Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta data kebutuhan volume dan spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Shell dan BP AKR, dua badan usaha pengelola SPBU swasta.
Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, pihaknya membutuhkan data tersebut untuk diolah dan diserahkan kepada Pertamina sebagai dasar pengadaan. Apabila Pertamina mampu memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa impor tambahan, maka Indonesia tidak perlu melakukan impor lagi.
"Kami minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa spek tersebut," ujar Laode, Rabu (10/9).
Baca juga:
ESDM Minta Shell Dkk Kasih Kajian Impor BBM 2026, Cegah Kelangkaan BBM SPBU Swasta Terulang
Namun, jika Pertamina membutuhkan impor tambahan untuk memenuhi permintaan SPBU swasta, impor tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pertamina.
"Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina," tegas Laode.
Selain volume, data spesifikasi dan zat aditif BBM yang berbeda-beda juga menjadi pertimbangan. Vanda Laura, Direktur Utama BP-AKR, menyatakan akan menyerahkan persyaratan dan spesifikasi perusahaannya kepada pemerintah untuk dievaluasi bersama Pertamina, karena setiap perusahaan memiliki standarnya sendiri.
Baca juga:
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Laode menambahkan, rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung belum membahas penyesuaian zat aditif pada BBM yang akan dijual ke SPBU swasta.
"Belum ke arah situ (penyesuaian zat aditif), kami lebih ke arah mendengarkan saja dulu," ucap Laode.
Rapat ini merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta Shell dan BP sejak Agustus. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyarankan agar SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina karena stoknya yang masih melimpah, ketimbang mengandalkan impor.
