Kemensos Akui Ada Data Penerima Bansos Tunai Miliki NIK dan Alamat Tidak Valid Bansos Tunai.(Foto: Asropih)

MerahPutih.com - Kementerian Sosial mencatat sebesar 98,6 persen keluarga penerima manfaat (KPM) telah memanfaatkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai ini disalurkan pemerintah lewat Kementerian Sosial untuk keluarga terdampak pandemi COVID-19 sejak April hingga Desember 2020 dengan target 9 juta KPM di seluruh Indonesia, kecuali DKI Jakarta.

"Hampir di 2020 target 96,8 persen telah terpenuhi, tentunya yang belum sekitar 3,2 persen," ujar Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nurul Farijati di Jakarta, Kamis (15/4).

Baca Juga:

Bansos Tunai Diusulkan Diperpanjang

Berdasarkan survei pelaksanaan BST yang diolah Set TNP2K pada 2020, penggunaan dana BST oleh KPM sebagian besar untuk membeli bahan pangan atau mencapai sekitar 95,24 persen. Disusul kemudian membayar tagihan listrik/air sebanyak 25,21 persen, dan keperluan lainnya.

Adapun penyaluran BST melalui mitra Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia juga terdapat dinamika tersendiri. Misalnya, data penerima yang diusulkan beririsan dengan penerima Program Keluarg Harapan (PKH) atau bantuan sembako.

Penyaluran bansos tunai. (Foto: Antara)
Penyaluran Bansos Tunai. (Foto: Asropih)

"Atau misalnya ada dari Kantor Pos mengantar, tetapi penerima tidak ada di rumah, pelang kampung, atau pergi berobat ke tempat lain," ujar Nurul.

Selain itu, ada juga data penerima baik dari nama, nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat yang tidak valid atau gagal naik server PT Pos Indonesia.

Di tahun 2021, penyaluran BST berlangsung pada Januari hingga April senilai Rp300.000 kepada target 10 juta KPM dan alokasi anggaran Rp12 miliar dan penerima BST harus memiliki NIK yang padan dengan data Dukcapil dan hingga saat ini, masih dalam proses penyaluran oleh PT Pos. (Knu)

Baca Juga:

PT Pos Targetkan 100 Persen Bansos Tunai Cair di April

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kota Wuhan Kembali Buka Sekolah
Indonesia
Kota Wuhan Kembali Buka Sekolah

Kementerian Keamanan Publik memperketat pengamanan dengan membangun 150.000 unit pos pengamanan (pospam) di sekitar sekolahan dan kampus.

CFD Kembali Digelar Pekan Depan, Warga Kurang Sehat Jangan Datang
Indonesia
CFD Kembali Digelar Pekan Depan, Warga Kurang Sehat Jangan Datang

Masyarakat yang berolahraga di CFD harus menaati dan menjalankan protokol kesehatan

Kasus COVID-19 di Prancis Kembali Melonjak
Indonesia
Kasus COVID-19 di Prancis Kembali Melonjak

Secara kumulatif, jumlah kasus COVID-19 di Prancis mencapai 195.633.

Pegawai hingga Hakim Positif Corona, PN Jakarta Utara Ditutup
Indonesia
Pegawai hingga Hakim Positif Corona, PN Jakarta Utara Ditutup

Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada SEMA Nomor 9 tahun 2020 tanggal 7 September 2020.

Jalan Padat, Pelaksanaan Shift Kerja Tidak Efektif
Indonesia
Jalan Padat, Pelaksanaan Shift Kerja Tidak Efektif

Pemprov DKI menyebut, warga sudah tidak mematuhi lagi imbauan membatasi pergerakan selama pandemi COVID-19

PKS Klaim Muhammadiyah, NU Hingga MUI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan
Indonesia
PKS Klaim Muhammadiyah, NU Hingga MUI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Sikap tegas Fraksi PKS sejalan dengan kritisi ormas-ormas besar

2.708 Pasien COVID-19 Tanpa Gejala Diisolasi di RSD Wisma Atlet
Indonesia
2.708 Pasien COVID-19 Tanpa Gejala Diisolasi di RSD Wisma Atlet

Sebanyak 2.708 pasien positif COVID-19 tanpa gejala tengah menjalani isolasi mandiri dan perawatan di Tower 4-7 Wisma Atlet Kemayoran.

Anies Perpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta

Perpanjangan PSBB terhitung mulai Senin (23/11) sampai dengan Minggu (6/11) sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19.

 KPK Periksa Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Periksa Edhy Prabowo

Anak buah Prabowo Subianto itu diperiksa sebagai saksi untuk penyuapnya, Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjito. Keduanya telah menyandang status tersangka dalam kasus ini.

Transisi Kekuasaan AS Dipastikan Mulus
Dunia
Transisi Kekuasaan AS Dipastikan Mulus

Biden sendiri umumnya mengabaikan Trump dan menegaskan, tidak banyak mempengaruhi perencanaan yang sudah dibuatnya.