Kemensos Susun Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat. Foto: Humas Kemensos

MerahPutih.com - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyusun pedoman operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Penyandang Disabilitas sebagai komitmen terhadap perlindungan penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat pada kegiatan penyusunan Draft Petunjuk Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang disablilitas yang diselenggarakan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Baca Juga

Lebih dari 800 Orang Jadi Relawan Cadangan Vaksin COVID-19 di Bandung

Harry menyampaikan agar disusun pedoman operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang disablilitas, bukan petunjuk teknis, karena dari pedoman operasional dimungkinkan ada pedoman-pedoman teknis seperti modul yang spesifik, tergantung dari ragam disabilitas dan sub-sub ragam disabilitas. Penyusunan pedoman-pedoman tersebut merupakan tugas dari Kemensos melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dit. RSPD).

Menurut Harry, di Kemensos terdapat 5 kluster Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk Program Rehabilitasi Sosial, yaitu Korban Penyalahgunaan Napza, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Anak (Balita Terlantar, Anak Terlantar, ABH, AMPK), Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Populasi penyandang disabilitas sejumlah 30,4 Juta orang berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018. Harry berharap dengan sensus penduduk long form yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, akan memberikan gambaran populasi penyandang disabilitas.

"Dalam pedoman operasional, data-data yang menggambarkan situasi dan kondisi terkini penyandang disabilitas bisa dimasukkan, jangan hanya kualitatif, karena pedoman operasional ini menjadi baseline tahun awal perjalanan ATENSI," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/9)

Ragam disabilitas penting dijelaskan diawal untuk memberikan gambaran adanya keberagaman dari kondisi disabilitas yang membutuhkan respon kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

"Kalau dimungkinkan, pedoman operasional juga menggambarkan diferensiasi habilitasi dan rehabilitasi sosial karena dalam kriteria egibilitas, akan menggunakan pendekatan life cycle, tidak hanya segmentasi pada kelompok usia dewasa (15 tahun keatas), tetapi sejak usia dini," sambungnya.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat (FOTO ANTARA/HO.Ditjen Rehsos)
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat (FOTO ANTARA/HO.Ditjen Rehsos)

Fakta membuktikan jika proses rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dilakukan pada usia dewasa, kapabilitasnya tidak optimal. Seharusnya penyandang disabilitas dihabilitasi pada usia dini sehingga kapabilitas yang dicapai bisa optimal. Harry menekankan perlunya dibuat pedoman operasional khusus habilitasi sosial untuk merespon kebutuhan dan peningkatan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas sejak usia dini.

"Kita harus mempunyai glosarium tentang ragam disabilitas, agar tidak diinterprestasikan berbeda-beda oleh banyak pihak. Di pedoman ini harus tegas, karena kita merujuk pada Undang-undang, gunakan ragam disabilitas dengan nomenklatur yang sesuai dengan UU penyandang disabilitas," tegasnya.

Menurut Harry, Pusdatin sudah menyiapkan Dashboard Business intelligence SIKS-NG Penyandang Disabilitas, basis datanya dari DTKS. DTKS sudah menyesuaikan kategorinya sesuai dengan ragam disabilitas pada UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

“Dashboard Penyandang Disabilitas agar dimasukkan ke dalam pedoman operasional dengan jumlah atau prosentase untuk memberikan gambaran baselinenya, sehingga ada analisis, misal distribusi berdasarkan ragam disabilitas," uejarnya.

Untuk mendapatkan data nasional yang teregistrasi seluruh disabilitas akan disiapkan dengan sistem online (self register). Kemensos telah menyiapkan eKPD (Kartu Penyandang Disabilitas Elektronik), dimana hak sipil dan kartu keluarga bisa teregister, serta bisa dimasukkan fitur basic saving account dan fitur wallet seperti kesehatan dan transportasi.

Harry menjelaskan arah kebijakan program perlindungan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Kemensos menempatkan to respect (penghormatan, pengakuan), to fullfill (pemenuhan hak hak dasar) dan to protect (perlindungan atas resiko yang terjadi) sebagai komitmen utama

“Pendekatan hak dalam praktek pekerjaan sosial menjadi roh dalam pedoman ini, bukan pendekatan welfare," paparnya.

Kebijakan selanjutnya adalah penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial & perlindungan sosial, perluasan jangkauan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas dan residensial, penguatan kapasitas & kelembagaan Balai Besar/ Balai/ Loka/Panti rehabilitasi sosial dan LKS. Kemudian, peningkatan kampanye pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan, jaminan & perlindungan sosial di seluruh sektor dan masyarakat, Peningkatan peran Pemda, masyarakat dan swasta dalam pelayanan sosial.

Berbagai kebijakan tersebut dilakukan melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dengan memperkuat kinerja Balai Besar/ Balai/ Loka dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas dan residensial, renovasi Balai/Loka, menyediakan sarana prasarana Sentra Layanan Sosial(SERASI), Piloting SERASI (memastikan PPKS terpenuhi hak-hak dasarnya dan dalam perlindungan keluarga melalui layanan ATENSI), kampanye nasional, Standarisasi Balai/Loka/ LKS/ PantiSosial, akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dan sertifikasi pendamping rehabilitasi sosial, dan Contact center dengan menyediakan sistem pengaduan masyarakat melalui call centre yang terintegrasi dengan pengaduan melalui media online, case management system, DTKS PPKS, dan public relation.

“Di pedoman operasional atau di lampiran, UU dan PP terkait bisa dilampirkan misal PP tentang habilitasi, kesejahteraan sosial dan lainnya. Penting dalam menjelaskan pedoman, bahwa orientasi kita mengalami perubahan cukup signifikan, seperti dari obyek menjadi subyek, Charity base ke Human Right base, kemandirian tanpa diskriminasi serta multi sektor," ujarnya.

Menurut Harry, pedoman operasional berisi skenario alternatif-alternatif dan tidak kaku berbeda dengan juknis. Pedoman juga berisi perubahan paradigma layanan dari pelayanan sosial sektoral/fragmentaris, jangkauan terbatas dan eksklusif, berbasis institusi/panti sosial berbasis voluntarism menjadi pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan melaui Centrelink/SERASI, menjangkau seluruh warga dan strategi inklusif, komprehensif dan terstandarisasi, mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, layanan dalam lembaga bersifat temporer dan berbasis profesionalitas.

Baca Juga

Berangkat ke KPU, Gibran-Teguh Naik Sepeda Onthel dan Pakai Blankon Sido Mukti

“Praktek-praktek terbaik di lapangan baik dari Balai/Panti/LKS agar dituangkan di pedoman ini, sehingga muncul kekhasan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas," pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pulihkan Ekonomi, UMKM Sudah Nikmati Penjaminan Kredit
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, UMKM Sudah Nikmati Penjaminan Kredit

Pemerintah sendiri mengalokasikan Rp695,20 triliun, sebanyak Rp123,46 triliun diantaranya untuk mendukung UMKM.

'Hantu Laut' Turun Tangan Bubarkan Pendemo Omnibus Law, Marinir-Massa Berpelukan
Indonesia
'Hantu Laut' Turun Tangan Bubarkan Pendemo Omnibus Law, Marinir-Massa Berpelukan

Selain itu, beberapa massa aksi juga terlihat memeluk anggota TNI dan berjanji tidak akan membuat kerusuhan

Pegawai BUMN Kembali Bekerja pada 25 Mei, Ini Klarifikasi Erick Thohir
Indonesia
Pegawai BUMN Kembali Bekerja pada 25 Mei, Ini Klarifikasi Erick Thohir

Sementara bagi seluruh BUMN untuk kembali aktif berkantor menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat

Komnas HAM Lihat PP yang Dikeluarkan Jokowi Layaknya UU atau Kepres
Indonesia
Komnas HAM Lihat PP yang Dikeluarkan Jokowi Layaknya UU atau Kepres

Seharusnya, PP Nomor 21 Tahun 2020 itu bisa mengatur tata cara orang bekerja dari rumah

Gempa Magnitudo 5.0 Guncang Gunung Kidul
Indonesia
Gempa Magnitudo 5.0 Guncang Gunung Kidul

Gempa bumi dengan magnitudo 5.0 mengguncang wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (20/1) dini hari.

Dinilai Lebih Banyak Mudaratnya, Penerapan Ganjil Genap Mesti Ditunda
Indonesia
Dinilai Lebih Banyak Mudaratnya, Penerapan Ganjil Genap Mesti Ditunda

Penerapan ganjil genap di Jakarta yang mulai berlaku penindakan Kamis (6/8) menuai kritikan.

162 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
162 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Angka itu meningkat 39,2 persen jika dibandingkan lalu lintas normal.

Polres Tangsel Ungkap Penyebab Kematian Ketua DPRD Lebak di Hotel Marilyn Serpong
Indonesia
Polres Tangsel Ungkap Penyebab Kematian Ketua DPRD Lebak di Hotel Marilyn Serpong

"Dapat disimpulkan bahwa korban meninggal akibat sakit," kata dia

IPW: Firli Cs Kerja Senyap, Beda dengan Era Sebelumnya yang Merasa Superior
Indonesia
IPW: Firli Cs Kerja Senyap, Beda dengan Era Sebelumnya yang Merasa Superior

Penangkapan Ketua DPRD dan eks Kepala Dinas PUPR ini adalah hasil kerja apik intelijen KPK dan Polri

Selama Pandemi, 638 Ribu Orang Kerja Padat Karya
Indonesia
Selama Pandemi, 638 Ribu Orang Kerja Padat Karya

Pagu belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020 sebesar Rp85,70 triliun, hingga akhir Agustus ini telah terealisasi sebesar Rp41,17 triliun atau 48.13 persen.