Kementerian ATR Copot 10 Pejabat BPN Ilustrasi penegakan hukum (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

MerahPutih.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencopot 10 pejabat BPN DKI Jakarta karena diduga "bermain" dalam sengketa tanah di Cakung Barat, Jakarta Timur.

Aktivitas HAK Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mengapresiasi keputusan tersebut. Namun, Direktur Lokataru Foundation itu mengingatkan, kasus ini belum tuntas.

"Bolehlah kita tepuk tangan, tapi ini belum tuntas. Jadi temuan dari Irjen BPN itu harus diteruskan," kata Haris di Jakarta, Senin (16/11)

Baca Juga

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Bahas Oknum Nakal di Sengketa Tanah Cakung

Menurut dia, sengketa tanah antara Benny Tabalajun dengan Abdul Halim, bukan sekadar masalah perdata pertanahan. Haris menyebut ada dugaan tindak pidana dalam perkara itu.

"Ini sistematis, harus diungkap. Harusnya hasil dari Itjen BPN itu digunakan oleh polisi dan lain-lain untuk menempatkan kasus ini secara tepat, bahwa ini ada legal fraud atau administration fraud untuk mengambil alih lahan Benny," ujar Haris.

Oleh karena itu, dia meminta penegak hukum harus lekas menindaklanjutinya. Haris meminta kasus ini tidak boleh berhenti pada oknum BPN saja. Pihak lain musti diusut, sebab menurutnya, Abdul Halim hanya "boneka" yang digunakan pihak lain untuk menjalankan aksi merebut tanah.

"Andalan mereka cuma nuduh Benny mafia tanah yang menzalimi Abdul Halim. Tapi habis itu Abdul Halim langsung dapat SHM 7 hektar, padahal girik yang diklaim dimilikinya cuma 5 hektar. Kan Ajaib. Bahkan diduga, saat ini sudah terjadi perpindahan kepemilikan lagi ke pihak lain. Itu nggak diungkap. Dalangnya harus dikejar," tutup Haris. (Pon)

Baca Juga

Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp37 Miliar
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp37 Miliar

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, juga didakwa menerima gratifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya

Pada September 2019, klaim ini sudah pernah dibuatkan artikel periksa fakta di turnbackhoax.id pada artikel berjudul “[SALAH] Narasi “Presiden Korea Utara menghukum pejabatnya yang korupsi”

1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II
Indonesia
1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II

Ini merupakan pengiriman vaksin sinovac tahap kedua

[HOAKS atau FAKTA]: Jalan Tol di Sumatra Membelah Kebun Kurma
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jalan Tol di Sumatra Membelah Kebun Kurma

“Kanan kiri pohon kurma...???? Yg kemarin nggak butuh jalan Tol, nggak usah lewat sini yah..????”.

Polisi Segera Periksa Pihak Puskesmas Terkait Vaksinasi Helena Lim
Indonesia
Polisi Segera Periksa Pihak Puskesmas Terkait Vaksinasi Helena Lim

Penyidik masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran pidana atau tidak dalam perkara ini

Bupati Halmahera Timur Meninggal Seusai Daftar Pilkada di KPU
Indonesia
Bupati Halmahera Timur Meninggal Seusai Daftar Pilkada di KPU

sebelum wafat, Muhdin Ma'bud jatuh pingsan saat menyampaikan pidato di hadapan para pendukungnya yang memadati kantor KPU setempat.

Kemenkeu Siapkan Skema Perpanjang 'Napas' PO yang Sudah di Ujung Tanduk
Indonesia
Kemenkeu Siapkan Skema Perpanjang 'Napas' PO yang Sudah di Ujung Tanduk

Skema kedua, yakni dukungan untuk pembiayaan bank dan nonbank memberikan kredit

Tiga Kompi Polisi Siap Amankan Kedatangan Partai Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
Tiga Kompi Polisi Siap Amankan Kedatangan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Rombongan kader Partai Demokrat kubu Moeldoko diketahui berencana mendatangi Kantor Kemenkum HAM guna menyerahkan AD/ART baru hasil KLB

Politisi Senayan Desak THR Buruh Tidak Dicicil Seperti 2020
Indonesia
Politisi Senayan Desak THR Buruh Tidak Dicicil Seperti 2020

Menaker Ida Fauziyah pada 2020 mengeluarkan edaran tentang pemberian THR saat masa pandemi COVID-19 yang memperbolehkan pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap.

Ratusan Ojol Langgar Aturan PSBB karena Angkut Penumpang Tak Pakai Aplikasi
Indonesia
Ratusan Ojol Langgar Aturan PSBB karena Angkut Penumpang Tak Pakai Aplikasi

Polda Metro Jaya mengaku sejauh ini masih mengikuti peraturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.