Kemensos Tampung 5,9 Juta Penerima Bansos Usulan Daerah Penerima Bansos. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Sosial akan memberikan bantuan sosial bagi tambahan 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya baru diusulkan oleh pemerintah daerah dengan nominal bantuan sebesar Rp 200 ribu per KPM selama Juli-Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun.

"Ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta kepala keluarga yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan. 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan," ujar ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7).

Baca Juga:

Mensos Siapkan Antisipasi agar Dana Bansos COVID-19 Tak Diselewengkan

Dengan tambahan tersebut penerima Bantuan Pangan Non-Tunai atau sembako itu totalnya 18,8 juta ditambah 5,9 juta (penerima) baru sesuai usulan daerah. Saat ini bantuan sosial yang telah berjalan sebelumnya seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah juga memberikan bantalan ekstra bagi masyarakat berupa pemberian bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Beras.

"Pemerintah memberikan dua jenis bantuan yang dikelola Kementerian Sosial di luar kementerian yang lain, yaitu BPNT atau Kartu Sembako yang melalui e-warung, dan PKH. Itu dalam kondisi normal. Kemudian pada saat Covid maka pemerintah menurunkan Bantuan Sosial Tunai (BST)," ujarnya.

Alokasi BPNT atau Kartu Sembako sebesar Rp 42,3 triliun menyasar sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan mendapat tambahan dua bulan, yakni bulan Juli dan Agustus dengan indeks Rp 200 ribu/KPM/bulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Sementara, untuk PKH pemerintah menganggarkan Rp 28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan nominal bervariasi tergantung komponen yang menyertainya seperti komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (kesos).

Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan anak balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Lalu, komponen kesos terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Risma menegaskan, meskipun PKH jumlah keluarga penerimanya 10 juta, namun impact dari pada penerima bantuan, karena satu keluarga bisa 2-3 orang yang menerima bantuan.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. (Foto: Sekretariat Presiden)
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. (Foto: Sekretariat Presiden)

"Kalau mereka punya anak SD, SMP, SMA, maka mereka bisa menerima lima jenis atau empat jenis bantuan tergantung keluarganya. Sehingga total sebetulnya dibantu oleh pemerintah itu dari PKH 33 juta sekian, jadi bukan hanya 10 juta keluarga penerima, karena itu menyangkut jiwa," jelas Risma.

Pemerintah juga mengalokasikan BST sebesar Rp 15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp 600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Di samping itu, selama penerapan PPKM Darurat pemerintah juga menambah bantuan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BST yakni tambahan beras masing-masing 10 kilogram. Dalam hal ini, Kementerian Sosial bermitra dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Di perjalannya, setelah kita hitung, penerima bantuan sembako ini jumlahnya 18,8 juta itu yang gandeng dengan PKH itu 10 juta. Artinya ada 8,8 juta keluarga yang belum menerima bantuan beras. Ini di bulan Juli disusulkan 8,8 juta kepala keluarga mendapatkan tambahan beras selain dengan yang 20 juta tadi," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Bansos PPKM Darurat Kota Bandung Tersalur Hampir 70 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Provinsi Prioritas Penanganan COVID-19 Bertambah
Indonesia
Provinsi Prioritas Penanganan COVID-19 Bertambah

Ada beberapa provinsi yang mendapat catatan

Saksi Tegaskan Tidak Pernah Ada Permintaan Fee dari Eks Mensos Juliari
Indonesia
Saksi Tegaskan Tidak Pernah Ada Permintaan Fee dari Eks Mensos Juliari

"Tidak tahu ada permintaan dari menteri, tidak tahu," ucap Hartono

BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi
Indonesia
BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi

BEM Nusantara se-Indonesia akan mengawal isu Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tengah berpolemik dan isu tersebut akan dibawa dalam konsolidasi di Surabaya.

UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi
Indonesia
UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi

Karena yang diubah hanya pada kesalahan ketik saja, bukan pada subtansi undang-undang

Irjen Napoleon Punya Rekaman Pecakapan dengan Tommy Sumardi Saat Berada di Sel Tahanan
Indonesia
Irjen Napoleon Punya Rekaman Pecakapan dengan Tommy Sumardi Saat Berada di Sel Tahanan

Pengacara menyebut, percakapan antara Napoleon dan Tommy Sumardi itu direkam saat mereka berada dalam sel tahanan

Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Jakarta Capai 1.015 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Jakarta Capai 1.015 Jiwa

Dengan positivity rate 9,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.015 jiwa.

Mal Pelayanan Publik Sidoarjo Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Mal Pelayanan Publik Sidoarjo Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berencana membuka kembali gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai tempat isolasi pasien terpapar positif COVID-19.

KPK Dalami Penganggaran PMD Perumda Sarana Jaya Lewat Prasetyo Edi
Indonesia
Massa Demo UU Cipta Kerja Lemparkan Bola Berisi Cairan Kimia ke Polisi
Indonesia
Massa Demo UU Cipta Kerja Lemparkan Bola Berisi Cairan Kimia ke Polisi

Polda Metro Jaya masih menyelidiki dugaan unsur bahan kimia pada bola kasti yang dilemparkan oleh massa Aksi 1310.

Kasus COVID-19 di Kudus Melonjak, Kapolri Minta Wilayah Jateng Tingkatkan 3T
Indonesia
Kasus COVID-19 di Kudus Melonjak, Kapolri Minta Wilayah Jateng Tingkatkan 3T

Sehingga daerah siap menghadapi semua kemungkinan