Kemenlu Pastikan WNI di Myanmar Masih Aman Peta Myanmar. (Foto: MP/Google Maps)

MerahPutih.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar saat ini masih relatif aman.

Kemenlu juga memandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi.

"Mempertimbangkan situasi terakhir, dipandang belum mendesak dilakukan evakuasi. Meski demikian, bagi WNI yang tidak memiliki keperluan esensial di Myanmar diimbau agar mempertimbangkan untuk pulang ke Indonesia melalui relief flight (pesawat bantuan) yang masih tersedia yaitu SQ (Singapura Airlines) dan Myanmar Airlines," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha dalam pernyataan pers, Selasa (16/3).

Baca Juga:

Korban Berjatuhan, AS Kembali Keluarkan Sanksi Bagi Militer Myanmar

Judha mengatakan, saat ini tercatat 50 WNI telah pulang menggunakan relief flight.

Dia menambahkan, terdapat beberapa aksi demo maupun penetapan darurat militer (martial law) di lokasi tempat tinggal mereka, tetapi tidak ada serangan langsung yang ditujukan kepada para WNI.

Judha mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon telah menyiapkan Sekolah Indonesia Yangon sebagai lokasi penampungan (shelter) sementara bagi WNI.

"Kemenlu dan KBRI juga akan membantu pengurusan charter flight (pesawat sewaan) jika memang opsi tersebut diminati para WNI," lanjutnya.

Sikap Indonesia terhadap situasi perpolitikan Myanmar. (Foto: MP/Twitter @KbriYangon)
Sikap Indonesia terhadap situasi perpolitikan Myanmar. (Foto: MP/Twitter @KbriYangon)

Judha memastikan, Kemenlu dan KBRI di Yangon terus memonitor perkembangan terakhir dan telah menyediakan akses hotline untuk membantu para WNI.

Kemlu mencatat, jumlah WNI yang menetap di Myanmar sekitar 500 orang. Mayoritas WNI tersebut bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen dan anak buah kapal (ABK).

Sebelumnya, situasi di Myanmar dilaporkan memanas setelah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan pada Minggu (14/3) menyebabkan 21 pengunjuk rasa tewas di kota Yangon, Myanmar.

Baca Juga:

Militer Myanmar Beredel 5 Perusahaan Media

Para demonstran yang menuntut dipulihkannya pemerintahan sipil dan demokrasi bersenjatakan pentungan dan pisau, melawan aparat yang melepas tembakan di area Hlaing Tharyar, di Yangon.

Junta menetapkan darurat militer di area itu setelah berbagai tempat usaha Tiongkok menjadi target serangan demonstran.

Myanmar sudah dilanda kerusuhan sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari. Junta militer masih menahan pemimpin sipil dan ketua Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi. (Knu)

Baca Juga:

Deportasi 1.086 Warga Myanmar, Malaysia Dikecam Aktivis HAM Dalam Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Gubernur Kaltim Akan Merudal Kantor Buka Sabtu-Minggu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gubernur Kaltim Akan Merudal Kantor Buka Sabtu-Minggu

Beredar foto tangkapan layar siaran APA KABAR INDONESIA tayang di tvOne yang menampilkan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Peringatan HPN 2021, Gibran Ajak Wartawan Solo Sebarkan Virus Optimisme
Indonesia
Peringatan HPN 2021, Gibran Ajak Wartawan Solo Sebarkan Virus Optimisme

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Solo diperingati secara sederhana di Monumen Pers, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/2).

Tujuh Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Sitinjau Lauik, Dua tewas
Indonesia
Tujuh Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Sitinjau Lauik, Dua tewas

Sedikitnya dua orang tewas dalam tabrakan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan bermotor.

Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan
Indonesia
Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan

Menko Polhukam, Mahfud MD menepis anggapan yang menyebut pemerintah lambat dalam menangani kisruh Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara. Mahfud menilai kinerja pemerintah terkait kisruh PD sudah cepat.

Pakar Kesehatan Minta Pemda Berani Tolak Pemudik
Indonesia
Pakar Kesehatan Minta Pemda Berani Tolak Pemudik

Kalau ada masalah pada ketersediaan masker, pemerintah harus menyediakan

PTUN Batalkan Putusan DKPP, Jokowi Diminta Pulihkan Status Evi Novida Ginting
Indonesia
PTUN Batalkan Putusan DKPP, Jokowi Diminta Pulihkan Status Evi Novida Ginting

"Putusan ini (PTUN Jakarta) sekaligus mengonfirmasi bahwa putusan DKPP yang telah memberhentikan Bu Evi itu keliru,” ujar Prof. Topo

Ledakan Kasus COVID-19 Mengintai Setelah Lebaran, PPKM Mikro Diperpanjang
Indonesia
Ledakan Kasus COVID-19 Mengintai Setelah Lebaran, PPKM Mikro Diperpanjang

18-31 Mei ini adalah periode dua minggu dari pascamudik Hari Raya Lebaran

Pemprov DKI Klaim Antusias Warga Meningkat Ikuti Vaksin Usia 18+
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Antusias Warga Meningkat Ikuti Vaksin Usia 18+

Pemprov DKI Jakarta mengklaim, jika masyarakat sangat bersemangat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk 18 tahun ke atas dengan berbondong-bondong ke sentra vaksin

UU Ciptaker Tuai Polemik, Pemerintah, DPR dan Buruh Diminta Bermusyawarah
Indonesia
UU Ciptaker Tuai Polemik, Pemerintah, DPR dan Buruh Diminta Bermusyawarah

"Maka kata kuncinya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Mencari jalan tengah untuk mencapai kompromi," terang Karyono

Diskon Pajak dan DP Nol Persen, Bikin Industri Otomotif dan Perumahaan Bergeliat
Indonesia
Diskon Pajak dan DP Nol Persen, Bikin Industri Otomotif dan Perumahaan Bergeliat

Diskon pajak sebesar 100 persen dari tarif normal akan diberikan pada tiga bulan pertama (Maret-Mei), kemudian 50 persen dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya (Juni-Agustus).