Headline
Kementerian Perhubungan: Aturan Angkutan Daring Mulai Berlaku September Ilustrasi transportasi online (Foto: MP/Noer Ardiansyah)

MerahPutih.Com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menargetkan September 2018, peraturan angkutan daring mulai berlaku.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan, aturan transportasi online resminya akan diterapkan mulai bulan September 2018.

"Saat ini, peraturan tentang angkutan daring sudah dibuat," ujarnya ditemui di sela-sela mengunjungi PT Pura Group Kudus, Jumat (20/7).

Bahkan, lanjut Budi, peraturan tentang angkutan daring tersebut sudah didiskusikan melalui acara Focus Group Discussion (FGD).

Dalam acara FGD tersebut, kata dia, mengundang sejumlah pihak terkait, mulai dari aplikasi, aliansi dan pemerintah.

Selanjutnya, kata Budi Setiyadi sebagaimana dilansir Antara, akan dilakukan uji publik di tujuh kota, di antaranya terdapat Kota Semarang, Surabaya dan Jakarta.

Tahapan selanjutnya, yakni digelar kembali FGD terkait hasil uji publik tersebut.

"Mudah-mudahan September 2018 selesai sehingga bisa mulai diberlakukan," ujarnya.

Menteri Perhubungan bersama Dirjen Perhubungan Darat
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi (Foto:Antara)

Berdasarkan pemantauan, di sejumlah daerah mulai dari Kabupaten Kudus, Jepara, Demak dan daerah lainnya mulai banyak angkutan daring.

Kasi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Darwanto mengakui hingga saat ini belum mengetahui data jumlah angkutan daring di Kudus.

Untuk Kabupaten Kudus, lanjut dia, kuota yang tersedia untuk angkutan sewa khusus sesuai hasil studi untuk keberadaan taksi sebanyak 75 kendaraan, sedangkan yang terisi baru 48 unit.

Berdasarkan hasil pertemuan yang diikuti di tingkat provinsi, kata dia, semua angkutan daring nantinya harus melakukan uji kelaikan kendaraan (KIR).

Nantinya, lanjut dia, daerah hanya sekadar menerima uji kelaikan kendaraan (KIR) untuk armada angkutan daring yang sesuai aturan terbaru disebut angkutan sewa khusus (ASK) sesuai tempat domisili.

Uji kir kendaraan, kata dia, untuk memastikan kendaraan yang digunakan benar-benar layak secara teknis sehingga keselamatan penumpang terjamin.

Penyedia jasa angkutan sewa khusus, kata dia, juga harus berbadan hukum RI dalam bentuk koperasi atau perseroan terbatas.

Dalam pengujian kendaraan bermotor, terdapat sembilan item persyaratan yang harus dipenuhi.

Di antaranya, peralatan, sistem penerangan, sistem kemudi, as dan suspensi, ban dan pelek, rangka dan bodi, sistem rem, mesin dan transmisi serta sistem bahan bakar dan kelistrikan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sudah Bertemu KASN, Gubernur Anies Anggap Masalah Mutasi Wali Kota Selesai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beda Kelemahan Vaksin Astra Zenica dan Vaksin Sinovac Bandung
Indonesia
Beda Kelemahan Vaksin Astra Zenica dan Vaksin Sinovac Bandung

Pada uji klinis di Indonesia (Bandung) kita lakukan 2 kali penyuntikan dengan jarak kurang lebih 14 hari untuk mengatasi masalah imonegenik.

Pemprov DKI Bantah Hapus Program Normalisasi Sungai, Ini Tanggapan Fraksi PSI
Indonesia
Pemprov DKI Bantah Hapus Program Normalisasi Sungai, Ini Tanggapan Fraksi PSI

“Istilah normalisasi di bab IV, seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Bappeda, harus dibaca dalam konteks program penanganan banjir Pemprov DKI Jakart,” ujar Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Untayana

Polisi Tegaskan Instruksi Kapolri Hanya untuk Media Internal, Bukan Media Nasional
Indonesia
Polisi Tegaskan Instruksi Kapolri Hanya untuk Media Internal, Bukan Media Nasional

Kapolri mengeluarkan instruksi terkait peliputan awak media

Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS
Indonesia
Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS

Sistem monitoring pengawasan disiplin ASN secara nasional, tidak hanya diperuntukkan untuk pengawasan individu ASN, tetapi untuk mengawasi tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat
Indonesia
Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat

Padahal, setelah hakim mengetok palu baru denda tilang yang harus dibayar

Indonesia-Australia Saling Tukar Informasi Pajak
Indonesia
Indonesia-Australia Saling Tukar Informasi Pajak

DJP akan menerima informasi terkait penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak Indonesia yang bersumber dari subjek pajak Australia.

Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Tinggal 9 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Tinggal 9 Orang

Berdasarkan data hari ini, tiga pasien kembali dinyatakan negatif COVID-19 melalui pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Wagub DKI: 30 Persen RS Rujukan COVID-19 Diisi Pasien Luar Jakarta
Indonesia
Wagub DKI: 30 Persen RS Rujukan COVID-19 Diisi Pasien Luar Jakarta

Pemprov DKI menyebut tidak semua pasien corona yang dirawat di 101 rumah sakit rujukan dan hotel isolasi mandiri merupakan warga Jakarta.

Tiga Pilar Jaga Proses Vaksinasi Pagi Sampai Sore di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Tiga Pilar Jaga Proses Vaksinasi Pagi Sampai Sore di Pasar Tanah Abang

Para pedagang yang menerima vaksinasi juga akan diawasi supaya tidak menimbulkan kerumunan

Lagi Proses Lelang Terbuka, Anies Lantik Sri Haryati Jadi Penjabat Sekda DKI
Indonesia
Lagi Proses Lelang Terbuka, Anies Lantik Sri Haryati Jadi Penjabat Sekda DKI

Anies meminta Sri dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya selama 3 bulan atau sampai ada sekda definitif.