Dianggap Tolak Resolusi Cegah Genosida, Ini Penjelasan Kemenlu RI Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Febrian A. Ruddyard. (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

MerahPutih.com - Kementerian Luar Negeri buka suara soal posisi Indonesia yang memilih 'tidak' soal resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadikan pembahasan tentang “tanggung jawab untuk melindungi dan pencegahan genosida” sebagai agenda tetap dan permanen Sidang Majelis Umum.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A Ruddyard menegaskan Indonesia tidak menolak membahas isu “tanggung jawab untuk melindungi dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan” atau yang biasa disebut R2P (responsibility to protect).

Baca Juga

Tuntutan Indonesia di Hadapan Sidang PBB untuk Hentikan Penjajahan Israel

Faktanya, kata dia, konsep R2P telah diadopsi Sidang Majelis Umum PBB pada saat World Summit 2005 dan telah dibahas sejak 2009 hingga 2017, kemudian berlanjut dalam pembahasan sebagai agenda tambahan (supplementary agenda) setiap tahun hingga 2020.

“Artinya R2P bukan barang baru. Ini sudah dibahas sejak dulu dan kita selalu terlibat dalam pembahasan,” ujar Febrian

Tetapi, ketika tahun ini Kroasia mengusulkan agar R2P dibahas dalam agenda tetap dan permanen SMU PBB, Indonesia tidak sepakat dengan usulan tersebut karena akan mengulang dari awal pembahasan yang telah dilakukan selama ini.

“Daripada buat agenda baru, kan harus mulai (dari awal) lagi. Lebih baik pakai agenda lama saja,” sambungnya.

Kantor PBB

Menurut Febrian, Indonesia menilai konsep R2P justru perlu diperkuat dengan pembahasan lebih lanjut yang menyentuh pada aspek implementasi dengan parameter-parameter yang jelas.

“Belum ada konsensus internasional mengenai bagaimana mengimplementasikan R2P,” ucap Febrian

“Tetapi soal (pencegahan) genosidanya sudah tidak lagi jadi masalah. Bahkan Indonesia tidak mempermasalahkan. Jadi sangat keliru bahwa dengan voting against berarti Indonesia tidak mau membahas isu ini,” tutur dia, merujuk pada pilihan Indonesia dalam resolusi PBB yang dimaksud.

Sebelumnya, UN Watch mengunggah dokumen di Twitter yang menunjukkan hasil pemungutan suara atas resolusi PBB tentang R2P.

Dalam dokumen yang diunggah LSM pengawas badan dunia itu, sebanyak 115 negara menyatakan setuju isu R2P dibahas sebagai agenda tetap SMU PBB, sedangkan 15 negara termasuk Indonesia menyatakan tidak, serta 28 negara memilih abstain.

Mengacu pada dokumen tersebut, Indonesia menegaskan akan menjalankan resolusi sesuai hasil pemungutan suara mayoritas dengan membahas isu R2P sebagai agenda tetap dan permanen.

“Resolusi Majelis Umum kan berdasarkan simple majority, jadi dengan (resolusi) kemarin itu memang sudah berjalan. Akan ada agenda permanen (terkait R2P) dan kita akan ikut karena kita tidak pernah menentang isu ini,” ucap Febrian.

Sebagai salah satu hasil World Summit 2005, R2P merupakan suatu konsep yang memiliki tiga pilar yaitu pertama, perlindungan masyarakat dari kejahatan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan kewajiban pemerintah di negara-negara.

Kedua, apabila negara tersebut tidak mampu untuk memberikan perlindungan, maka komunitas internasional wajib memberikan bantuan kepada negara tersebut untuk dapat melakukan perlindungan.

Dan ketiga, apabila negara tersebut tidak mampu dan tidak mau untuk memberikan perlindungan, masyarakat internasional dapat melakukan aksi kolektif (collective actions) untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sesuai Bab 7 Piagam PBB. (*)

Baca Juga

PKS Minta PBB Hentikan Agresi Militer Israel ke Palestina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Delapan Fokus Jenderal Andika Perkasa saat Jabat Panglima TNI
Indonesia
Delapan Fokus Jenderal Andika Perkasa saat Jabat Panglima TNI

Diakuinya, tugas-tugas TNI memang sudah diatur dalam UU

KPK OTT Diduga Suami Istri Bupati dan Anggota DPR di Probolinggo
Indonesia
KPK OTT Diduga Suami Istri Bupati dan Anggota DPR di Probolinggo

Pihak yang diamankan diduga di antaranya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR dari fraksi Partai NasDem.

Pasca Pelonggaran UU ITE, Begini Nasib Sejumlah Terlapor Ujaran Kebencian
Indonesia
Pasca Pelonggaran UU ITE, Begini Nasib Sejumlah Terlapor Ujaran Kebencian

Sebulan pasca rencana pelonggaran penerapan UU Informasi Transaksi Elektronoik (UU IT), nasib sejumlah terlapor dan tersangka dalam kasus ini, masih terkatung-katung.

Ingat! Pelamar CPNS Hanya Bisa Milih Satu Jalur dan Satu Formasi
Indonesia
Ingat! Pelamar CPNS Hanya Bisa Milih Satu Jalur dan Satu Formasi

Khusus bagi instansi daerah pada seleksi kali ini akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru.

Gibran Larang Lurah Terbitkan SKIM Tujuan Zona Merah COVID-19
Indonesia
Gibran Larang Lurah Terbitkan SKIM Tujuan Zona Merah COVID-19

Bagi warga Solo yang hendak melakukan perjalanan atau non mudik ke luar Solo pada saat diberlakukan larangan mudik, harus membawa SKIM yang bisa dibuat di kantor kelurahan.

Anies Minta Pembangunan Sumur Resapan Tidak Membahayakan Orang Lain
Indonesia
Anies Minta Pembangunan Sumur Resapan Tidak Membahayakan Orang Lain

Pembangunan sumur resapan di Jakarta tengah menuai sorotan. Pasalnya, pemasangannya yang dilakukan di jalanan justru menggangu mobilitas warga.

RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar
Indonesia
RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar

Jumlah tersebut lebih besar dari pagu anggaran indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 1.093.22 miliar. Untuk itu, Firli meminta tambahan anggaran belanja sebesar Rp 403.03 miliar

Survei Setara Institute: Jenderal Andika Unggul dari Laksamana Yudo dan Marsekal Fadjar
Indonesia
Survei Setara Institute: Jenderal Andika Unggul dari Laksamana Yudo dan Marsekal Fadjar

Indikator penilaian terhadap individu-individu calon Panglima TNI dalam riset Setara Institute ini, yaitu aspek integritas, akseptabilitas, kapabilitas, responsivitas dan kontinuitas

Tiga Kemiripan Dua Kali Kebakaran Kilang Cilacap dalam Setahun
Indonesia
Tiga Kemiripan Dua Kali Kebakaran Kilang Cilacap dalam Setahun

Tercatat ada sejumlah kemiripan dalam prahara berulang yang melanda Kilang Minyak Cilacap IV.

Menhub Minta KNKT Selidiki Kecelakaan Bus Tewaskan Puluhan Orang di Sumedang
Indonesia
Menhub Minta KNKT Selidiki Kecelakaan Bus Tewaskan Puluhan Orang di Sumedang

Menhub Budi Karya Sumadi meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mencari penyebab kecelakaan bus pariwisata Sri Padma di Sumedang.