Kemensos Susun Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat. Foto: Humas Kemensos

MerahPutih.com - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyusun pedoman operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Penyandang Disabilitas sebagai komitmen terhadap perlindungan penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat pada kegiatan penyusunan Draft Petunjuk Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang disablilitas yang diselenggarakan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Baca Juga

Lebih dari 800 Orang Jadi Relawan Cadangan Vaksin COVID-19 di Bandung

Harry menyampaikan agar disusun pedoman operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang disablilitas, bukan petunjuk teknis, karena dari pedoman operasional dimungkinkan ada pedoman-pedoman teknis seperti modul yang spesifik, tergantung dari ragam disabilitas dan sub-sub ragam disabilitas. Penyusunan pedoman-pedoman tersebut merupakan tugas dari Kemensos melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dit. RSPD).

Menurut Harry, di Kemensos terdapat 5 kluster Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk Program Rehabilitasi Sosial, yaitu Korban Penyalahgunaan Napza, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Anak (Balita Terlantar, Anak Terlantar, ABH, AMPK), Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Populasi penyandang disabilitas sejumlah 30,4 Juta orang berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018. Harry berharap dengan sensus penduduk long form yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, akan memberikan gambaran populasi penyandang disabilitas.

"Dalam pedoman operasional, data-data yang menggambarkan situasi dan kondisi terkini penyandang disabilitas bisa dimasukkan, jangan hanya kualitatif, karena pedoman operasional ini menjadi baseline tahun awal perjalanan ATENSI," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/9)

Ragam disabilitas penting dijelaskan diawal untuk memberikan gambaran adanya keberagaman dari kondisi disabilitas yang membutuhkan respon kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

"Kalau dimungkinkan, pedoman operasional juga menggambarkan diferensiasi habilitasi dan rehabilitasi sosial karena dalam kriteria egibilitas, akan menggunakan pendekatan life cycle, tidak hanya segmentasi pada kelompok usia dewasa (15 tahun keatas), tetapi sejak usia dini," sambungnya.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat (FOTO ANTARA/HO.Ditjen Rehsos)
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat (FOTO ANTARA/HO.Ditjen Rehsos)

Fakta membuktikan jika proses rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dilakukan pada usia dewasa, kapabilitasnya tidak optimal. Seharusnya penyandang disabilitas dihabilitasi pada usia dini sehingga kapabilitas yang dicapai bisa optimal. Harry menekankan perlunya dibuat pedoman operasional khusus habilitasi sosial untuk merespon kebutuhan dan peningkatan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas sejak usia dini.

"Kita harus mempunyai glosarium tentang ragam disabilitas, agar tidak diinterprestasikan berbeda-beda oleh banyak pihak. Di pedoman ini harus tegas, karena kita merujuk pada Undang-undang, gunakan ragam disabilitas dengan nomenklatur yang sesuai dengan UU penyandang disabilitas," tegasnya.

Menurut Harry, Pusdatin sudah menyiapkan Dashboard Business intelligence SIKS-NG Penyandang Disabilitas, basis datanya dari DTKS. DTKS sudah menyesuaikan kategorinya sesuai dengan ragam disabilitas pada UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

“Dashboard Penyandang Disabilitas agar dimasukkan ke dalam pedoman operasional dengan jumlah atau prosentase untuk memberikan gambaran baselinenya, sehingga ada analisis, misal distribusi berdasarkan ragam disabilitas," uejarnya.

Untuk mendapatkan data nasional yang teregistrasi seluruh disabilitas akan disiapkan dengan sistem online (self register). Kemensos telah menyiapkan eKPD (Kartu Penyandang Disabilitas Elektronik), dimana hak sipil dan kartu keluarga bisa teregister, serta bisa dimasukkan fitur basic saving account dan fitur wallet seperti kesehatan dan transportasi.

Harry menjelaskan arah kebijakan program perlindungan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Kemensos menempatkan to respect (penghormatan, pengakuan), to fullfill (pemenuhan hak hak dasar) dan to protect (perlindungan atas resiko yang terjadi) sebagai komitmen utama

“Pendekatan hak dalam praktek pekerjaan sosial menjadi roh dalam pedoman ini, bukan pendekatan welfare," paparnya.

Kebijakan selanjutnya adalah penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial & perlindungan sosial, perluasan jangkauan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas dan residensial, penguatan kapasitas & kelembagaan Balai Besar/ Balai/ Loka/Panti rehabilitasi sosial dan LKS. Kemudian, peningkatan kampanye pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan, jaminan & perlindungan sosial di seluruh sektor dan masyarakat, Peningkatan peran Pemda, masyarakat dan swasta dalam pelayanan sosial.

Berbagai kebijakan tersebut dilakukan melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dengan memperkuat kinerja Balai Besar/ Balai/ Loka dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas dan residensial, renovasi Balai/Loka, menyediakan sarana prasarana Sentra Layanan Sosial(SERASI), Piloting SERASI (memastikan PPKS terpenuhi hak-hak dasarnya dan dalam perlindungan keluarga melalui layanan ATENSI), kampanye nasional, Standarisasi Balai/Loka/ LKS/ PantiSosial, akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dan sertifikasi pendamping rehabilitasi sosial, dan Contact center dengan menyediakan sistem pengaduan masyarakat melalui call centre yang terintegrasi dengan pengaduan melalui media online, case management system, DTKS PPKS, dan public relation.

“Di pedoman operasional atau di lampiran, UU dan PP terkait bisa dilampirkan misal PP tentang habilitasi, kesejahteraan sosial dan lainnya. Penting dalam menjelaskan pedoman, bahwa orientasi kita mengalami perubahan cukup signifikan, seperti dari obyek menjadi subyek, Charity base ke Human Right base, kemandirian tanpa diskriminasi serta multi sektor," ujarnya.

Menurut Harry, pedoman operasional berisi skenario alternatif-alternatif dan tidak kaku berbeda dengan juknis. Pedoman juga berisi perubahan paradigma layanan dari pelayanan sosial sektoral/fragmentaris, jangkauan terbatas dan eksklusif, berbasis institusi/panti sosial berbasis voluntarism menjadi pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan melaui Centrelink/SERASI, menjangkau seluruh warga dan strategi inklusif, komprehensif dan terstandarisasi, mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, layanan dalam lembaga bersifat temporer dan berbasis profesionalitas.

Baca Juga

Berangkat ke KPU, Gibran-Teguh Naik Sepeda Onthel dan Pakai Blankon Sido Mukti

“Praktek-praktek terbaik di lapangan baik dari Balai/Panti/LKS agar dituangkan di pedoman ini, sehingga muncul kekhasan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas," pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pernah Sembuh COVID-19, Anies Donor Darah Plasma Konvalesen
Indonesia
Pernah Sembuh COVID-19, Anies Donor Darah Plasma Konvalesen

Anies Baswedan telah melaksanakan donor darah plasma konvalesen di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta.

Rizieq Bakal Pulang ke Tanah Air, Polri Langsung Cek Perkara
Indonesia
Rizieq Bakal Pulang ke Tanah Air, Polri Langsung Cek Perkara

Habib Rizieq mengumumkan rencana kepulangannya dari Arab Saudi ke Indonesia pada 10 November mendatang.

 Pekan Suci Paskah, 105 Personel Gabungan TNI/Polri Diturunkan Jaga Katedral Jakarta
Indonesia
Pekan Suci Paskah, 105 Personel Gabungan TNI/Polri Diturunkan Jaga Katedral Jakarta

Anggota yang diturunkan terdiri dari Brimob, Gegana, Polres Metro Jakarta Pusat hingga K9

Kisah Putri Keraton Yogyakarta saat Divaksin COVID-19 dari Mual hingga Hampir Pingsan
Indonesia
Kisah Putri Keraton Yogyakarta saat Divaksin COVID-19 dari Mual hingga Hampir Pingsan

"Ternyata tidak sakit. Cuma saya mulasnya sejak pagi, (karena) takut," kata Mangkubumi

Iuran BPJS Naik, Fadli Zon: Rakyat sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Lalu Dilindas Mobil
Indonesia
Iuran BPJS Naik, Fadli Zon: Rakyat sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Lalu Dilindas Mobil

Selain bertentangan dengan akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat

Jokowi Instruksikan Anak Buahnya Pastikan Stok Pangan Cukup Saat Ramadan
Indonesia
Jokowi Instruksikan Anak Buahnya Pastikan Stok Pangan Cukup Saat Ramadan

Jokowi kembali memerintahkan jajarannya untuk memastikan distribusi logistik lancar dan tidak ada hambatan di lapangan.

Rabu Sore, Jakarta Selatan Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir
Indonesia
Rabu Sore, Jakarta Selatan Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

Sementara pada malam hari, wilayah DKI Jakarta diperkirakan berawan.

Panglima TNI Pastikan Mal Diisi Setengah Kapasitas Saat 'New Normal'
Indonesia
Panglima TNI Pastikan Mal Diisi Setengah Kapasitas Saat 'New Normal'

Beberapa tahap dalam pelaksanaan disiplin tersebut di beberapa wilayah

 Bamsoet: Taat Pembatasan Sosial, Modal Awal Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Bamsoet: Taat Pembatasan Sosial, Modal Awal Pemulihan Ekonomi

Menurut Bamsoet, ketidakmampuan komunitas internasional menghentikan penularan Covid-19 mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, memulai pergulatan merespons resesi ekonomi.

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan
Indonesia
Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik disiplin dan taat pada ketentuan