Kementerian PUPR Perkuat Basis Data Program Sejuta Rumah Rumah.(Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkuat basis data program Sejuta Rumah dengan menggandeng sejumlah mitra kerja bidang perumahan serta mendorong pengawasan dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) di daerah.

"Program Sejuta Rumah (PSR) adalah program yang menggerakkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan), pemerintah pusat, daerah, swasta untuk membangun rumah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat," ujarnya dalam keteraganya, Rabu (4/8).

Baca Juga:

Pemerintah Tambah 8 Bank Daerah Salurkan Kredit Rumah FLPP

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program Sejuta rumah (PSR) adalah salah satu program unggulan Kementerian PUPR untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat baik rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non-MBR.

Progres PSR juga perlu dimonitor dan penerima manfaat juga harus diedukasi termasuk kepenghunian rumahnya.

"Saat ini rumah yang dibangun masyarakat secara informal lebih banyak daripada rumah formal. Pemerintah juga wajib menyediakan regulasi dan tata Kelola. Laporan hasil pembangunan dapat disampaikan setiap minggu dan perlu dimonitor dan dilaporkan progres Balai P2P," terangnya.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menyampaikan, perumusan konsep strategi percepatan pendataan program Sejuta Rumah telah dilaksanakan dalam tiga kali rapat pembahasan dengan melibatkan seluruh unit kerja yang terkait di Kementerian PUPR.

Rumah
Pembangunan rumah. (Foto: Antara)

Kementerian PUPR juga telah merumuskan strategi percepatan pendataan capaian PSR antara lain pengembangan dan optimalisasi fungsi situs program Sejuta Rumah dengan menambah kapasitas server, setiap Balai P2P memiliki target dengan prognosis sesuai sumber data untuk setiap provinsinya.

Balai P2P mendorong pemda melaksanakan pendataan, menggunakan website PSR dan laporan secara berkala, serta publikasi di medsos tentang program Sejuta Rumah.

Selanjutnya adalah sinkronisasi data dengan PPDPP (data rumah subsidi dan non subsidi, termasuk data PPN DTP), BP Tapera dan Satker BP2BT; koordinasi dengan instansi lain (Kementerian Sosial, forum CSR, Baznas dan asosiasi pengembang).

"Kami juga menerjunkan tim ke lapangan untuk melaksanakan pengambilan data ke lapangan secara langsung oleh tim Ditjen Perumahan dari Direktorat Rumah Umum dan Komersial, dan Balai P2P yang disebut Tim Serbu," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Dana Kredit Rumah Program FLPP Dialihkan ke BP Tapera

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menpan RB Terbitkan SE Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama PPKM
Indonesia
Menpan RB Terbitkan SE Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama PPKM

Di wilayah dengan PPKM Mikro Level Tiga, ASN yang berdinas di kantor paling banyak 25 persen

Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya
Indonesia
Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut mengenal penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju lewat ajudannya yang sesama anggota Polri.

Satgas Ingatkan Syarat Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka
Indonesia
Satgas Ingatkan Syarat Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka

Sekolah juga harus memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan atau riwayat komorbid, risiko perjalanan pulang pergi.

SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko
Indonesia
SBY Ungkit Pemberian Jabatan Panglima TNI kepada Moeldoko

SBY menyesal memberikan jabatan prestisius kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengambil alih partainya melalui KLB

Ini Kata Menpora Soal Kabar Penundaan PON Papua
Indonesia
Ini Kata Menpora Soal Kabar Penundaan PON Papua

Kemenpora membantah kabar yang beredar terkait penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Papua XX menjadi tahun 2022.

Kasus Suap Benur, KPK Periksa Dirjen Perikanan Budidaya KKP
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Periksa Dirjen Perikanan Budidaya KKP

Slamet Soebjakto (Dirjen Perikanan Budidaya KKP) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito).

Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat
Indonesia
Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat

Presiden Jokowi diyakini telah mengetahui Moeldoko ingin merebut kekuasaan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum
Indonesia
Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

"Menteri ATR/BPN harus mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar siapa ini yang dapat keuntungan dari kasus Abdul Halim ini," tandas Haris.

Presiden Jokowi Harap KRL Yogya-Solo Dongkrak Pariwisata DIY dan Soloraya
Indonesia
Presiden Jokowi Harap KRL Yogya-Solo Dongkrak Pariwisata DIY dan Soloraya

Jokowi berharap kehadiran KRL ini dapat mendongkrak pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Solo Raya.

Bareskrim Tetapkan Irjen Napoleon Bonaparte Tersangka TPPU Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Irjen Napoleon Bonaparte Tersangka TPPU Kasus Djoko Tjandra

Penyidik akan melakukan sesuai pasal yang diterapkan