan Pimpinan KPK
Indonesia
Eks Kader Demokrat Tegaskan Komnas HAM Blunder Panggilan Pimpinan KPK

Sementara mereka sudah memanggil pihak-pihak yang diduga sebagai terlapor, ini kan lucu

RUU Minol Bisa Patahkan Budaya Masyarakat NTT
Indonesia
RUU Minol Bisa Patahkan Budaya Masyarakat NTT

Tetapi jika penjualan minuman beralkohol dilarang apakah pemerintah mau membiayai pendidikan anak-anak yang sekolah sampai kuliah?

Paham Intoleran dan Radikal di Sekolah, Guru Diminta Gaungkan Pancasila
Indonesia
Paham Intoleran dan Radikal di Sekolah, Guru Diminta Gaungkan Pancasila

Aksi intoleransi dan paham radikal dinilai masih ditemukan di kalangan pelajar.

FPI Dibubarkan Pemerintah, PKS: Apa Kesalahannya?
Indonesia
FPI Dibubarkan Pemerintah, PKS: Apa Kesalahannya?

Politikus PKS Abdurrahman Suhaimi ikut menanggapi perihal pelarangan kegiatan ormas Front Pembela Islam oleh pemerintah.

Ahli Temukan Komunikasi Email Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking soal Revisi Red Notice
Indonesia
Ahli Temukan Komunikasi Email Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking soal Revisi Red Notice

Anggota digital forensik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, AKP Adi Setya, mengaku menemukan komunikasi antara Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking terkait dengan surat revisi red notice.

Kedutaan Inggris Cari Solusi Mundurnya Tim Indonesia dari All England
Olahraga
Kedutaan Inggris Cari Solusi Mundurnya Tim Indonesia dari All England

Keputusan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang tidak mengizinkan Indonesia berpartisipasi dalam Turnamen Bulu tangkis All England demi pencegahan COVID-19 sangat disayangkan.

Kapolda Metro Minta Bantuan Warga Tutup Seluruh Jalan Tikus
Indonesia
Kapolda Metro Minta Bantuan Warga Tutup Seluruh Jalan Tikus

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta masyarakat agar turut serta membantu aparat dalam melaksanakan penyekatan di masa PPKM Darurat.

Menaker Butuh Waktu Sebelum Bantuan Rp600 Ribu Cair
Indonesia
Menaker Butuh Waktu Sebelum Bantuan Rp600 Ribu Cair

Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta

Penyitaan Aset TPPU Harus Hati-Hati, Pakar: Jangan Sampai Rugikan Pihak Ketiga
Indonesia
Penyitaan Aset TPPU Harus Hati-Hati, Pakar: Jangan Sampai Rugikan Pihak Ketiga

Hal itu berbahaya karena menyangkut persepsi dan kepercayaan publik

Jokowi Bakal Pidato Kenegaraan, Ini Rekayasa Arus Lalu Lintas di Seputar DPR/MPR
Indonesia
Jokowi Bakal Pidato Kenegaraan, Ini Rekayasa Arus Lalu Lintas di Seputar DPR/MPR

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah merekayasa lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan.