Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang dari ACT Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) saat konferensi pers di Kantor ACT, Jakarta, Senin (4/7/2022). (ANTARA/Asep Firmansyah)

MerahPutih.com - Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tengah menjadi perbincangan publik setelah dugaan adanya dugaan penyelewengan dana kemanusiaan.

Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang telah diberikan kepada ACT. Kemensos menyatakan, pencabutan ini terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.

Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Jika Terbukti Selewengkan Dana, Mahfud Minta ACT Diproses Hukum

Aturan ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, Selasa (5/7). Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Sosial Ad Interim. Muhadjir menggantikan Tri Rismaharini yang tengah beribadah haji.

“Alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial. Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, Rabu (6/7).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.

Baca Juga:

Komisi III DPR Minta ACT Buka-bukaan soal Audit Dana Sumbangan Publik

Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen.

Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat.

Ia akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Baca Juga:

Forum Zakat Sebut ACT Bukan Bagian dari Organisasi dan Ekosistem Pengelola Zakat

Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Sekadar informasi, dalam pemberitaan di sejumlah media, Presiden ACT Ibnu Khajar membantah ada aturan yang dilanggar.

Dia mengatakan bahwa ACT bukan lembaga zakat, sehingga dana operasional yang diambil pun bisa mencapai 13,5 persen atau lebih.

"ACT bagaimana bisa mengambil 13,5 persen, sebagai amil zakat 12,5 persen. Kenapa lebih? (Karena) ACT bukan lembaga zakat," kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7). (Knu)

Baca Juga:

Kemensos Segera Panggil Pemimpin ACT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Asabri Teddy Tjokrosaputro
Indonesia
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Asabri Teddy Tjokrosaputro

Tim penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa direktur utama PT First Asia Capital

35 Persen Warga Indonesia Sudah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
35 Persen Warga Indonesia Sudah Disuntik Vaksin COVID-19

Dari total dosis vaksin yang telah didistribusikan tersebut, sebanyak 125,7 juta dosis sudah disuntikkan kepada masyarakat. Sejak bulan September laju suntikan meningkat 10 juta per 7 hari.

Megawati Keluarkan Instruksi, Anggap Remeh Varian Omicron Bikin Imunitas Tergerus
Indonesia
Megawati Keluarkan Instruksi, Anggap Remeh Varian Omicron Bikin Imunitas Tergerus

Ibu Megawati dan jajaran DPP PDI Perjuangan akan secara aktif melakukan pemantauan

Ganjil Genap Diterapkan di Kawasan Puncak-Cipanas Jelang Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Ganjil Genap Diterapkan di Kawasan Puncak-Cipanas Jelang Natal dan Tahun Baru

Polres Cianjur, Jawa Barat bakal mengendalikan mobilitas warga ke pusat keramaian di kawasan Puncak-Cipanas saat libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Pledoi Heru Hidayat, Tuntutan Hukuman Mati JPU Menyimpang dari Dakwaan
Indonesia
Pledoi Heru Hidayat, Tuntutan Hukuman Mati JPU Menyimpang dari Dakwaan

Kubu terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asabri (Presero) Heru Hidayat menyoroti tuntutan pidana hukuman mati dan tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.

PPN Naik di RUU HPP, Upaya Menurunkan Defisit
Berita
PPN Naik di RUU HPP, Upaya Menurunkan Defisit

Dalam RUU HPP, kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen akan dilakukan pada tahun 2022 dan 12 persen di tahun 2025.

Wamenlu Mahendra Siregar Terpilih Jadi Ketua OJK 2022-2027
Indonesia
Wamenlu Mahendra Siregar Terpilih Jadi Ketua OJK 2022-2027

Mahendra Siregar terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027.

Dewas KPK Kecewa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak Kooperatif
Indonesia
Dewas KPK Kecewa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak Kooperatif

Ketidakhadiran Dirut Pertamina Nicke Widyawati membuat proses klarifikasi dugaan pelanggaran etik Pimpnan KPK Lili Pantuli

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Tidak Jalan Jalan Saat PPKM Level 3 Nataru
Indonesia
Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Tidak Jalan Jalan Saat PPKM Level 3 Nataru

Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melnggar sesuai ketentuan yang berlaku.

Holywings Kemang Ditutup Sementara, Wagub DKI Minta Tempat Usaha Patuhi Aturan
Indonesia
Holywings Kemang Ditutup Sementara, Wagub DKI Minta Tempat Usaha Patuhi Aturan

Pemprov melalui Satpol PP DKI Jakarta telah menutup sementara selama tiga hari Kafe Holywings Kemang, Jakarta Selatan, akibat melanggar protokol kesehatan (prokes) pada Minggu (5/9) dini hari kemarin.