Kemensos Segera Panggil Pemimpin ACT Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) saat konferensi pers di Kantor ACT, Jakarta, Senin (4/7/2022). (ANTARA/Asep Firmansyah)

MerahPutih.com - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan dari hasil analisis transaksi yang dilakukan pihaknya terindikasi ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang di lembaga penghimpun sumbangan ACT.

ACT saat ini jadi perbincangan publik setelah Majalah Tempo menurunkan laporanya terkiat penggunaan dana sumbangan untuk operasional para petingginya dan konflik di lembaga pengumpul sumbangan tersebut.

Baca Juga:

Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat

Kementerian Sosial akan memanggil pemimpin Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk meminta keterangan berkenaan dengan tuduhan penyelewengan dana umat yang dilayangkan kepada organisasi kemanusiaan tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Selasa, menjelaskan, menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang, Kementerian Sosial berwenang memeriksa lembaga pelaksana pengumpulan uang dan barang yang diduga melakukan pelanggaran.

"Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan ACT (dalam pertemuan) yang akan dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa dan akan memastikan apakah ACT telah melakukan penyimpangan dari ketentuan, termasuk menelusuri apakah terjadi indikasi penggelapan oleh pengelola," katanya.

Ia menjelaskan, Kementerian Sosial berwenang memberikan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang serta melakukan pemeriksaan apabila ada masalah atau dugaan pelanggaran dalam pengumpulan uang dan barang (PUB).

Menurut dia, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial punya kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pengumpulan uang dan barang serta membekukan sementara izin lembaga yang bersangkutan sampai proses pemeriksaan tuntas.

Selain itu, menurut ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021, Menteri Sosial berwenang mencabut dan atau membatalkan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang jika penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran.

"Mensos dapat menunda, mencabut, dan atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan untuk kepentingan umum, pelaksanaan PUB meresahkan masyarakat, terjadi penyimpangan dan pelanggaran pelaksanaan izin PUB, dan atau menimbulkan permasalahan di masyarakat," kata Harry.

Penyelenggara pengumpulan uang dan barang dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan hingga pencabutan izin operasi, serta sanksi pidana jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. (Knu)

Baca Juga:

ACT Klaim Lakukan Pemotongan Besaran Gaji sampai 70 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Ingatkan Jemaah Haji Tetap Waspadai COVID-19
Indonesia
Pemerintah Ingatkan Jemaah Haji Tetap Waspadai COVID-19

Kemenag mengingatkan jemaah haji Indonesia tentang masih adanya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia

OJK Didesak Investigasi Kredit Bank BUMN ke Usaha Tambang Batu Bara
Indonesia
OJK Didesak Investigasi Kredit Bank BUMN ke Usaha Tambang Batu Bara

Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau aturan penyaluran kredit pada usaha batu bara, bisa dikenakan pasal perbankan, OJK maupun aturan lainnya.

Jokowi Resmi Lantik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono
Indonesia
Jokowi Resmi Lantik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Ketua DPRD DKI Klaim Anggaran Stadion JIS Sudah Ada Sejak Era Jokowi
Indonesia
Ketua DPRD DKI Klaim Anggaran Stadion JIS Sudah Ada Sejak Era Jokowi

"Di era Pak Jokowi, Pak Ahok, Djarot dianggarkan itu (untuk stadion JIS), disiapkan anggaran," kata Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dalam kanal Youtube Total Politik yang dikutip Selasa (22/2).

PAN Angkat Suara Jadi 'Partai Nasakom' Berdasarkan Survei
Indonesia
PAN Angkat Suara Jadi 'Partai Nasakom' Berdasarkan Survei

Viva Yoga menilai hal itu sangat aneh

DPRD DKI Usulkan Dana Dapil Rp 49 Miliar, Untuk Sewa Tenda hingga Beli Alat Tulis
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Dana Dapil Rp 49 Miliar, Untuk Sewa Tenda hingga Beli Alat Tulis

Anggaran kunjungan tersebut akan digunakan untuk akomodasi, seperti memberi makanan kepada masyarakat, penyewaan tenda, hingga pembelian perlengkapan alat tulis.

Harga Telur dan Cabe di Kota Yogyakarta Meroket di Akhir Tahun
Indonesia
Harga Telur dan Cabe di Kota Yogyakarta Meroket di Akhir Tahun

Telur ayam dan cabe menjadi komoditas dengan peningkatan harga tertinggi.

Bandar Narkoba Kabur Tabrak Lari Polisi, Tinggalkan Barbuk 35 Kg Sabu
Indonesia
Bandar Narkoba Kabur Tabrak Lari Polisi, Tinggalkan Barbuk 35 Kg Sabu

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi menuturkan, dalam operasi penangkapan itu, pihaknya mengamankan 35 kilogram sabu meski bandarnya berhasil lolos.

Menparekraf Sandiaga Sebut Potensi Wellness Tourism Ada di Top 5 Dunia
Indonesia
Menparekraf Sandiaga Sebut Potensi Wellness Tourism Ada di Top 5 Dunia

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menghadiri pemeran Internional Wellness Tourism di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Jumat (5/8).

Pedagang Pasar Protes Distribusi Minyak Goreng Diutamakan di Ritel Moderen
Indonesia
Pedagang Pasar Protes Distribusi Minyak Goreng Diutamakan di Ritel Moderen

Pedagang mengirim surat terbuka kepada Presiden karena menganggap bahwa efek dari implementasi ini banyak pelanggan pasar rakyat.