Dianggap Tolak Resolusi Cegah Genosida, Ini Penjelasan Kemenlu RI Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Febrian A. Ruddyard. (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

MerahPutih.com - Kementerian Luar Negeri buka suara soal posisi Indonesia yang memilih 'tidak' soal resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadikan pembahasan tentang “tanggung jawab untuk melindungi dan pencegahan genosida” sebagai agenda tetap dan permanen Sidang Majelis Umum.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A Ruddyard menegaskan Indonesia tidak menolak membahas isu “tanggung jawab untuk melindungi dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan” atau yang biasa disebut R2P (responsibility to protect).

Baca Juga

Tuntutan Indonesia di Hadapan Sidang PBB untuk Hentikan Penjajahan Israel

Faktanya, kata dia, konsep R2P telah diadopsi Sidang Majelis Umum PBB pada saat World Summit 2005 dan telah dibahas sejak 2009 hingga 2017, kemudian berlanjut dalam pembahasan sebagai agenda tambahan (supplementary agenda) setiap tahun hingga 2020.

“Artinya R2P bukan barang baru. Ini sudah dibahas sejak dulu dan kita selalu terlibat dalam pembahasan,” ujar Febrian

Tetapi, ketika tahun ini Kroasia mengusulkan agar R2P dibahas dalam agenda tetap dan permanen SMU PBB, Indonesia tidak sepakat dengan usulan tersebut karena akan mengulang dari awal pembahasan yang telah dilakukan selama ini.

“Daripada buat agenda baru, kan harus mulai (dari awal) lagi. Lebih baik pakai agenda lama saja,” sambungnya.

Kantor PBB

Menurut Febrian, Indonesia menilai konsep R2P justru perlu diperkuat dengan pembahasan lebih lanjut yang menyentuh pada aspek implementasi dengan parameter-parameter yang jelas.

“Belum ada konsensus internasional mengenai bagaimana mengimplementasikan R2P,” ucap Febrian

“Tetapi soal (pencegahan) genosidanya sudah tidak lagi jadi masalah. Bahkan Indonesia tidak mempermasalahkan. Jadi sangat keliru bahwa dengan voting against berarti Indonesia tidak mau membahas isu ini,” tutur dia, merujuk pada pilihan Indonesia dalam resolusi PBB yang dimaksud.

Sebelumnya, UN Watch mengunggah dokumen di Twitter yang menunjukkan hasil pemungutan suara atas resolusi PBB tentang R2P.

Dalam dokumen yang diunggah LSM pengawas badan dunia itu, sebanyak 115 negara menyatakan setuju isu R2P dibahas sebagai agenda tetap SMU PBB, sedangkan 15 negara termasuk Indonesia menyatakan tidak, serta 28 negara memilih abstain.

Mengacu pada dokumen tersebut, Indonesia menegaskan akan menjalankan resolusi sesuai hasil pemungutan suara mayoritas dengan membahas isu R2P sebagai agenda tetap dan permanen.

“Resolusi Majelis Umum kan berdasarkan simple majority, jadi dengan (resolusi) kemarin itu memang sudah berjalan. Akan ada agenda permanen (terkait R2P) dan kita akan ikut karena kita tidak pernah menentang isu ini,” ucap Febrian.

Sebagai salah satu hasil World Summit 2005, R2P merupakan suatu konsep yang memiliki tiga pilar yaitu pertama, perlindungan masyarakat dari kejahatan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan kewajiban pemerintah di negara-negara.

Kedua, apabila negara tersebut tidak mampu untuk memberikan perlindungan, maka komunitas internasional wajib memberikan bantuan kepada negara tersebut untuk dapat melakukan perlindungan.

Dan ketiga, apabila negara tersebut tidak mampu dan tidak mau untuk memberikan perlindungan, masyarakat internasional dapat melakukan aksi kolektif (collective actions) untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sesuai Bab 7 Piagam PBB. (*)

Baca Juga

PKS Minta PBB Hentikan Agresi Militer Israel ke Palestina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update Kasus Corona DKI Jumat (13/11): 116.207 Positif, 107.147 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (13/11): 116.207 Positif, 107.147 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 8,5 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 821 jiwa.

Anies Perintahkan PNS Tunda Cuti Akhir Tahun
Indonesia
Anies Perintahkan PNS Tunda Cuti Akhir Tahun

Anies menerapkan kerja dari kantor atau Work From Office (WFO) sebesar 50 persen bagi pegawai PNS.

Puluhan Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Sepanjang 2020
Indonesia
Puluhan Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Sepanjang 2020

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNOB, Raditya Jati mengatakan, data BNPB hingga 31 Desember 2020 pukul 15.00 WIB, mencatat 42.762 unit rumah rusak.

Pilkada Digelar 9 Desember, Pemerintah Tak Ingin 270 Daerah Dijabat Plt
Indonesia
Pilkada Digelar 9 Desember, Pemerintah Tak Ingin 270 Daerah Dijabat Plt

Oleh sebab itu, akan kurang menguntungkan bagi proses pemerintahan ketika 270 daerah itu dilakukan oleh Plt

Sebagian Jakarta Diprakirakan Hujan Siang hingga Malam
Indonesia
Sebagian Jakarta Diprakirakan Hujan Siang hingga Malam

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta dilanda hujan pada Jumat (7/5) siang dan malam hari.

100 Personel Gabungan Amankan KTT ASEAN 2021 di Jakarta
Indonesia
100 Personel Gabungan Amankan KTT ASEAN 2021 di Jakarta

"Untuk pengawalan saja kami mengerahkan kurang lebih 100 personel gabungan dengan Korlantas Polri," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan , Kamis (22/4).

Usai Dilantik, Kapolres Beri Jaminan Rasa Aman Bagi Seluruh warga Madiun
Indonesia
Usai RS UMMI Dilaporkan Polisi, Rizieq Keluar dari RS
Indonesia
Usai RS UMMI Dilaporkan Polisi, Rizieq Keluar dari RS

Rumah Sakit Ummi Bogor juga telah dilaporkan ke Polresta Bogor Kota oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor pada Jumat (27/11).

Polisi Mentahkan Klaim Kuasa Hukum Munarman Soal 'Pembersih Toilet'
Indonesia
Polisi Mentahkan Klaim Kuasa Hukum Munarman Soal 'Pembersih Toilet'

Rentan digunakan sebagai bahan pembuatan bom molotov

Pembangunan Blok VI Pasar Senen Dilengkapi Hunian 32 Lantai
Indonesia
Pembangunan Blok VI Pasar Senen Dilengkapi Hunian 32 Lantai

Luas lokasi pasar yang akan dibangun sekitar 14.860 meter persegi.