Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah segera mewajibkan seluruh instansi, termasuk kementerian dan lembaga (K/L), untuk mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggaran untuk belanja barang/modal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, kebijakan itu untuk mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi COVID-19.

Sektor UMKM saat ini menjadi yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Bahkan OECD memperkirakan, setelah September 2020 ini hampir separuh UMKM akan mengalami krisis atau gulung tikar. Meminimalisir dampak tersebut, maka pemerintah berpihak pada sektor UMKM dengan mewajibkan seluruh K/L untuk dapat membeli produk dan jasa dari UMKM.

Baca Juga:

Begini Kesulitan UMKM Indonesia Rebut Pasar Global

Kebijakan ini, tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saat ini pemerintah tengah menyusun aturan turunannya agar pelaksanaannya ada dasar hukum yang jelas.

Teten menegaskan, dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM juga dituangkan dalam komitmennya untuk mendorong BUMN belanja barang atau jasa milik UMKM. Hal ini, k terwujud atas sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara).

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan memerintahkan seluruh BUMN agar mengutamakan produk UMKM ketika belanja modal. Untuk pengadaan di BUMN dengan nilai mencapai Rp14 miliar ke bawah untuk UMKM.

"Sekarang baru ada 9 BUMN yang menyatakan komitmennya dengan nilai belanja sekitar Rp35 triliun, nanti secara bertahap akan seluruh BUMN," kata Teten.

Dengan upaya-upaya tersebut, diyakini UMKM akan memiliki ruang yang begitu luas untuk bisa meningkatkan eskalasi bisnisnya. Bahkan, kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk menjadi salah satu tumpuan utama dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca Juga:

Catat, Cicilan UMKM Terdampak Corona Ditunda 1 Tahun dengan Bunga Ringan!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren
Indonesia
PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren

Fraksi PKB merasa sisi teknis akademis hanyalah salah satu faktor dari banyak kapasitas yang dibutuhkan para wakil rakyat

Selama 4 Hari, 14.853 Warga Wonogiri Balik Merantau ke Jabodetabek
Indonesia
Selama 4 Hari, 14.853 Warga Wonogiri Balik Merantau ke Jabodetabek

Pengelola Terminal Tipe A Giri Adipura mencatat selama empat hari sebanyak 14.853 orang warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah kembali merantau ke Jabodetabek.

PDIP Surabaya Bicara Tawaran Risma Jadi Mensos Baru Kabinet Jokowi
Indonesia
PDIP Surabaya Bicara Tawaran Risma Jadi Mensos Baru Kabinet Jokowi

Risma sendiri menegaskan semuanya tergantung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

JAM Pidsus Ungkap Alasan Kejagung Baru Gelar Perkara Jaksa Pinangki
Indonesia
JAM Pidsus Ungkap Alasan Kejagung Baru Gelar Perkara Jaksa Pinangki

Perkara tersebut kini sudah 90 persen berjalan di Korps Adhyaksa.

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dinilai Tidak Mencerminkan Pendidikan
Indonesia
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dinilai Tidak Mencerminkan Pendidikan

Direktur Eksekutif IHM KH. M Muhammad Yusron Ash-Shidqi meminta agar Surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri dicabut karena dinilai tidak mencerminkan pendidikan.

Pura-pura Menderita Tuna Netra, Peserta SBMPTN di Solo Diskualifikasi
Indonesia
Pura-pura Menderita Tuna Netra, Peserta SBMPTN di Solo Diskualifikasi

"Kejadian ini bisa jadi pelajaran bagi calon mahasiswa lainnya untuk tidak mencoba berbuat curang. Kami akan mendiskualifikasi jika mencoba berbuat curang," pungkas Yunus

PSBB Transisi Diperpanjang, Berikut Perkembangan Terkini COVID-19 di Jakarta
Indonesia
PSBB Transisi Diperpanjang, Berikut Perkembangan Terkini COVID-19 di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar masa transisi hingga 17 Januari 2021.

Polisi Sebut Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok tidak Langgar Prokes
Indonesia
Polisi Sebut Pesta yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok tidak Langgar Prokes

Polisi menyebut tidak ada unsur pelanggaran Pasal 93 UU Karantina Kesehatan terkait pesta yang dihadiri Raffi Ahmad dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu.

Polri Sebut Sejumlah Pemudik yang Lakukan Arus Balik Terindikasi Positif COVID-19
Indonesia
Polri Sebut Sejumlah Pemudik yang Lakukan Arus Balik Terindikasi Positif COVID-19

Dari 3.250 kali rapid test yang dilakukan kepada pemudik 24 dinyatakan positif. Sementara 3.226 orang negatif.

[Hoaks atau Fakta]: Aceh Kembali Minta Merdeka
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Aceh Kembali Minta Merdeka

massa mengikuti acara milad ke-44 hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Massa juga berikrar jika bendera bulan bintang bukanlah bendera separtis.