Kemlu Siapkan Langkah Hukum Terkait Dugaan Pelecehan Seksual oleh WNI di Arab Ilustrasi haji. Foto: Pexels/Haydan As-soendawy

MerahPutih.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyiapkan langkah hukum untuk menindaklanjuti laporan mengenai seorang warga negara Indonesia (WNI) yang kini ditahan di Arab Saudi atas tuduhan pelecehan seksual.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha bernama Muhammad Said ditahan setelah menjalani proses persidangan yang di dalamnya terungkap fakta bahwa ia terbukti melakukan pelecehan seksual berdasarkan bukti dua saksi mata dan pengakuan langsung darinya.

Baca Juga

Kemlu Pastikan tidak Ada WNI jadi Korban Penembakan di California

Namun, Judha menyebutkan bahwa KJRI Jeddah tidak menerima informasi dari otoritas Saudi mengenai persidangan yang dijalani Said.

“Akses kekonsuleran untuk bertemu Muhammad Said baru diberikan otoritas Saudi pada 2 Januari 2023. Atas hal ini, KJRI Jeddah mengirimkan nota protes kepada Kemlu Saudi,” ujar Judha di Jakarta, Senin (23/1)

KJRI Jeddah juga telah menunjuk pengacara untuk mempersiapkan langkah hukum yang dapat ditempuh lebih lanjut.

“Kami masih menunggu legal advice dari pengacara yang ditunjuk,” ucap Judha dikutip Antara

Pada 20 Desember 2022, Muhammad Said dijatuhi vonis hukuman penjara selama dua tahun dan denda sebesar 50.000 riyal (sekitar Rp 200 juta) dalam kasus tersebut.

Baca Juga

Seorang WNI Tewas dalam Kecelakaan Pesawat di Yunani

Sebelumnya, diberitakan bahwa WNI asal Sulawesi Selatan itu ditangkap oleh petugas keamanan karena dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan anggota jamaah Lebanon ketika tawaf di Masjidil Haram.

Pelecehan seksual disebutkan terjadi pada 10 November 2022. Saat itu, Said bersama rombongan keluarganya hendak mengunjungi Ka'bah untuk mencium hajar Aswad.

Ketika tawaf, Said disebut memeluk perempuan asal Lebanon yang berada di depannya dan meremas bagian intim perempuan itu.

Said kemudian diseret keluar oleh petugas keamanan setempat dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Belakangan, keluarganya membantah bahwa Said melakukan pelecehan.

Menurut pihak keluarga, Said dipaksa mengakui tuduhan pelecehan tersebut. Ketika dimintai keterangan oleh pihak berwenang, Said tidak bisa menjawab karena tidak fasih berbahasa Arab. (*)

Baca Juga

Polri Kirim Tim ke Filipina Usut Penangkapan WNI Terkait Senjata

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wacana Mobil dan Motor Jadi Bodong bila Tak Bayar Pajak 2 Tahun
Indonesia
Wacana Mobil dan Motor Jadi Bodong bila Tak Bayar Pajak 2 Tahun

Jasa Raharja mengusulkan adanya penataan data yang baik melalui single data kendaraan bermotor bersama Kepolisian, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Jasa Raharja. Integrasi data ini dilakukan untuk menggali potensi pajak kendaraan bermotor (PKB).

Gempa Garut Sebabkan Sejumlah Rumah Rusak
Indonesia
Gempa Garut Sebabkan Sejumlah Rumah Rusak

Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan, data kerusakan yang dihimpun oleh Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB ada empat rumah dan satu unit sekolah mengalami kerusakan.

Pengamat Politik Sebut Prabowo-Ganjar Duet yang Ideal di Pilpres
Indonesia
Pengamat Politik Sebut Prabowo-Ganjar Duet yang Ideal di Pilpres

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo "debut" tampil bersama, saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda panen raya di Desa Lejer, Kecamatan Ambal, Kebumen, Kamis (9/3).

Fraksi PKS akan Panggil Erick Thohir dan Bos Pertamina
Indonesia
Fraksi PKS akan Panggil Erick Thohir dan Bos Pertamina

“Fraksi PKS akan memanggil Pertamina dan Menteri BUMN, untuk memberikan penjelasan, bila perlu kita bentuk Panja Investigasi,” kata Nevi dalam keterangannya, Senin,(6/3).

Sri Mulyani Tidak Hadir, Rapat Komisi III DPR dengan Mahfud MD Memanas
Indonesia
Sri Mulyani Tidak Hadir, Rapat Komisi III DPR dengan Mahfud MD Memanas

Hal itu akibat ketidakhadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

KPK Kembali Panggil Anggota DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Tanah Pulogebang
Indonesia
KPK Kembali Panggil Anggota DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Tanah Pulogebang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Selasa (14/3) hari ini.

PSI Sebut Penggabungan Wilayah Bodetabek ke Jakarta Butuh Diskusi yang Panjang
Indonesia
PSI Sebut Penggabungan Wilayah Bodetabek ke Jakarta Butuh Diskusi yang Panjang

Fraksi PSI DPRD DKI menyambut baik usulan Wali Kota Depok, Mohammad Idris untuk menggabungkan wilayah otonomi Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodetabek) dengan Jakarta Raya.

Kuota BBM Bersubsidi Ditambah Hampir 10 Juta Kiloliter
Indonesia
Kuota BBM Bersubsidi Ditambah Hampir 10 Juta Kiloliter

Pertalite ditambah sebanyak 6,86 juta kiloliter (KL) sedangkan untuk BBM solar subsidi ditambah 2,73 juta KL.

Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi UU
Indonesia
Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi UU

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU).

1.544 Warga DKI Masih Positif COVID-19, Waspadai Halal Bihalal saat Lebaran
Indonesia
1.544 Warga DKI Masih Positif COVID-19, Waspadai Halal Bihalal saat Lebaran

Angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta rupanya masih tinggi. Hingga Sabtu (23/4), kasus aktif di wilayah ibu kota negara ini masih diatas seribu orang. "Angkanya terus berkurang, hingga kemarin (Sabtu) menyisakan 1.544 orang yang masih dirawat maupun isolasi akibat terpapar COVID-19,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dwi Oktavia kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/4).